Subsidi Tak Pernah Jebolkan APBN - Terkait BBM

NERACA

Jakarta--Partai oposisi menolak anggapan pemerintah yang mati-matian membangun opini seolah subsidi BBM tak tepat sasaran sehingga harga BBM perlu dinaikkan. Padahal subsidi BBM tidak menyebabkan jebolnya APBN. "Jadi kalau dikatakan subsidi adalah dosa, itu adalah tidak benar. Karena subsidi selama ini menurun dan tak menjebol anggaran negara," kata Kepala Kelompok Fraksi VIII PDI Perjuangan, Daryatmo Mardianto di Jakarta,29/2

Menurut Daryatmo, subsidi untuk rakyat sebenarnya sudah menurun jauh sejak APBN tahun 2005 lalu. Pada 2005, subsidi BBM hanya sebesar 1,.8% dari total APBN, sementara di APBN 2012 hanyalah 8,7% dari total anggaran sebesar Rp1.418,498 trilliun. Nilainya sebesar Rp123,60 trilliun, yang bahkan lebih kecil dari pembayaran bunga utang negara yang besarnya Rp 123,072 trilliun.

Sebaliknya, menurut Daryatmo, yang paling besar menjebol anggaran negara justru belanja birokrasi untuk gaji pegawai dan operasional aparat pemerintah yang besarnya mencapai 51,4 persen dari total anggaran. Selama 2005-2012 angkanya sudah jelas. Belanja birokrasi itu bahkan jauh lebih besar dari belanja barang dan belanja modal pemerintah.

Lebih jauh kata Daryatmo, dengan menaikkan harga BBM, maka pemerintah hendak memberikan beban anggaran di pundak masyarakat menengah bawah yang selama ini mengkonsumsi solar dan premium bersubsidi. "Jadi salah besar kalau pemerintah mengatakan subsidi BBM itu salah sasaran, karena data sah menunjukkan subsidi BBM memang dinikmati masyarakat menengah ke bawah," paparnya

Berdasarkan riset Bank Dunia, kata dia, dari total konsumsi BBM rumah tangga, 64% dinikmati oleh pemilik sepeda motor, 36% oleh pemilik mobil. Dari sisi pendapatan, 41,8 % rakyat yang menikmati subsidi BBM pada solar dan premium adalah yang berpendapatan kurang dari Rp1,9 juta perbulan, 33,2% oleh yang berpendapatan Rp 1,9 juta - Rp 3,6 juta, dan 23,6% oleh yang berpendapatan Rp3,6 juta - Rp 5,56 juta. Hanya 1,4% dari yang berpendapatan Rp 5,68 juta ke atas yang menikmati subsidi itu,

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan Pemerintah sangat tak benar ketika hendak menyalahkan subsidi BBM dan membebankan 'dosa' anggaran kepada warga kelas menengah ke bawah.

Menurut Bambang, pemerintah dan banyak petinggi nasional salah bila berpikir jikalau BBM tak naik, maka APBN jebol. "Kalau harga BBM naik, pasti rakyat miskin akan melakukan penyesuaian lagi. Di lima tahun terakhir, 85% penduduk menggunakan 75% pendapatannya untuk kebutuhan pangan. Karena tak ada jaminan pendapatan meningkat, naiknya BBM akan semakin memperparah kemampuan mereka untuk makan," jelas Bambang.

Dia juga mengingatkan Pemerintah akan bisa dianggap melannggar UU APBN 2012, khususnya pasal 7 ayat 6, yang menyatakan harga jual BBM bersubsidi takkan mengalami kenaikan tahun ini. "Maka kalau harganya dinaikkan, maka itu bisa dianggap pelanggaran undang-undang oleh Pemerintah," tegasnya. **cahyo

Related posts