Neraca

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mendesak agar pemerintah secepatnya menginstruksikan perbankan nasional untuk menjadi bank infrastruktur. Pasalnya, permasalahan pembangunan infrastruktur Jakarta sudah mendesak.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Eddy Kuntadi mengatakan, pemerintah secepatnya menginstruksi perbankan papan atas untuk menjadi bank infrastruktur. Pembentukan bank infrastruktur tentu akan memakan waktu lama dan perlu regulasi baru. Langkah yang terbaik adalah dengan menujuk perbankan papan atas. “Iya, bentuk bank infrastruktur butuh dana tinggi, jelas. Bank infrastruktur baiknya dari bank yang sudah ada saja. Siapa dan sudah ada”, tegasnya usai Rapat Pimpinan Provinsi IV Tahun 2012 di Jakarta (29/2).

Eddy mengingatkan agar pemerintah jangan lagi kehilangan memontum penetapan kebijakan untuk kesekian kalinya. Saat ini sangat tepat menerapkan kebijakan dengan mengutus perbankan untuk fokus mengelola infrastruktur. “Sekarang ini pembangunan infrastruktur sangat mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN nanti 2015. Ini juga bisa mengatasi krisis global yang ada sekarang”, jelasnya.

Menurutnya, selain desakan infrastruktur dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, tantangan lainnya datang dari pintu keluar – masuk barang komoditas dan beragam material, kesiapan logistik untuk tahun 2013, pembebasan lahan dan dari faktor luar yakni, daya saing sarana-prasarana.

Lebih jauh, Eddy mengatakan, untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur harus memenuhi tiga aspek, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dukungan atas pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi (MP3EI). “Infrastruktrur DKI Jakarta sekarang sudah sangat mendesak, tapi yang diperlukan untuk merealisasikannya tidak hanya APBD, APBN, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), tapi juga keluarkan obligasi daerah”, tuturnya. (mayabd)