Kinerja IMF dan World Bank Perlu Dievaluasi

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi Arimbi Heroepoetri meminta kinerja Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dievaluasi secara menyeluruh, mengingat kedua lembaga multilateral itu akan menggelar pertemuan tahunan di Bali, Oktober mendatang. "Indonesia telah menjadi anggota Bank Dunia/IMF sejak tahun 1967, namun sampai sekarang belum pernah dilakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja kedua lembaga ini bagi Indonesia," kata Arimbi Heroepoetri dalam rilisnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Arimbi yang juga Direktur Debtwatch Indonesia itu mengingatkan bahwa serangkaian "nasihat" yang diberikan IMF pada tahun 1998 lalu masih terasa dampaknya sampai saat ini. Sementara itu, Program Manager Perkumpulan Prakarsa Henny Ramdlaningrum mengharapkan masyarakat umum terlibat aktif dalam berperan menentukan pola pembangunan seperti apa yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat banyak.

Dengan demikian, menurut dia, masyarakat juga akan memahami cara kerja dan dampak dari kegiatan Bank Dunia dan IMF. Sedangkan Deputi Direktur Advokasi Elsam, Andi Muttaqien menekankan bahwa pertemuan tahunan tersebut adalah peristiwa penting untuk menyuarakan suara-suara masyarakat yang terdampak kegiatan dari kegiatan yang didanai Bank Dunia dan IMF.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah berencana menawarkan kesempatan investasi sebesar 42,2 miliar dolar AS pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang akan berlangsung di Bali, Oktober 2018. "Kami tawarkan kesempatan investasi sebesar 42,2 miliar dolar AS, dengan nilai total proyek sekitar 86 miliar dolar AS," kata Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol dalam suatu diskusi di Jakarta, Senin (17/9).

BERITA TERKAIT

Pembangunan Perkebunan Perlu Kebijakan Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pembangunan perkebunan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun perlu kebijakan jangka panjang karena komoditas perkebunan berbeda…

Bank Muamalat dan At Tayibah Al Multazam Luncurkan Tahapan Haji Umrah

      NERACA   Jakarta - Kasus penyalahgunaan dana calon jemaah sempat menghebohkan industri jasa perjalanan haji dan umrah…

UNTUK MENDUKUNG SISTEM OSS - Pemerintah Permudah Perizinan Kredit Bank

Jakarta-Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, perbankan tidak boleh lagi menerapkan syarat kepemilikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Holding BPR Bisa Terjadi

      NERACA   Padang – Pemerintah sedang gencar untuk menyatukan perusahaan-perusahaan BUMN yang satu lini bisnis. Seperti misalnya…

Suku Bunga Acuan Ditahan

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) untuk keempat-kalinya secara berturut-turut mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse…

BI Jamin Longgarkan Likuiditas dan Kebijakan Makroprudensial

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menjamin kondisi likuiditas yang longgar bagi perbankan dan akan memberikan stimulus…