Pemkot Sukabumi Revisi RTRW 2011-2031

NERACA

Sukabumi - Untuk mengimbangi percepatan di sektor infrastuktur di Kota Sukabumi, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi langsung melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Apalagi, sekitar 36 persen harus memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan.

"RTRW itu memang harus di revisi sebab mau tidak mau harus menyesuaikan tata ruang seiring tuntutan. Apalagi ada sekitar 36 persen terjadi penyimpangan (kebutuhan) di Kota Sukabumi yang harus dipenuhi," ujar Walikota Sukabumi Achmad Fahmi usai membuka FGD Revisi RTRW 2011-2031 di salah satu Hotel Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi, Kamis (27/9).

Fahmi mengatakan, perlu adanya revisi RTRW tersebut, salah satunya pembangunan Jalan Tol Bocimi. Sebab lanjut Fahmi, adanya Jalan Tol Bocimi akan berdampak kepada semua hal. Mulai dari transportasi, ruang terbuka publik, kepadatan penduduk, hingga perekonomian akan terbawa dampak yang signifikan."Sedangkan yang menjadi prioritas tentunya sebagaimana visi misi kita membuat kenyamanan warga masyarakat, transportasi dan lingkungan hidup," terangnya.

Bahkan kata Fahmi, pusat pemerintahan Kota Sukabumi yang akan dipindahkan ke daerah Kecamatan Cibeureum juga tak kalah menjadi prioritas yang masuk ke revisi RTRW tersebut."Kepemimpinan saya direncanakan pada tahun 2020 sudah dibangun, dan 2021 kita sudah pindah kesana," bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Rudi Djuansyah menjelaskan, sejak tahun 2016-2017 RTRW yang 2011-2031 itu ditinjau kembali, dari hasil peninjauan tersebut, dan dilihat dari adanya kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kebutuhan Pemkot Sukabumi, ada sekitar 36 persen perlu adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan."Hasil dari peninjauan kembali ternyata harus ada Revisi RTRW itu,” terangnya.

Terutama lanjut Rudi, bentuk penyesuaian itu ketika adanya pembangunan Jalan Tol Bocimi dan Double Track kereta api."Bukan itu saja saja, tapi juga peningkatan kemampuan ekonomi, akses mudahnya ke Sukabumi, termasuk sekolah. Intinya penyesuaian tata ruang,” akunya.

Yang jelas kata Rudi, semua yang dianggap perlu perbaikan entah itu rencana pemindahan pusat perkantoran, pusat perekonomian dan selainya nanti akan ada zonasi masing-masing."Termasuk rencana lahan eks terminal akan dijadikan apa nantinya, sebab di RTRW 2011-2031 tersebut lokasi terdebut akan dijadikan ruang terbuka hijau. Tapi kalau ada revisi bisa saja itu dijadikan pusat bisnis," terangnya. 

Revisi RTRW tersebut ungkap Rudi, harus selesai di akhir tahun ini, sebab di tahun 2019 pihaknya sudah mengajukan Perda RTRW nya."Tentu saja harus dirubah perdanya karena berdasarkan aturan jika ada kebutuhan di atas 20 persen perda nya juga harus Perda baru. Makanya di tahun 2019 draft Perda nya sudah bisa dibahas," pungkasnya. Arya