Pertamina Kekurangan Pasokan FAME untuk Program B20

NERACA

Jakarta-Di tengah upaya pemerintah gencar mensosialisasikan pemakaian biodiesel, PT Pertamina (Persero) mengaku masih kekurangan pasokan fatty acid methyl eter (FAME) dari produsen untuk menjalankan mandatori program perluasan campuran biodiesel 20% pada solar (B20).

Menurut rilis Kementerian BUMN, Jumat (21/9), saat ini sebanyak 112 terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) perseroan telah siap mengolah FAME untuk dicampur ke BBM jenis Solar. Namun, dari 112 TBBM, baru 69 TBBM yang sudah menerima penyaluran FAME. Sementara sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi

"Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun, penyaluran B20 tergantung pada suplai FAME, di mana hingga saat ini suplai belum maksimal didapatkan," tutur Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya tertulis Kementerian BUMN itu.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas'ud Khamid menjelaskan keberhasilan perseroan untuk mendukung program pemerintah tersebut akan sangat bergantung keberlanjutan suplai FAME dari para produsen.

Dia mencontohkan, TBBM Plumpang di Jakarta sepanjang 15-20 September 2018 tidak bisa optimal memproduksi B20 karena kekurangan pasokan dari produsen FAME. Di sisi lain, Pertamina tetap harus memproduksi BBM demi memenuhi kebutuhan masyarakat. "Pertamina punya 112 terminal BBM, kami siap semua untuk mengolahnya sepanjang suplai ada dari mitra yang produksi FAME. Begitu FAME datang bisa langsung kami di-blending dan jual," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com

Menurut Mas'ud, total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan nonsubsidi sekitar 5,8 juta kiloliter (kl) per tahun. Adapun total konsumsi Solar subsidi dan nonsubsidi 29 juta kiloliter per tahun.

Terkait denda sebesar Rp6.000 per liter bagi badan usaha BBM yang tidak melakukan pencampuran FAME, Mas'ud menyatakan pihaknya akan berdiskusi dengan pemerintah terkait hal ini. “Denda ini kami dukung supaya disiplin, tetapi kalau kondisi di lapangan suplai FAME-nya tidak ada, kami juga tidak bisa mengolah dan menyalurkan B20. Jadi ini harus didiskusikan lagi dengan pemerintah," ujarnya.

Mas'ud menegaskan perseroan berkomitmen terus mendukung seluruh kebijakan pemerintah. Perseroan berharap perluasan penggunaan B20 pada produk BBM Diesel ini dapat mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan bagi kendaraan pribadi. Tak hanya itu, kebijakan itu juga dapat mengurangi impor BBM sehingga akan berdampak pada perbaikan neraca perdagangan dan penggunaan devisa negara.

Selain itu, Kementerian ESDM akan mengatur batas waktu pengiriman surat pemesanan (purchase order-PO) biodiesel oleh badan usaha BBM penjual solar dengan campuran biodiesel 20% (B20) kepada badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) produsen biodiesel.

Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pengaturan batas waktu tersebut dilakukan demi memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan mandatori pencampuran biodiesel pada BBM (B20). "PO itu dari Badan Usaha BBM ke Badan Usaha BBN itu kami putuskan 14 hari sebelum pengiriman," ujarnya di Kantor Menko Perekonomian, pekan lalu.

Djoko mengungkapkan waktu 14 hari dipilih karena dianggap cukup untuk produsen biodiesel untuk menyiapkan pengiriman, termasuk alat transportasi yang digunakan. "Badan Usaha BBN kan membutuhkan transportasi, perlu mencari kapal atau moda transportasi dari titik pabrik suplai BBN ke depot BBM," tutur dia.

Nantinya, menurut Djoko, ketentuan teknis tersebut minimal dituangkan dalam beleid setingkat Keputusan Direktur Jenderal Migas. Dengan demikian, risiko keterlambatan pengiriman stok biodiesel bisa dimitigasi.

Ketentuan mengenai waktu pengiriman BBN dalam bentuk fatty acid methyl ester (fame) itu juga akan dituangkan secara tertulis dalam kontrak perjanjian jual beli antara penjual B20 dengan BUBBN terkait. Kendati demikian, lanjut Djoko, penyesuaian bisa dilakukan untuk mencegah kelebihan pasokan biodiesel di depot BUBBM. "Kalau PO mundur karena alasan masih ada stok ya tidak masalah," ujarnya.

Selain itu, sesama BUBBM juga diperkenankan untuk menjual pasokan biodiesel apabila diperlukan. Dengan demikian, ketersediaan B20 bisa terjamin. Menurut dia, cara tersebut telah dilakukan oleh salah satu BUBBM PT AKR Corporindo untuk menyiasati keterlambatan pasokan BBN yang sudah terkontrak. "Akhirnya, dia (AKR Corporido) mencari FAME sendiri di sekitar pabrik yang jual FAME. Dia beli sendiri, di luar kontrak, itu tidak apa-apa," ujarnya. mohar

BERITA TERKAIT

Menyatukan Asa untuk Mewujudkan Swasembada Pangan

Oleh: Sumarwoto Indonesia pada tahun 1984 pernah menorehkan sejarah dengan terwujudnya swasembada pangan karena produksi beras kala itu mencapai kisaran…

Pemerintah Alokasikan Rp492 Triliun untuk Pendidikan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan…

Digitalisasi Penyaluran Kredit Ultra Mikro untuk Akuntabilitas

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses digitalisasi penyaluran kredit ultra mikro akan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…

Indonesia Terlambat Kembangkan Ekonomi Syariah

  NERACA Surabaya - Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim perlu lebih cepat mengejar ketertinggalan ekonomi syariah dibanding negara-negara…