Jakarta-Badan Koordinasi Penanaman Modal mengungkapkan, terjadi penurunan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di kuartal II-2018 hingga 12,9% yang merupakan yang pertama terjadi dalam 5 tahun terakhir ini. Sementara itu. Ketua Komisi XI DPR-RI  Melchias Marcus Mekeng menilai kinerja BKPM terlihat sangat buruk tahun ini.

NERACA

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo, pertumbuhan semua investasi saat ini memang sedang berada dalam tren menurun. Meski demikian, nominal investasi terus mengalami kenaikan. "Tapi sebetulnya menurunnya adalah dalam hal peningkatannya alias perlambatan, jadi bukan menurun dalam artian angka nominal tapi menurun dalam prosentase. Tapi secara nominal masih naik," ujarnya seperti dikutip Merdeka.com di kantornya, Selasa (25/9).

Dia berharap realisasi investasi pada kuartal selanjutnya bisa jauh lebih baik lagi. "Ya kita harapkan kuartal-III ini paling tidak bisa mencapai cukup sama. Kita gak mau berandai-andai, tapi kita akan coba semaksimal mungkin untuk mencapai sesuai dengan target," ujarnya.

Selain itu, Wisnu menuturkan ada beberapa sektor yang memperoleh banyak suntikan investasi."Keseluruhan tahun ini yang paling banyak sumbangannya adalah sektor infrastruktur, kedua sektor industri pengolahan logam yang lagi menggeliat kembali," ujarnya.

Menurut dia, saat ini ada sektor industri baru yang sangat menjanjikan dan mulai dibidik para investor. Bahkan, sektor tersebut mulai menyaingi sektor infrastruktur. "Dan yang paling utama sekarang selain infrastruktur adalah digital ekonomi. Digital ekonomi itu karena banyak asing masuk untuk membeli saham-saham Tokopedia, Bukalapak," ujar Wisnu.

Sebelumnya, BKPM mencatat, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal II-2018 mencapai Rp 176,3 triliun, atau menurun 4,9% dibandingkan kuartal I-2018 sebesar Rp 185,3 triliun.

Secara terpisah, Ketua Komisi XI DPR-RI Melchias Marcus Mekeng menilai kinerja BKPM sangat buruk tahun ini. Hal tersebut karena lembaga yang dipimpin oleh Thomas Lembong tersebut tak berhasil membawa investor asing masuk ke Indonesia. Malah menurutnya, banyak dana asing keluar dari Indonesia sejauh ini. "Ini kerja BKPM yang menurut hemat saya sangat jelek. Karena tidak bisa membawa investor datang ke sini," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Padahal, menurut dia, seluruh komponen ekonomi secara keseluruhan menunjukkan angka positif dalam menyerap dana asing. Beberapa di antaranya pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan inflasi yang terjaga di 3,5% plus minus 1%. "Kalau lihat profil pertumbuhan ekonomi kita ke sini kan bagus. Masih plus 5%. inflasi masih terkendali, tetapi kenapa orang enggak mau datang ke kita. Nah, ini saya titip ke Bu Menteri (Sri Mulyani) saja," ujar Mekeng.

Menurut dia, untuk menarik investasi masuk, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Darmin Nasution perlu melakukan kebijakan lain. Selain itu, kebijakan baru juga diperlukan untuk menarik dana yang sempat keluar karena normalisasi suku bunga Amerika Serikat. "Tentunya dari sisi pemerintah, ini porsinya Pak Darmin. Karena kebijakan ekonomi apa yang akan diambil Menko Perekonomian untuk membalik US$37 miliar yang keluar ke kita," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menilai, penurunan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di kuartal II-2018 hingga 12,9%, merupakan yang pertama terjadi dalam 5 tahun terakhir. "Ini pertama kali sejak 2013. Ini data kami sejak 2013. Dari 2013 itu enggak pernah kejadian," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejak 2017, pertumbuhan investasi asing memang terus mengalami perlambatan. Hingga akhirnya pada kuartal II ini realisasi investasi ini mengalami penurunan."Misalnya kuartal II-2017 itu Rp 109,8 triliun, kuartal III-2017 Rp 111,7 triliun, kuartal IV Rp 112 triliun. Jadi hampir nol pertumbuhannya. Ini perlambatannya sudah kelihatan, terus turun hingga akhirnya minus," ujarnya.

Menurut Azhar, negara asal PMA yang banyak mengalami penurunan adalah Korea Selatan. Jika sebelumnya, Korsel masuk dalam lima besar PMA, namun kali ini investasinya turun signifikan dari US$ 900 juta di kuartal I-2018 menjadi US$ 211,9 juta di kuartal II-2018 dan merosot ke posisi delapan. "Korea Selatan itu turun paling jauh, makanya dia enggak masuk lagi lima negara investasi paling besar di Indonesia," ujarnya.

Keuntungan Kecil

Pada bagian lain, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani mengatakan pengusaha memiliki kendala terkait masalah pendanaan jika harus terlibat dalam proyek infrastruktur daerah terpencil. Sebab, Internal Rate of Return (IRR) atau keuntungan bersih yang didapat dalam waktu dekat tergolong kecil.

"Jadi memang kita infrastruktur itu kan proyek jangka panjang. Kalau return-nya kecil memang swasta tak tertarik, karena memang kalau hanya dari hitungan bisnis itu bukan yang ideal," ujarnya, Selasa (25/9).

Intinya, menurut dia, Presiden Jokowi sebenarnya ingin swasta juga ikut terlibat dalam banyak program pembangunan. "Dia bilang, public private partnership untuk infrastruktur ini sebenarnya ingin sekali supaya pihak swasta juga terlibat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta BKPM menertibkan administrasi dan pendataan investasi di sektor usaha digital. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada data valid tentang dana dari mancanegara yang masuk ke Indonesia untuk investasi sektor digital.

“Agar BKPM mendesak investor sektor digital untuk tertib administrasi dan pendataan investasi digital, sehingga dapat diketahui sumber dana investasinya dan dipastikan tidak melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Bamsoet menambahkan, investasi di sektor digital memang terlihat masif. Di Indonesia pun tumbuh banyak perusahaan rintisan atau start-up. Yang jadi persoalan, selama ini pemerintah kesulitan melacak sumber dana pelaku usaha di sektor digital. “Padahal dana dari luar negeri yang masuk untuk investasi digital harusnya terealisasi dengan baik,” ujarnya.

Dia mengharapkan BKPM berkoordinasi dengan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya untuk mengetahui sumber dana investasi digital yang masuk melalui administrasi dan pendataan investasi digital di BKPM.

Selain itu, Bamsoet juga meminta BKPM melakukan studi banding ke negara-negara penyimpan modal asing terkemuka seperti Singapura dan Swiss. Tujuannya adalah menyerap pengalaman kedua negara itu, terutama dalam hal regulasi. bari/mohar/fba