Ada Desakan LPS rate Dihapus Saja

NERACA

Jakarta – Ada desakan agar suku bunga penjaminan (Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS Rate) tak diberlakukan, alias dihapuskan. Alasanya penghapusan itu agar tak menimbulkan kebingungan dalam industry perbankan saat menentukan besar suku bunga kredit. "Lebih baik diamandemen UU-nya, biar kelihatan sekalian saja," kata Kepala Ekonom PT Bank Danamon Tbk, Anton Gunawan, di Jakarta, Rabu (29/2)

Lebih jauh kaya Anton, bila terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi maka BI Rate akan terkerek dan tidak menutup kemungkinan LPS Rate akan mengikuti kenaikan tersebut. Dengan adanya kenaikan pada dua suku bunga tersebut, maka akan memicu perbankan untuk menaikkan suku bunga deposito. "Jadinya deposit rate akan naik, untuk bank-bank yang lainnya. Tapi buat lima bank besar yang punya likuiditas banyak sih tidak mungkin," tambahnya

Anton berharap ke depannya LPS hanya menggunakan besaran nilai yang dijamin (maximum size) yang sebesar Rp2 miliar. "Negara lain saja tidak ada LPS Rate, adanya batas penjaminan," katanya.

Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Mirza Adityaswara pernah menyatakan bahwa bola pendorong cost of fund perbankan untuk turun bukan di LPS, melainkan di BI. Sebab, LPS bukan pencipta uang atau otoritas moneter. Dia berharap BI dapat lebih transparan dalam menentukan suku bunga kebijakan yang lebih sesuai dengan realita di pasar.

Sebelumnya, Menurut Direktur Eksekutif LPS Firdaus Djaelani mengakui LPS kesulitan dalam menentukan suku bunga penjaminan karena tidak ada acuan rata-rata suku bunga pasar. Karena itu, LPS kini tengah berupaya berdiskusi dengan Bank Indonesia (BI) dan asosiasi perbankan untuk menentukan besaran suku bunga pasar.

Salah satu patokan indikator yang digunakan untuk LPS untuk menentukan suku bunga pasar saat ini adalah mengacu pada BI Rate. "Kita tidak ada data berapa suku bunga deposito yang dibayarkan bank terhadap masing-masing pemegang rekening. Jadi kita kesulitan tetapkan rata-rata bunga pasar. Selama ini kita jadi sulit, jadi pakai BI rate," jelasnya

Nah, dengan mengacu ada BI Rate, maka sesuai dengan UU LPS suku bunga penjaminan berada di atas BI Rate. "Dalam UU patokan klaim tidak layak bayar bila di atas rata-rata suku bunga pasar. Ini acuan suku bunga rata-rata pasar itu apa? Kalau BI rate, ya berarti tidak bisa di bawah BI rate," terangnya.

Seperti diketahui, LPS rate ditetapkan sebesar 6,5% untuk bank umum, dan 9,5% untuk Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan, rekening nasabah yang dijamin LPS maksimal Rp2 miliar dan masuk dalam suku bunga penjaminan. **cahyo

Related posts