Antara Mimpi Hutan Konservasi dan Fakta Deforestasi

Oleh: Achmad Fuad

Hutan menjadi sistem penyangga kehidupan dan sumber dari kelangsungan hidup makhluk, termasuk manusia. Rusaknya hutan akan memutus rantai sistem itu. Tentu, tinggal tunggu waktu untuk datangnya bencana.

Hutan memang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hingga berbondong-bondong industri menghampiri. Meski setiap pergantian rezim dan hadirnya pemerintahan baru selalu mendendangkan pidato ‘merdu’ pengelolaan hutan berkelanjutan, namun kenyataannya luas hutan terus saja berkurang. Praktik pengrusakan hutan tetap saja terjadi bahkan dengan sertifikat-sertifikat resmi dari pemimpin negeri.

Apakah hal ini yang menjadi penyebab tingkat deforestasi tetap tinggi? Atau karena karena sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi?

Di tahun 2013-2016, hutan Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara yang merupakan 3 wilayah kepulauan yang termasuk memiliki hutan terluas di Indonesia berkurang sebesar 718 ribu hektare, atau setara 240 ribu hektare tiap tahunnya. Di sisi lain, BPS mencatat, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB di tahun 2011 cukup tinggi, mencapai Rp51.638,1 miliar atau sekitar 1,04 persen. Namun, angka tersebut justru merosot di tahun 2014, mencapai 0,58 persen, dan terus anjlok di tahun 2016 mencapai -1,37 persen. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena kebakaran hutan dan akibat pembalakan liar (illegal logging)? Atau akibat perizinan pegelolaan HPH dan HTI?

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada bulan Agustus tahun 2017 menyebut bahwa perkebunan kelapa sawit telah menyumbangkan devisa negara sebesar Rp239,4 triliun. Hal inikah yang kemudian menjadi alasan utama pemerintah dan berbagai pihak berkepentingan mati-matian ‘memerangi’ protes atas kerusakan hutan akibat perkebunan sawit? Ataukah memang ada ‘main mata’ antara para pengusaha sawit dengan penguasa, para pejabat dan penegak hukum, maupun elit (termasuk partai politik) untuk melancarkan bisnisnya? Apa hal ini pula yang menjadi penyebab perseteruan antara PSI dan Walhi baru-baru ini?

Kostarika yang memiliki hutan tropis hanya seluas 2,6 juta hektar. Namun, mampu mengelola hutannya menjadi agrowisata, sehingga bisa mendatangkan 2,34 juta wisatawan untuk menyaksikan hutan tropis mereka dan menghasilkan devisa buat negaranya sebesar 2,4 miliar dollar AS di tahun 2012. Pemerintah Kostarika menggandeng lembaga konservasi alam untuk wisata, Finofifo yang kemudian melakukan kontrak dengan masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan hutan untuk melakukan konservasi, reforestasi, dan pengelolaan atas hutannya. Sumber dana dihasilkan dari prosentase bagi hasil minyak bumi, bantuan relawan (voluntary fund), serta bantuan luar negeri.

Dengan memiliki luas hutan 120 juta hectare, dan hasil sumber daya alam yang melimpah, tentu Indonesia mampu, jika mau menjadikan hutan sebagai agrowisata atau ekowisata. Apalagi Presidennya saat ini adalah Sarjana Kehutanan. Namun kenapa agrowisata tidak pernah berhasil hingga saat ini? Apakah karena tidak ada pengusaha yang mau investasi di bidang ini? Atau karena pemerintah tidak mau memberikan insentisifikasi? Atau memang keduanya tidak mau repot mengelola dan melestarikan hutan untuk agrowisata, lebih memilih memanfaatkan apa yang ada di hutan untuk dieksplorasi dan diambil keuntungannya begitu saja tanpa memikirkan masa depan? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Penetrasi Bisnis LNG Skala Kecil Pertamina ke Industri Wisata dan Horeka - Sangat Strategis

Penetrasi Bisnis LNG Skala Kecil Pertamina ke Industri Wisata dan Horeka Sangat Strategis NERACA Jakarta - Penetrasi bisnis gas alam…

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewaspadai Bencana Alam

Oleh : Riko Arianto,  Mahasiswa PTN di Semarang Secara geologis letak wilayah Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda…

Catatan Positif Penegakan HAM di Indonesia

  Oleh : Muhammad Ridean, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Pelanggaran HAM merupakan permasalahan serius di Indonesia, beberapa kasus bahkan harus…

Ketidakpastian Bayangi Ekonomi 2019

Oleh: Sarwani Harap-harap cemas menanti pergantian tahun 2018 ke 2019. Berharap semuanya menjadi lebih baik pada tahun baru nanti. Ekonomi…