PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  bersama Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyediaan Rumah, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Universitas Diponegoro (Undip) melakukan sinergi dalam memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum mendapatkan akses pendanaan dari Bank untuk memiliki rumah melalui  skema KPR Mikro “Academy-Business-Community Government” atau ABCG.

ABCG merupakan skema hasil kolaborasi 4 pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan Pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya yang berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.”Setidaknya ada sekitar 6 juta MBR yang unbankable di Indonesia yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi tanggung jawab, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk Bank BTN dengan melibatkan akademisi serta komunitas,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono di Jawa Tengah, Kamis (27/9).

Disampaikan Maryono, skema ini adalah produk yang mengintegrasikan simpanan, pinjaman dan asuransi/ penjaminan dalam skala mikro. Pada skema ABCG, Ditjen Penyediaan Perumahan berperan menyiapkan strategi penyediaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan akademisi diwakili oleh Undip dan komunitas setempat yang ditunjuk Pemkab Kendal yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Curugsewu Asri. Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut yang akan mengorganisasi komunitas, memfasilitasi pembagian kavling, sertifikasi lahan dan merancang serta melaksanakan pembangunan rumah.

Sementara Undip berperan melakukan sosialisasi, edukasi dan verifikasi MBR yang layak mendapatkan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG serta membuat kajian terkait rumah layak yang terjangkau dan penataan lingkungan. “Untuk menyentuh MBR, Bank BTN melakukan bundling produk KPR BTN Mikro dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sehingga akses pembiayaan untuk memiliki lahan lebih terjangkau, sementara BPN akan membantu pengadaan dan proses sertifikasi lahan,”ujar Maryono.

Menurut Maryono, sebagai pilot project, Kendal menjadi kabupaten pertama yang mengaplikasikan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG. KPR BTN Mikro dengan skema ABCG dapat diakses oleh konsumen dari kalangan MBR, dan bagi yang belum memiliki tanah maupun rumah. MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah mereka yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain.

Adapun syarat-syarat lainnya dari calon debitur dalam pilot project ini adalah mereka yang  berusia minimal 21 tahun, penghasilan rata-rata di bawah Upah Minimum Provinsi atau senilai Rp 2,5 juta  serta belum memiliki rumah dan tanah.  MBR yang sudah terverifikasi oleh Undip nantinya dapat membeli kavling di lahan seluas 1 hektar di desa Curug Sewu, Kecamatan Patehan, Kabupaten Kendal. Lahan seluas 1 hektar tersebut terbagi dalam 63 kavling, dengan luasan masing-masing 84 meter persegi dan didirikan bangunan maksimal seluas 36 meter persegi.

Kata Maryono, dalam simulasi yang dibuat, debitur bisa mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp 38 juta dengan skema bundling KPR BTN Mikro dengan BSPS pada program ABCG ini. Untuk mencairkannya, debitur cukup menyediakan uang muka 5% atau sebesar Rp 1, 9 juta, cicilannya pun relatif ringan yaitu sekitar Rp 571 ribu per bulan selama 10 tahun. Selanjutnya, setelah KPR BTN Mikro cair, Ditjen Penyediaan Perumahan melakukan verifikasi terhadap debitur sebagai syarat mendapatkan BSPS – Pembangunan Rumah senilai Rp 30 juta. “Kami menilai penyaluran BSPS bisa dimaksimalkan melalui  bantuan pembiayaan yang terjangkau dengan KPR BTN Mikro,” kata Maryono.

Pada saat yang bersamaan Bank BTN meresmikan Kantor Wilayah VI Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebelumnya kantor cabang di wilayah  jawa tengah berada di bawah pengawasan Kanwil II. Setidaknya Kanwil VI ini nantinya akan membawahi 649 outlet yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.