NERACA

Jakarta—Tingginya beban utang Indonesia yang sudah mencapai Rp1800 Triliun bisa membahayakan ekonomi Indonesia.  Karena itu pemerintah diminta hati-hati dan waspada.  Masalahnya, salah langkah saja bisa membuat kesulitan bayar utang. "Ini bukan bahaya lagi,  karena sumber daya mineral di perut bumi dihabiskan oleh mereka elit-elit pemerintah,” kata Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie di Jakarta,29/2

Menurut Kwik, sudah sejak 30 tahun yang lalu sudah memberikan warning soal banyaknya utang. Apalagi saat ini, total utang itu lebih besar pasak dari tiang. Masalah utang ini menjadi penipuan yang luar biasa. “Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri,”  ucapnya lagi.

Dirinya heran, kata Kwiek, pembangunan selama 30 tahun harus menggunakan utang. Padahal seharusnya tak perlu utang. Tapi karena utang sudah terlanjur tinggi, bisa-bisa sulit mengembalikannya. “Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi oleh utang. "Sudah kayak gini sulit (solusinya). Saya nggak tahu harus bagaimana," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengakui jumlah nominal utang pemerintah Indonesia naik menjadi Rp 1.816 triliun di 2011 lalu. Namun rasionya turun bahkan sangat rendah dibandingkan negara-negara maju di Eropa dan Asia. Total utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2011 mencapai Rp 1.803,49 triliun atau naik Rp 126,64 triliun dalam setahun dibandingkan 2010 yang mencapai Rp 1.676,85 triliun.

Bahkan Presiden SBY mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit kinerja secara khusus pengelolaan utang luar negeri. Kepala Negara menegaskan, BPK memiliki hak untuk melakukan audit, dan pemerintah mendukung sepenuhnya.

Diakui Presiden, utang luar negeri Indonesia semakin besar. Namun, rasio utang terhadap PDB menurun. Pada tahun 2004, utang Indonesia tercatat Rp 1.299 triliun dan PDB mencapai Rp 2.295 triliun. Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB mencapai 55,6 persen.

Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan utang Indonesia sudah dikelola dengan baik. Salah satunya adalah dibuktikan dengan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi  Investment Grade.

Penegasan tersebut disampaikan Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto. "Opini BPK sejak tahun 2009 menyatakan pengelolaan utang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dengan peningkatan rating surat utang Indonesia menjadi Investment Grade membuktikan bahwa utang Indonesia dikelola dengan baik," ujarnya.

Rahmat menegaskan, utang Indonesia yang kini mencapai lebih dari Rp 1.800 triliun selama ini digunakan untuk membiayai APBN dan juga utang lama yang jatuh tempo. Dalam postur APBN, juga telah terjadi perubahan pada pos utang ini. "Dalam format APBN yang lama, memang penerimaan dana dari utang dimasukkan sebagai bantuan pembangunan sehingga anggarannya berimbang, tapi sejak tahun 2000 digunakan format baru dimana penerimaan utang tidak dimasukkan sebagai penerimaan tapi dipisahkan sebagai pembiayaan setelah pendapatan dan belanja," katanya.

Utang-utang tersebut selama ini juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR, bersamaan dengan persetujuan untuk APBN. "Setiap penambahan atau pembayaran utang harus melalui mekanisme pembahasan di DPR dan pengelolaan utang dilakukan berdasarkan UU baik di bidang keuangan negada dan UU tentang surat berharga negara yang diterbitkan sejak tahun 2002," tambahnya.

Rahmat menambahkan, ketentuan perundang-undangan tersebut menjamin tata kelola yang baik dalam pengelolaan utang. Bahkan audit BPK juga sudah menyatakan pengelolaan utang pemerintah sudah cukup memadai. **mohar