KPK Apresiasi Pemkot Medan Selenggarakan Katalog Elektronik

KPK Apresiasi Pemkot Medan Selenggarakan Katalog Elektronik

NERACA

Medan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dalam menyelenggarakan Katalog Elektronik, karena merupakan pionir pelaksanaan Katalog Elektronik di Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan oleh Kasatgas Wilayah I Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Julian Superani, saat menyampaikan sambutannya pada penandatanganan Kontrak Katalog Elektronik Daerah Kota Medan dengan Penyedia Barang/Jasa.

Ia berharap kepada kabupaten / kota di Sumatera Utara dapat mengikuti jejak langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dalam menyelenggarakan Katalog Elektronik tersebut."Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada di seluruh Indonesia dapat saling melengkapi dalam hal pengadaan barang/jasa, serta seluruh masyarakat media maupun masyarakat umum dapat juga mengawasi," ujar Julian di Medan, dikutip dari Antara, kemarin.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Emin Adhy Muhaemin mengatakan, Katalog Elektronik ini sebuah tonggak baru di Kota Medan."Selama ini pengadaan barang jasa pemerintah selalu dikombinasi atau dilakukan melalui proses lelang maka, mulai hari ini, sudah mulai bergeser ke proses belanja langsung lewat katalog," kata Emin.

Sementara itu, Wali Kota Medan H. T. Dzulmi Eldin mengatakan penerapan sistem Katalog Elektronik sangat penting guna mengantisipasi tindak penyimpangan dalam mengadakan barang dan jasa pemerintah."Karena melalui sistem itu, produk yang dipasarkan memiliki kualitas dan harga yang sudah memiliki standar, begitu juga dengan penyedia atau pengusahanya semua dapat diakses oleh publik," kata dia diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan H. Syaiful Bahri saat penandatanganan Kontrak Katalog Elektronik Daerah Kota Medan dengan Penyedia Barang/Jasa.

Penerapan Katalog Elektronik di Kota Medan, menurut dia, merupakan Pilot Project yang pertama kalinya dilaksanakan dari seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Sumatera Utara."Hal ini merupakan prestasi bagi Pemkot Medan, karena telah berhasil menyelenggarakan Katalog Elektronik dan e-Purchasing," ujar dia.

Ia menyebutkan, selama ini penyediaan barang/jasa dilaksanakan melalui proses lelang yang rentan akan penyimpangan. Melalui penandatangan kontrak katalog elektronik antara Pemkot Medan dan Penyedia barang/jasa menjadi terobosan bersama untuk benar-benar menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa yang sesuai kebutuhan dan prosedur yang ada."Hal itu, juga dapat mencegah penyimpangan yang sering terjadi pada pelaksanaan pengadaan tersebut," ucap dia.

Eldin mengatakan, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik ini, para penyedia barang dan jasa juga dapat memperluas jaringan hingga skala nasional. Dengan demikian dapat memberikan kesempatan bagi para pengusaha dalam mengembangkan usaha khususnya di bidang penyediaan barang dan jasa, karena bukan tidak mungkin pengusaha dari Kota Medan dapat menyediakan barang atau jasa untuk daerah lain.

"Pemkot Medan juga akan memperluas penyediaan barang/ jasa pada Katalog Elektronik daerah termasuk penyediaan barang-barang dari penyedia lokal, penyedia barang jasa di Kota Medan dapat berkembang tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional bahkan sampai internasional," jelas dia.

Para penyedia dan pengelola katalog barang/jasa di bidang infrastruktur antara lain PT. Rapi Arjasa, PT. Tri Murti Perkasa, PT. Abadi Beton penyedia beton cor dan PT Sandbar Gunajaya penyedia aspal. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara NERACA Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan indikasi kebocoran pajak penjualan…

KPK: Pengembalian Suap DPRD Sumut Rp8 Miliar

KPK: Pengembalian Suap DPRD Sumut Rp8 Miliar NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian sekitar Rp8 miliar dari…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Hermawan Kertajaya Luncurkan Buku Planet Omni

Hermawan Kertajaya Luncurkan Buku Planet Omni NERACA Bandung - Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Hermawan Kertajaya meluncurkan buku berjudul…

Wakil Presiden - Indonesia Lebih Damai Dibanding Negara Islam Lain

Jusuf Kalla Wakil Presiden Indonesia Lebih Damai Dibanding Negara Islam Lain Bandung - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia termasuk…

PPATK: Pidana Empat Tahun Hambat Penerapan TPPU

PPATK: Pidana Empat Tahun Hambat Penerapan TPPU NERACA Jakarta - Batas ancaman pidana empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1)…