NERACA

Bandung---- Proyek Kemitraan Publik dan Swasta atau "Public Private Partnership" (PPP) yang digagas pemerintah dalam beberapa tahun terakhir dinilai tidak mengalami kemajuan berarti atau jalan di tempat.  “Kalau 79 proyek PPP yang jalan hanya satu, itu berarti jalan di tempat, tidak ada kemajuan," kata Managing Director, PT Nusantara Infrastructure, Tbk, Bernardus Djonoputro kepada pers usai Seri Dialog Infrastruktur ke-5, di Bandung, Rabu.

Seri dialog infrastruktur ke-5 kali ini bertema "Accelerating Infrastructure Development in Indonesia - The Challenges in Inventing in Indonesia`s PPP Project : a Focus on West Java" dan menghadirkan nara sumber baik lokal maupun internasional.

Menurut Djonoputro, data buku PPP Bappenas 2011, disebutkan terdapat 33 proyek dikeluarkan dari buku PP dan saat ini terdapat total 79 proyek yang ditawarkan sebesar 53 miliar dolar AS.  "Dari 79 proyek itu, hanya satu proyek yakni listrik swasta di Jawa Tengah yang sudah meloloskan pemenang. Yang lain (78 proyek)gak jelas," terangnya

Sementara itu, di Jawa Barat, katanya, terdapat total 17 proyek senilai 5,2 miliar dolar AS dengan sembilan proyek unggulan senilai 2,9 miliar dolar AS dan ternyata baru satu proyek masuk proses PQ (pre-qualification) dan belum satu pun maju ke tahap selanjutnya.

Djono menambahkan  total kebutuhan dana hingga lima tahun ke depan lebih dari 140 miliar dolar AS dan dari jumlah ini hanya mampu dipenuhi dari keuangan pemerintah sebesar 35%.  "Artinya, selebihnya diharapkan dari swasta melalui skema PPP," paparnya

Berdasarkan perkembangan dan kemajuan tender sejumlah proyek infrastruktur saat ini, kata dia, maka target itu akan sulit dicapai.  "Merujuk pada pertemuan infrastruktur 2005, hanya satu proyek di daerah yang terjual yang dapat diselesaikan, yakni jalan tol seksi empat di Makassar," tukasnya

Djonoputro menilai, ini semua terjadi karena manajemen PPP di Indonesia oleh pemerintah masih sangat lemah.  "Terbukti, permasalahan utama tersendatnya tender-tender KPS di Indonesia disebabkan antara lain oleh persiapan proyek yang tidak optimal, kompleksitas politik lokal-regulasi hukum, aspek pendanaan yang belum sinkron dan pembebasan lahan," tandasnya

Karena itu, tegasnya, dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah perlu membentuk gugus tugas semacam "clearing house" untuk mengawal proyek-proyek PPP.  "Badan ini harus diisi oleh sumber daya manusia yang mengerti aspek komersial dan sebagainya sehingga mampu mengelola PPP secara `end to end` (hulu hilir)," ucapnya

Dia juga menambahkan, adanya suatu badan yang bertanggung jawab terhadap PPP ini, juga sudah dilakukan di banyak negara seperti Korea, Jepang, Australia dan lainnya.  Dengan adanya sebuah badan "clearing house" itu, tambah dia, maka proyek-proyek PPP akan menjadi sebuah tender investasi dalam prosesnya, bukan seperti tender pengadaan barang dan jasa biasa.

Sebelumnya, Menteri koordintor Perekonomian Hatta Rajasa memastikan, di tahun ini, tidak ada lagi proyek-proyek besar dengan skema Public Private Partnerships (PPP) yang jalan di tempat. Pasalnya pemerintah telah mengambil kebijakan dengan langsung menunjuk BUMN untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. "Kita sudah melakukan penugasan kepada BUMN untuk melaksanakan dengan dana serta menjadi bagian dari aksi korporasinya," katanya (9/1/2012).

Sebut saja untuk proyek jalur kereta api Bandara-Soekarno Hatta-Manggarai. Terkait proyek ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2011 tentang proyek kereta. Peraturan itu secara khusus menugaskan KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api bandara udara Soekarno-Hatta tapi juga meliputi proyek jalur lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. **cahyo