Faisal Basri: Kebijakan Kemendag Kebablasan - POLEMIK IMPOR BERAS

Jakarta-Ekonom senior UI Faisal Basri menilai Kementerian Perdagangan kebablasan dalam mengeluarkan kebijakan impor. Menurut dia, pola impor seperti itu merugikan neraca perdagangan Indonesia. “Jadi, seperti air bah sekarang (impornya)," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

NERACA

Faisal mengatakan, neraca perdagangan akhirnya berpengaruh terhadap neraca pembayaran yang pada akhirnya memengaruhi nilai tukar rupiah. Dia menilai maraknya impor dari berbagai negara ke Indonesia salah satunya disebabkan kebijakan yang dibuat Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. “Sebelum batasi (komoditas impor), tertibkan dulu Pak Enggar. Yang tadinya ada rekomendasi, sekarang enggak ada rekomendasi,” ujarnya seperti dikutip laman jppn.com.

Kemendag memang sedang menjadi sorotan terkait derasnya impor, terutama komoditas beras, dalam beberapa waktu terakhr. Sejumlah pihak juga telah menyuarakan protes terhadap langkah Kemendag dalam menambah stok beras dalam negeri.

Adalah Bulog menjadi salah satu pihak yang bersuara keras terhadap kebijakan Kemendag itu. Dirut ama Bulog Budi Waseso menegaskan stok beras dalam negeri dalam kondisi aman. Mengacu data Perum BULOG, jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 18 September 2018 mencapai 2,24 juta ton, jauh diatas batas aman stok CBP sekitar 1-1,5 juta ton.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman enggan berkomentar setiap ditanyai responnya terhadap kebijakan impor beras yang dikeluarkan Kemendag. Tapi berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Berdasarkan Aram I 2018, perkiraan luas panen padi Januari - Agustus mencapai 12,18 juta Hektare dan prediksi luas panen September - Desember mencapai 3,82 juta Hektare.

Sebelumnya Amran memang sempat menyampaikan optimismenya bahwa produksi beras tetap terjaga meski sedang musim kemarau. Amran mengakui, publik mungkin masih terjebak paradigma lama bahwa selama ini jika musim kering atau musim kemarau tidak ada produksi karena petani tidak menanam padi.

"Sekarang ada paradigma baru dengan menggunakan teknologi baru kita meningkatkan tanam di musim kering yang biasanya 500 ribu hektar menjadi 1 juta hektar, naik dua kali lipat pada saat musim kering. Saya ulangi, tanaman naik dua kali lipat pada musim kering, karena itu target kita," ujar Amran.

Bulog menilai Pemerintah seharusnya tidak harus impor mengingat gudang-gudang Bulog saat ini penuh akan stok beras. Bahkan Bulog sampai harus menyewa gudang milik TNI karena kelebihan stok. Hal ini dianggap Mendag bukan urusannya dan dia berhak untuk mengeluarkan izin kuota impor beras dengan berbagai pertimbangan.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai sebenarnya akar permasalahannya adalah soal data. Dia mengusulkan pemerintah seharusnya berpegang pada data produksi pangan Badan Pusat Statistik (BPS), bukan data Kementerian Pertanian (Kementan). Karena data Kementan bersifat interal.

"Yang harusnya jadi pegangan data produksi pangan harusnya data BPS, bukan data Kementan. Karena itu hanya data internal, sehingga kurang tepat kalau Pak Darmin mengkambinghitamkan data Kementan," ujar Andi, Sabtu (22/9).

Dia menuturkan, dalam hal pengambilan kebijakan, Pemerintah seharusnya berpegang pada Data BPS. Jika pemerintah membutuhkan data pembanding, baru bisa menggunakan data stok Bulog. Karena stok beras ada di gudang-gudang Bulog.

Andi menambahkan, persoalannya kemudian adalah, sejak tahun 2016 pemerintah tidak lagi memiliki data pangan resmi. Sejak itu BPS tidak mengeluarkan data produksi beras, melainkan hanya data ekspor dan impor beras.

Metode Penelitian

Namun saat ini, atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), BPS tengah menyiapkan metode penelitian yang baru, terkait data pangan BPS yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Untuk sementara BPS tidak merilis data pangan. Menunggu hasil metode baru untuk pengukuran luas panen komoditas padi," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah.

Sebelumnya diberitakan BPS akan merilis data pangan dengan metode baru pada Oktober 2018. Data itu menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA), bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, alasan pemerintah memberikan izin impor beras kepada Perum Bulog. Izin impor tersebut diperlukan mengingat ketersediaan stok beras pada tahun lalu berada di bawah batas aman.

"Yang pertama, tahun 2017 itu di kuartal tiga harga mulai naik. Dan kita sebetulnya sudah intens sekali rapat, tapi waktu itu stok Bulog itu berada pada 978.000 ton. Banyak enggak itu? Enggak. Karena normalnya kita itu stok 2 juta ton. Kalau 3 juta bagus," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Dia mengatakan, pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin impor pada saat itu justru menuai berbagai anggapan miring. Karena itu, dirinya memutuskan untuk menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian/lembaga terkait lainnya untuk memastikan ketersediaan cadangan beras yang ada.

"Tapi karena masih berdebat terus, berlarutlah sampai kita rapat berikutnya itu 15 Januari (2018). Waktu itu kita cek yang tadinya stok itu 978.000 ton, itu tinggal 903.000 ton. Berarti dalam 10 hari berkurang 75 ribu ton. Kenapa? Karena harus operasi pasar karena harga naik," tutur Darmin.

Dia mengungkapkan, harga beras medium pada saat itu telah mencapai Rp 11.300 per liter. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras jenis premium yang dipatok pemerintah hanya sebesar Rp 9.450 per liter. "Jadi udah jauh di atas, sehingga itu masih 15 Januari artinya panen masih Maret. Panen raya itu biasanya Maret bisa-bisa April," ujarnya.

Melihat jumlah ketersediaan stok beras yang telah menipis, pemerintah memutuskan untuk memberikan izin impor beras tahap pertama sebanyak 500 ribu ton. "Kita enggak akan kuat. Jangan mengira 903 ribu ton itu banyak. Artinya 903 ribu ton itu lebih sedikit dari 10 hari. Jadi (kita) impor 500 ribu ton," kata Menko Darmin.

Namun demikian, dia menyayangkan, impor 500 ribu ton yang diperkirakan bakal masuk pada akhir Febuari 2018 itu, nyatanya tidak kunjung datang. Sebab, negara asal yang menjadi tujuan Indonesia untuk mengimpor beras tersebut juga belum mengalami masa panen. "Kenapa enggak masuk? karena untuk mereka, yang pertama mereka juga panennya Maret," ujarnya.

Sehingga, pada waktu itu pemerintah kembali memberikan izin impor kembali pada Maret sebanyak 500.000 ton. Izin itu kembali dikeluarkan, mengingat cadangan beras yang semakin berkurang, yakni hanya mencapai 590 ribu ton saja.

"Kita rapat 19 Maret. Stok kita 590 ribu ton harga Rp 11.044 per liter, turun sedikit karena operasi pasar jalan terus. Tetapi pada waktu 15 Januari, karena katanya 13,7 juta ton produksi 3 bulan, kita kemudian memutuskan Bulog harus bisa serap 2,2 juta ton paling lambat akhir Juni. Artinya panen raya lewat, dengan harapan 2,2 juta ton itu akhir tahun kita pengadaan Bulog mendekati bisa 3 juta. Sehingga waktu itu kan kita putuskan 500 ribu ton kan di 15 Januari," tutur Menko.

Kemudian, pada 28 Maret 2018, pemerintah kembali menggelar rakor lanjutan dengan sejumlah kementerian terkait. Rakor itu untuk memastikan dan mempertimbangkan berapa banyak serapan produksi gabah yang bisa dikonversikan menjadi beras.

"Nah kita pada 28 Maret rapat lagi, karena panen raya mestinya udah mau habis waktunya. Panen raya Maret kan. Dia bilang produksinya 6,5 juta ton Maret. Itu proyeksi. 28 Maret memang stoknya sedikit naik menjadi 649.000 ton. Tapi ya enggak ada apa-apanya udah. Itu panen raya mau habis, siapa yang percaya bahwa ini akan beres-beres aja, baik-baik aja ke depannya?" ujar Darmin

Sehingga pemerintah memutuskan impor 1 juta ton, harga waktu itu Rp 11.036. “Medium loh ini. Berarti impornya berapa? 2 juta ton. Nah Itu dia yang soal impor," Darmin menambahkan. Secara keseluruhan, pemerintah telah mengeluarkan izin impor sebanyak tiga kali. Pada januari sebesar 500 ribu ton dan 500 ribu ton lagi pada Maret. Kemudian fase berikutnya pada April 1 juta ton.

Namun, data terakhir yang diterima Kementerian Perekonomian pada Agustus lalu stok beras di Bulog sudah mencapai 2,2 juta ton. Jumlah tersebut sudah termasuk beras impor yang masuk. "Rapat terakhir itu antara minggu ketiga atau keempat bulan Agustus. Itu stok Bulog 2,2 juta ton, tapi itu sudah termasuk impor. Impor belum masuk semua, baru 1,4 juta ton yang masuk. Sebelum itu 1,188 juta ton, berarti pengadaan dalam negerinya 400 ribu ton. Tapi, karena itu sudah bulan Agustus, kami anggap 2,2 juta ton masih akan nambah sedikit dari pengadaan dalam negeri. Dan katanya sekarang bisa mendekati 2,4 juta ton. Berarti naik sedikit, sampai akhir tahun bisa 3 juta ton. Maka, kami tidak menambah impor," ujarnya.

Dari total izin impor sebanyak 2 juta ton yang diberikan pememerintah, tercatat beras impor yang masuk baru sebesar 1,4 juta ton. Artinya, masih ada 600 ribu ton lagi yang belum masuk. Sementara pemerintah sendiri menargetkan hingga Juli 2018 harusnya impor beras sudah tiba sebanyak 1,8 juta ton. "Dari 2 juta ton itu, 200 ribu ton gagal. Harusnya 1,8 juta ton sudah sampai akhir Juli. Tapi, sampai minggu ketiga Agustus masih belum masuk 400 ribu ton kira-kira," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Polemik Harga BBM

  Oleh:  Sih Pambudhi Peneliti Intern Indef Pembatalan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium kurang dari satu…

Persediaan Beras di Lebak Tidak Perlu Impor

Persediaan Beras di Lebak Tidak Perlu Impor NERACA Lebak - Persediaan beras untuk konsumsi masyarakat di Kabupaten Lebak, Banten tidak…

Hambat Serapan Beras Bulog, Penerapan HPP Perlu Ditinjau Ulang - Penilaian Peneliti

NERACA Jakarta – Penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras perlu ditinjau ulang efektivitasnya. Adanya HPP justru menghambat kerja…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DAMPAK OTT KPK TERKAIT PERIZINAN MEIKARTA - Tersandung Hukum, Saham Lippo Karawaci Merosot

NERACA Jakarta –Bertubi-tubi isu tidak sedap menghampiri mega proyek besar milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), yaitu proyek kota mandiri…

DAYA BELI BURUH BANGUNAN MENINGKAT RIIL - BPS: Indonesia Surplus di September 2018

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, Indonesia mencatatkan neraca perdagangan surplus US$ 227 juta pada September 2018. Surplus ini disumbang oleh…

Harga Premium Tidak Naik untuk Jaga Daya Beli dan Inflasi

NERACA Jakarta -- Presiden Jokowi menegaskan,  harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium tidak mengalami kenaikan. Pasalnya, presiden khawatir kenaikan harga…