Teluk Bintuni akan Gunakan Skema KPBU

NERACA

Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian memilih skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau lazim disebut "Public Private Partnership" (PPP) dalam mengembangkan kawasan industri Teluk Bintuni, Papua Barat. "Bentuk KPBU yang dipilih dalam penyelenggaraan proyek adalah 'design, build, maintain, and transfer' (DBMT)," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (24/9).

Dalam hal ini, Badan Usaha Pelaksana (BUP) akan bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur yang meliputi ketenagalistrikan, pengelolaan limbah dan air limbah, sistem penyediaan air minum, transportasi, serta telekomunikasi. "Infrastruktur itu sesuai dengan spesifikasi output yang telah dipersyaratkan, serta menyerahkan aset yang dikerjasamakan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) setelah berakhirnya Perjanjian KPBU," jelasnya.

BUP pun berkewajiban untuk memberikan layanan yang berasal dari infrastruktur kawasan kepada tenan sesuai dengan spesifikasi keluaran dan indikator kinerja tertentu. "Pemerintah akan prioritaskan pembangunan infrastrukturnya, seperti pelabuhan untuk supporting kawasan industri itu sendiri. Di dalam kawasan industri juga dipastikan sudah ada izin lingkungan hidup," imbuhnya.

Untuk memastikan keberlangsungan proyek, salah satu opsi dalam struktur proyek adalah BUP berkewajiban untuk memiliki mitra yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan anchor industry berupa pabrik metanol. Pabrik tersebut berkapasitas 900 kiloton per annum (KTA) dengan mendaya gunakan pasokan gas sebesar 90 MMSCFD dari BP Tangguh .

Sementara itu, Badan Layanan Umum (BLU) Kemenperin akan melakukan pengelolaan atas kawasan industri tersebut, sehingga tarif layanan yang berasal dari infrastruktur kawasan industri menjadi hak BLU Kemenperin. BUP diberikan hak atas pengembalian investasi berupa pembayaran ketersediaan layanan (availability payment) dari Kemenperin sebagai PJPK.

Kemenperin mencatat, pada 2017, industri kimia menjadi salah satu sektor penyumbang utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1,73 persen atau senilai Rp236 triliun. Industri petrokimia menjadi salah satu penghasil komoditas bahan baku penting untuk sektor industri lainnya. Selain itu, pertumbuhan industri kimia mencapai 3,48 persen dengan pertambahan nilai investasi mencapai Rp42,2 triliun.

BERITA TERKAIT

Gubernur Sumsel Akan Audit BUMD Milik Pemprov

Gubernur Sumsel Akan Audit BUMD Milik Pemprov NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, pihaknya segera mengaudit…

REI Akan Terus Mendukung Program Sejuta Rumah

  NERACA Bogor - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) akan tetap komit berjuang bersama pemerintah dalam merealisasikan target Program Sejuta…

Pemerintah Cari Skema untuk Pembiayaan Infrastruktur

      NERACA   Bali - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus mengupayakan skema inovatif melengkapi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

13 Tol dengan Panjang 468 Kilometer Segera Beroperasi

      NERACA   Jakarta - Sebanyak 13 ruas jalan tol baru dengan total panjang mencapai 468,1 kilometer ditargetkan…

Target Swasembada Pangan Tak Didukung Lahan

      NERACA   Jakarta - Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah…

LPDB KUMKM Siapkan Rp300 Miliar - Kembangkan Sektor Unggulan Jatim

      NERACA   Surabaya - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM bekerjasama dengan Bank Jatim akan mengembangkan sektor-sektor…