NERACA

Jakarta---Pengembangan industri minyak kelapa sawit masih terkendala infrastruktur. Padahal pembangunan infrastruktur bisa memperlancar dan meningkatkan efisiensi dari distribusi Crude Palm Oil (CPO). Namun sayangnya hingga kini  belum banyak kemajuannya. “Semuanya masih diatas kertas dan baru sebatas rencana saja dari pemerintah. Buktinya sampai sekarangpun infrastruktur belum sama sekali ada kemajuan,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) M Fadhil Hasan dalam diskusi ‘Prospek Industri Sawit’ di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (29/2) bersama Aris Yunanto (FEUI), Erik Satria Wardhana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI), Abdul Gafar Usman (DPD Riau), Bambang Susilo (DPD Kaltim), dan Petrus Munarso.

Manurut Fadil, kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak adalah pelabuhan ekspor di wilayah Indonesia Timur. “Pembenahan infrastruktur sangat diperlukan di wilayah Indonesia bagian timur, karena produksi CPO di wilayah Kalimantan dan Sulawesi sangat mempengaruhi produksi CPO di Indonesia yang hampir 30% nya adalah dari sana,” imbuhnya.

Namun demikian, kata Fadhil, pelabuhan Belawan dan Dumai masih memiliki masalah antrian yang sepenuhnya belum teratasi. Selain pelabuhan ekspor, lanjutnya, kebutuhan cluster industri untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit juga sangat mendesak dan tidak bisa ditolerir lagi. “Rusaknya infrastruktur di daerah memberikan imbas high cost economy,” tuturnya

Namun, Fadil optimis  industri kelapa sawit nasional akan tetap mengalami pertumbuhan pada tahun 2012 baik dari sisi produksi, ekspor dan harga. Bahkan diperkirakan pada tahun 2012 produksi CPO akan mencapai sekitar 25 juta ton dan ekspor diperkirakan mencapai 18 juta ton. Karena itu, prospek industri kelapa sawit nasional akan lebih baik jika semua stakeholder bekerjasa baik dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit nasional.

Aris Yunanto mendesak pemerintah tidak usaha takut dengan tekanan Amerika Serikat, karena ekspor Indonesia terbesar adalah India, China dan Negara Eropa lainnya. “Bahkan dalam catatan pasar AS, ekspor kita berada di urutan ke-13. Jadi, meski dihantam dengan isu lingkungan dan lainnya semua terbantahkan. Jika AS masih menolak karena dianggap tidak memenuhi standar lingkungan AS, ini semata karena persaingan ekonomi global. Kita harus maju terus,” ujarnya.

Apalagi kalau dilihat perbandingan dimana produksi minyak nabati Amerika yang terdiri dari minyak kedelai dan kanola hanya 0,43 ton dan 0,75 ton per hektarnya. Sedangkan sawit mencapai 3,65 ton per hektarnya. Kondisi itu pasti akan mengancam minyak AS (minyak kedelai dan bunga matahari).” Jadi, penolakan AS hanya untuk melindungi produksi  minyak nabatinya sendiri,” kata Aris lagi.

Sementara itu menurut Abdul Gafar, saat ini kepemilikan petani hanya 37 %, 51 % dikuasai pengusaha dan BUMN hanya 12 %. Padahal, kalau sebanyak 67 % lahan dikuasi petani dan selebihnya oleh pengusaha dan Negara, maka pemerintah akan serius memperhatikan rakyat. “Sekarang ini rakyat terabaikan. Maka tidak heran kalau muncul kasus Mesuji dan lain-lain,” ungkap anggota DPD asal Riau ini. **bari