Hari Tani dan Quo Vadis Kebijakan Pangan Berkelanjutan?

Oleh: Cocon, S.Pi, M.Si

Perencana, Berdomisili Jakarta

Masalah pangan telah menjadi isu global. Bahkan konflik sosial di beberapa negara miskin seperti di Afrika bermula dari urusan perut yang tak memiliki akses terhadap ketercukupan pangan. Penduduk bumi hingga tahun 2050 diperkirakan mencapai 9,7 milyar jiwa, bisa dibayangkan berapa kebutuhan pangan untuk mengisi milyaran perut ini?

Fakta lain, perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan global juga telah berimbas pada menurunnya produktivitas bagi sektor berbasis pangan. Belum lagi faktor keserakahan kronis dari manusia yang mereduksi lahan-lahan produktif untuk meraup nilai ekonomi secara instan. Faktanya land conversion lajunya begitu cepat.

Dalam konteks nasional, gonjang ganjing masalah pangan seolah menjadi sarapan rutin setiap tahun. Dari mulai polemik importasi garam, beras dan barang kebutuhan pokok lainnya. Ironisnya, ini terjadi di sebuah negara yang berlabel negeri Agraris. Walau faktanya, entah masih pantas atau tidak? toh kelihatannya dalam implementasinya arah kebijakan pembangunan lebih melirik percepatan sektor berbasis industri dibanding sektor berbasis pangan.

Baru-baru ini, puncak polemik demikian memanas dan jadi headline di berbagai media nasional, mana kala di satu disisi Kementerian Perdagangan tetap keukeuh untuk melakukan importasi beras. Berdasarkan data valid, katanya kebutuhan beras sangat urgent. Dalihnya untuk kepentingan masyarakat.

Di sisi lain Bulog justru mempertanyakan niatan Kemendag, karena menurut Bulog suplai beras sudah lebih dari cukup, bahkan pihaknya harus mengeluarkan cost tambahan untuk sewa gudang. Kepala Bulog bahkan menyindir keras, " yang keukeuh ingin lakukan impor sebagai pengkhianat bangsa". Bukan tanpa alasan, karena menurutnya Bulog juga merasa punya data valid.

Di lain pihak, Kementerian Pertanian sebagai Kementerian teknis juga berdalih karena menurutnya Indonesia telah swasembada untuk beberapa komoditas pangan salah satunya beras. Ujungnya rakyat dibuat bingung, kok dalam satu gerbong bisa terjadi polemik? Semua keukeuh dengan argumen dan data masing-masing? Pertanyaannya data mana yang benar? Kenapa basis data bisa tidak sama? Sungguh ironis padahal data adalah pijakan dalam membuat sebuah perencanaan kebijakan. Jika basis datanya saja berbeda, apakah mungkin intervensi kebijakan akan efektif? Rasanya tak masuk akal.

Fakta ini mengerucut pada hipotesa saya, bahwa basis data yang digunakan adalah kepentingan. Entah kepentingan siapa?

Pada berbagai forum, seminar dan diskusi, kita mungkin dibuat bosan dengan koar-koar bahwa kita harus wujudkan kedaulatan pangan nasional.

Mungkin ketahanan pangan nasional bagi sebagian para elite dimaknai sebagai upaya bagaimana memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat terlepas bagaimana caranya termasuk harus importasi sekalipun. Padahal dalam konteks negara yang katanya agraris seperti Indonesia, ketahanan pangan mestinya diletakan dalam kerangka kedaulatan pangan nasional. Berdaulat pangan artinya mampu secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

Ke depan seluruh negara di belahan dunia akan menerima tekanan kuat atas tantangan global yang menuntut mereka mati-matian dalam menyuplai ketercukupan pangan bagi rakyatnya. Bisa dibayangkan jika kita tak mampu mandiri dan terus bergantung pada impor. Lantas dari mana kita akan menyelamatkan ratusan juta perut negeri ini?

Apa kabar kebijakan pangan berkelanjutan itu? Sudah sejauh mana implementasi action plan-nya? Dalam pandangan saya, betapa kebijakan pangan berkelanjutan itu faktanya masih jauh panggang dari api. Lalu, apa indikasinya?

Pertama, sejauh mana spatial planning berpihak pada pemanfaatan ruang dan perlindungan terhadap sektor strategis berbasis pangan? Fakta yang terjadi diskresi para penguasa di daerah dalam perencanaan ruang begitu kuat, hingga mereduksi kepentingan sektor ini. Laju alih fungsi lahan sawah menjadi kegiatan ekonomi lainnya begitu cepat dan tak ada upaya perlindungan terhadap sektor ini.

Merujuk pada pernyataan peneliti INDEF, Imanuddin Abdullah (dikutip dari kompas.com) yang menyatakan bahwa ketimpangan lahan pertanian di Indonesia sangat dalam. Rata-rata kepemilikan lahan garapan petani di Indonesia hanya 0,8 hektar, masih kalah jauh dibanding dengan negara-negara lain seperti Jepang dengan rata-rata 1,57 hektar; Korea selatan 1,46 hektar; Filipina 2 hektar dan Thailand 3,2 hektar

Kedua, sejauh mana perlindungan dan penguatan terhadap petani? Faktanya, petani masih sulit menjangkau akses terhadap input produksi yang efisien, pembiayaan, input teknologi, pasar dan harga yang optimum. Petani harus berjibaku karena nilai tambah yang diraup jauh dari layak. Disparitas antara cost produksi vs nilai jual masih demikian lebar. Belum lagi bicara masalah daya saing atas gempuran produk impor dan lainnya. Data tren positif nilai tukar petani (NTP) yang dirilis BPS faktanya tidak bisa jadi rujukan bahwa petani kita sejahtera. Ini juga yang menyebabkan regenerasi profesi petani semakin melambat karena menganggap profesi petani tak prospektif lagi. Ditambah lagi cara pandang generasi milenial saat ini yang lebih terbuka dengan bisnis instan berbasis digital.

Imbasnya kita bisa lihat, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan dari 39,22 juta pada tahun 2013 menjadi 38,97 juta pada tahun 2014, dan kembali turun menjadi 37,75 juta pada tahun 2015 (dikutip dari kompas.com). Penurunan hampir 1 juta per tahun, fenomena yang mengkhawatirkan dan menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Bisa dibayangkan jika tren ini terus berlanjut, lantas bagaimana dengan 50 tahun ke depan?

Ketiga, sejauh mana penerapan teknologi dalam menjamin kestabilan produktivitas di tengah tantangan perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan? Faktanya, input teknologi belum secara masif menyentuh para petani. Kemajuan teknologi di bidang ini, harus diakui semakin dinamis, ditambah lagi sebenarnya Indonesia tak kekurangan ahli yang mumpuni. Pertanyaannya sudah sejauh mana pemerintah mampu memfasilitasi SDM ini untuk berkontribusi besar dalam menjamin kedaulatan pangan nasional? Ironis memang, karena porsi anggaran riset dan perekayasaan dalam APBN masih sangat minim, sehingga konektivitas hasil-hasil riset ke pelaku usaha selalu terputus.

Ke-empat, sejauh mana sistem logistik pangan berjalan dengan baik? Faktanya sistem distribusi pangan selalu menjadi masalah yang berujung pada ketidakseimbangan antara informasi ketersediaan supply and demand. Kondisi ini diperparah manakala, basis data yang digunakan berbeda-beda antara hulu dengan hilir. Minimnya kontrol terhadap rantai distribusi pangan juga menyebabkan tidak adanya jaminan ketersediaan pangan sesuai kebutuhan, disisi lain keberadaan para pelaku makelar pangan tidak dikontrol dan dikendalikan. Kesimpulannya, instabilitas harga pangan dan ketidakseimbangan antara supply vs demand masih sering kali terjadi, dan menandakan bahwa faktanya sistem informasi logistik pangan nasional masih belum baik.

Sebenarnya masih banyak indikator lain, namun tiga hal di atas bagi penulis yang paling penting dan perlu menjadi fokus. Jika tidak, maka omong kosong dengan kebijakan pangan berkelanjutan itu.

Mungkin sebagian masyarakat dibuat bingung, bagaimana arah pembangunan ini akan dibawa, menjadi negara industri atau agraris? Bagi sebagian orang menganggap orientasi menjadi negeri agraris merupakan langkah mundur di tengah kemajuan teknologi pada tataran global saat ini. Tapi bagi penulis, menjadi negeri agraris adalah jauh lebih penting karena alam telah menampakkan tanda tandanya.

Ajang Pilpres mendatang semoga menjadi kontestasi dalam beradu gagasan yang konkret bukan normatif. Saya berharap dalam debat nanti ada tema khusus yang mengupas terkait bagaimana strategi mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

BERITA TERKAIT

Kia dan Hyundai Diminta Tarik 2,9 Juta Kendaraan

Isu mobil terbakar karena cacat produksi mengemuka belakangan ini, dan terakhir kasus lebih masif menimpa Hyundai dan Kia sehingga organisasi…

Yamaha R25 dan R3 Terbaru Diluncurkan Secara Global di Indonesia

Yamaha merilis sepeda motor sport R25 dan R3 (YZF-R25 & YZF-R3) generasi terbaru secara global di Indoensia dalam acara bertajuk…

Sharp Raih Apresiasi ACES Awards 2018 - Peduli dan Ramah Lingkungan

Keseriusan PT Sharp Electronics Indonesia menuju perusahaan ramah lingkungan dan berdampak positif bagi sekitarnya menuai banyak prestasi dan penghargaan di…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Dunia Memuji Perekonomian Indonesia

  Oleh: Karina Stefani, Pengamat Ekonomi Siapa bilang perekonomian kita menurun? Justru sebaliknya saat ini Indonesia sedang hangat-hangatnya dipuji di…

Ekonomi Kustom

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Hajatan tahunan Kustomfest yang berlangsung 6-7 Oktober…

Ketahanan Pangan Perlu Perhatian Capres

Oleh: Muhammad Razi Rahman Banyak kajian yang menunjukkan bahwa dengan semakin berlipatnya jumlah populasi di dunia, maka persaingan antarnegara di…