NERACA

Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2018 sebesar 5,1 persen. "Artinya memang terjadi siklus penurunan dari triwulan II-2018 yang sebesar 5,27 persen. Ketika itu ada THR PNS, dan tidak terjadi lagi sekarang," kata Bhima ditemui di Gedung Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Rabu (26/9).

Ia menilai konsumsi masyarakat secara umum pada triwulan III-2018 mendapatkan banyak tantangan karena harga sejumlah bahan pokok naik pasca-Lebaran, misalnya telur dan ayam potong. Di sisi lain, komponen belanja pemerintah diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi triwulan III-2018, misalnya dengan bantuan sosial dan subsidi yang naik berkontribusi menjaga konsumsi.

Bhima juga memandang kondisi pelemahan rupiah turut memberikan kontraksi negatif ke pertumbuhan ekonomi. Pelemahan nilai tukar menyebabkan industri manufaktur harus efisiensi dengan menunda pembelian mesin-mesin baru untuk ekspansi usaha mengingat pembeliannya menggunakan dolar.

Kemudian, tekanan suku bunga juga terlihat di beberapa bunga kredit perbankan. Bunga kredit yang naik cenderung membuat pelaku usaha menahan ekspansi. "Yang kurang bagus adalah ekspor karena sudah terkena proteksi dagang. Ekspor sawit dan karet jeblok, di sisi lain impor cukup tinggi terutama migas dan beberapa bahan dasar untuk proyek infrastruktur," ujar Bhima.

Dia juga beranggapan bahwa kontribusi investasi pada pertumbuhan triwulan III-2018 lebih kecil dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Padahal, investasi selama ini diharapkan bisa menggerakkan sektor produktif. "Ini lebih karena faktor politik, investor menahan diri dan secara global ada tren kenaikan suku bunga the Fed sehingga untuk investasi jangka panjang masih wait and see," ujar Bhima.

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Wilayah Bank Pembangunan Asia (ADB) Emma Allen meminta pemerintah mewaspadai risiko yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2018 dan 2019. "Risiko ini bisa berasal dari eksternal dan domestik," kata Allen dalam jumpa pers publikasi Asian Development Outlook 2018. Allen mengatakan risiko eksternal tersebut antara lain berlanjutnya pembalikan modal dari negara berkembang sebagai dampak dari normalisasi kebijakan moneter The Fed dan tensi perang dagang yang meningkat.

Selain itu, terdapat juga risiko domestik yaitu kebijakan pengurangan impor bahan modal untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan yang berpengaruh kepada penundaan proyek infrastruktur. "Pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan Indonesia dalam posisi yang lebih baik dalam menahan guncangan, tapi risiko ini harus dapat dimitigasi," ujarnya.

Dalam publikasi tersebut, ADB menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 dan 2019 tetap kuat dari berbagai tantangan global karena kondisi fundamental yang baik. Untuk itu, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,2 persen dan pada 2019 sebesar 5,3 persen.

Kinerja perekonomian ini didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stabil seiring dengan kenaikan pendapatan akibat kenaikan jumlah tenaga kerja dan pengeluaran dari pemilihan umum. Selain itu, konsumsi rumah tangga ini juga terbantu oleh stabilitas harga, dengan perkiraan tingkat inflasi nasional rata-rata mencapai 3,4 persen pada 2018 dan 3,5 persen pada 2019.

Pertumbuhan ekonomi juga dibantu oleh peningkatan investasi swasta seiring dengan pembenahan sarana infrastruktur, peningkatan logistik maupun penyederhanaan peraturan melalui sistem layanan terintegrasi. ADB juga menyatakan Indonesia perlu melanjutkan upaya langkah-langkah untuk mendorong prospek jangka menengah dan panjang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menguntungkan.