Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, walaupun bank sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya, pemerintah Indonesia harus tetap fokus memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan demi menahan laju pelemahan mata uang rupiah dalam jangka panjang.

NERACA

Bambang mengatakan, kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) memang sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. Rupiah pun melemah terhadap dolar AS. Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta kemarin bergerak melemah sebesar 17 poin menjadi Rp14.908 dibandingkan posisi sebelumnya Rp14.891 per dolar AS.

“Makanya terjadi pelemahan rupiah kan. Itu kan sesuatu yang sudah diantisipasi. Terkait arus modal, tentunya kita harus lihat bagaimana pandangan dari investment manager terhadap portfolio dari emerging markets, termasuk Indonesia. Yang penting, kita harus tunjukkan bahwa kita akan terus berupaya memperbaiki masalah struktural defisit di transaksi berjalan,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (27/9).

Terkait kenaikan suku bunga acuan The Fed apakah perlu disikapi dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia BI 7-Days Reverse Repo Rate, Bambang mengatakan bank sentral tentunya punya pertimbangan tersendiri. “Terserah otoritas moneter, mereka punya pertimbangan lain. Tapi dari sisi pemerintah, kita harus tunjukkan konsistensi memperbaiki defisit transaksi berjalan,” ujar Bambang seperti dikutip Antara.

Bank Sentral AS pada Rabu (26/9) lalu, menaikkan suku bunga jangka pendeknya sebesar seperempat persen atau 25 basis poin menjadi 2-2,5 persen, yang merupakan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015. The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS terus menguat dan kegiatan ekonomi telah “meningkat pada tingkat yang kuat”, dengan belanja rumah tangga dan investasi bisnis tumbuh tinggi.

Bank sentral juga mengatakan baik inflasi maupun apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi mendekati target bank sentral sebesar 2,00 persen. Bank sentral memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh 3,1 persen tahun ini, lebih tinggi dari 2,8 persen yang diperkirakan pada Juni, menurut proyeksi ekonomi terbaru The Fed yang dirilis pada Rabu (26/9).

Sementara itu, Rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan masih dalam kondisi terjaga meski dibayangi ketidakpastian pasar keuangan global. Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik, Anto Prabowo, menyampaikan kondisi pasar keuangan global masih mengalami ketidakpastian dipengaruhi oleh berlanjutnya isu perang dagang antara AS dan Tiongkok serta normalisasi kebijakan moneter AS dan Eropa.

Dalam mengurangi dampak global, lanjut dia, OJK mendukung penuh upaya pemerintah, antara lain penjadwalan ulang proyek infrastruktur non-strategis dengan konten impor tinggi, penggunaan biosolar (B20), dan peningkatan tarif PPh impor produk konsumsi.

Di tengah dinamika pasar keuangan global, Anto Prabowo menyampaikan pasar modal domestik per September 2018 terpantau masih relatif stabil. Per 21 September 2018, dipaparkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat pelemahan tipis sebesar 1,0 persen secara month to date (mtd) dengan investor non residen mencatatkan jual bersih sebesar Rp2,5 triliun. Secara year to date, IHSG terkoreksi sebesar 6,3 persen dengan investor nonresiden mencatatkan jual bersih sebesar Rp52,7 triliun.

Secara terpisah, Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudi mengatakan, dunia usaha masih meyakini nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS tidak akan melemah signifikan atau “terjun bebas” di tengah gejolak ekonomi global. “Kami menghimpun pendapat dari teman-teman eksportir dan importir, dan juga para ekonom dan konsultan. Sekarang ini kami masih meyakini bahwa suara “government” masih “in line” dengan pendapat kami, artinya bahwa Rupiah itu tidak potensial terjun bebas, masih akan sangat gradual,” ujar Agung.

Menurut Agung, depresiasi rupiah relatif masih terkontrol. Selain itu, pemerintah selaku pengambil kebijakan juga kompak satu suara sehingga memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha dan juga investor. “Dunia usaha akan panik kalau di antara ministrial level itu satu ngomongnya A satu ngomong B. Jadi kita cukup “convince” dari Kemenkeu, Kemendag, dan lainnya, mereka masih satu. Buat dunia usaha itu masih positif,” kata Agung.

Dalam konteks pelemahan Rupiah itu sendiri salah satu pemicunya yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Menghadapi sentimen perang dagang tersebut, pemerintah Indonesia harus sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan yang tepat. “Kita harus tetap jaga benar-benar supaya kita tidak masuk di tengah-tengah, kegencet gajah-gajah raksasa yang sedang bertarung. Kalau kita ikut-ikutan ambil kebijakan yang keliru, kita bisa kegencet,” ujar Agung.

Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan bahwa dolar AS cenderung menguat terhadap beberapa mata uang utama dunia pasca kenaikan tingkat suku bunga The Fed. Ia memproyeksikan kenaikan tingkat suku bunga The Fed itu kemungkinan akan diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga BI (BI 7-Day Repo Rate) sebesar 25 bps dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI).

Sedangkan ekonom senior Rizal Ramli menilai kebijakan ekonomi makro pemerintah saat ini masih konservatif yakni melakukan pengetatan saat ekonomi melambat. Dia menuturkan, 'austerity' adalah program yang dianggap gagal memulihkan perekonomian suatu negara. Rizal mencontohkan Yunani yang tiga kali melakukan pengetatan kebijakan, namun justru membuat ekonomi negara tersebut anjlok. Terkait pelemahan rupiah yang saat ini hampir menyentuh Rp15.000 per dolar AS, ia menilai rupiah masih belum akan stabil. Menurut Rizal, rupiah di level tersebut justru baru permulaan di tengah masih tingginya ketidakpastian global. mohar/bari/munib