Atal Depari Terpilih Ketua Umum PWI Periode 2018-2023

NERACA

Solo - Atal Sembiring Depari terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2018-2023 dengan meraih 38 suara dan menggeser kandidat lainnya, Hendry Ch Bangun, yang meraih 35 suara dalam proses voting. 

Proses pemilihan secara tertutup memperebutkan dukungan suara dalam Kongres PWI ke-24  di Kota Solo, Sabtu (29/9), diliputi suasana perdebatan dan ketegangan, tetapi tetap dalam keakraban sesama insan pers.

Atal dan Hendry lolos menjadi calon setelah melalui proses penjaringan yang dilakukan secara tertutup, sedangkan satu orang kandidat, Sasongko Sutejo hanya mendapatkan dukungan satu suara menyatakan menarik diri.

Dua calon bersaing berebut Ketua PWI Pusat yang sebelumnya menjabat Ketua Bidang Pembinaan Daerah masa kepengurusan periode 2012-2018, mendapat dukungan mayoritas pemilik suara. Diikuti Hendry Ch Bangun yang sebelumnya menjabat Sekjen PWI Pusat. Proses pemilihan dengan pimpinan sidang Zulkifli Gani Oto (PWI Sulsel), Ahmad Munir (PWI Jawa Timur) dan Mirza Zulhadi (PWI Jabar).

Atal S Depari yang meraih suara terbanyak menggantikan Margiono, Ketua Umum PWI (lama) yang telah menjabat dua periode itu, langsung disahkan oleh pimpinan sidang pada acara tersebut.“Saya ucapkan terima kasih dari seluruh rekan-rekan pengurus PWI dari seluruh daerah yang telah memberi kepecayaan saya untuk menjadi ketua umum lima tahun ke depan," ujar Atal.

Atal juga mengajak Hendry Ch Bangun untuk bersama-sama bergabung kembali untuk membesarkan PWI sebagai organisaai yang dipercaya masyarakat.

Kongres PWI XXIV berlangsung sejak 27-30 September di kota Solo itu dibuka oleh Preaiden RI Joko Widodo dan dihadiri Menkominfo Rudiantara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah tokoh pers dan pemilik media.

Membangun Demokrasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menuturkan bahwa media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, membangun check and balances, dan memperkuat partisipasi warga. Karena itu, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Saat membuka secara resmi Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di The Sunan Hotel, Surakarta, Jumat (28/9), Presiden menilai kritik yang disuarakan media dalam demokrasi adalah sesuatu yang wajar. Karena dengan kritik, lanjutnya, pemerintah akan bisa memperbaiki dan membenahi kekurangan yang ada.“Tapi perlu saya tegaskan bahwa kritik berbeda dengan fitnah, kritik berbeda dengan provokasi. Kritik juga bukan mencari-cari kesalahan. Kritik juga berbeda dengan nyinyir,” ujar Jokowi.

Mengingat peran penting media pada perkembangan demokrasi di Indonesia, Presiden mengungkapkan bahwa, kebebasan pers menjadi hal yang utama yang perlu dijaga dan menjadi semangat reformasi. Media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman kekerasan, termasuk juga para wartawan.

“Karena itu jangan ada yang menghalangi media dalam menjalankan kerja jurnalismenya. Jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang tengah menjalankan profesinya,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini secara khusus Presiden juga berharap kepada para pemilik media, agar memperhatikan betul-betul kesejahteraan wartawan. Hal ini penting, karena menurut Presiden profesi manapun ketika meningkat profesionalitasnya, maka semestinya meningkat juga kesejahteraannya.

Di penghujung sambutannya, Presiden pun mengajak para wartawan untuk bersama-sama membangun demokrasi di Indonesia menjadi lebih berkualitas, lebih sehat, dan lebih kuat.

Selain itu juga, mengajak untuk bersama-sama menjaga agar rakyat tidak terpecah belah hanya karena beda pilihan politik.“Ingat bahwa pilihan kebangsaan kita hanya satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ingat bahwa persatuan adalah aset bangsa yang harus kita jaga, rawat, pelihara, dan kita pertahankan,” ujarnya. Mohar