Himperra Usul Pemanfaatan Dana BPJS TK di Sektor Properti Meningkat

Himperra Usul Pemanfaatan Dana BPJS TK di Sektor Properti Meningkat

NERACA

Jakarta - Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengusulkan agar pemanfaatan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS-TK di sektor properti bisa ditingkatkan.

Ketua Umum Himperra Endang Kawidjaja berharap BPJS TK bisa mengurangi bunga yang berlaku pada program kredit rumah non subsidi. Dari total 7,75 persen menjadi 6 persen. Tujuannya agar para anggota BPJS TK tidak hanya terpaku untuk membeli rumah subsidi pemerintah. Peserta sebetulnya bisa membeli rumah lebih baik melalui program BPJS TK tapi tetap harga murah melalui program BPJS TK. Dengan cara bunganya tetap 6 persen.

"Sekitar 65 persen yang membeli rumah subsidi pemerintah dengan bunga 5 persen adalah anggota BPJS TK, padahal BPJS TK sudah ada program sendiri," kata Endang usai pelantikan 35 DPD Pengurus Himperra di Kempinski, Jakarta, Sabtu (22/9).

Program perumahan yang sudah disediakan oleh BPJS TK kurang diminati pesertanya karena ada selisih bunga. Jika BPJS TK bisa mengarahkan pesertanya unruk membeli rumah murah non subsidi melalui program BPJS TK dengan bunga 6 persen, menurutnya juga berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Bunganya untuk program rumah BPJS itu 7,75 persen (termasuk ketentuan repo rate Bank Indonesia). Kalau bisa ditekan menjadi 6 persen lalu mengambil uangnya dari BPJS Ketenagakerjaan maka APBN jadi tidak begitu berat," usulnya.

Dia bilang, jika peserta BPJS TK semuanya sudah membeli rumah dari program yang disediakan dengan bunga 6 persen maka rumah subsidi dari APBN bisa dimanfaatkan oleh pekerja informal."Kenapa anggota BPJS Ketenagakerjaan harus membebani APBN. Padahal BPJS punya sumber sendiri kan," ujar dia.

Endang berharap agar pemerintah bisa membantu BPJS TK menetapkan bunga mendekati 5 persen atau mentok di 6 persen untuk rumah non subsidi BPJS TK."Pemerintah bisa mendorongnya, BPJS jangan dong segini tekan lah jadi 6 persen, banyak anggota BPJS tidak mau ikut program properti BPJS ketenagakerjaan karena selisih bunga itu. Sebetulnya bisa dari Presiden langsung memerintahkan untuk menurunkan bunganya," jelas dia.

Endang menegaskan dengan beban bunga mendekati 5 persen atau 6 persen akan banyak orang yang berminat membeli rumah non subsidi dari BPJS TK."Kenapa pemerintah tidak mendorong BPJS Ketenagakerjaan agar jangan 7,75 persen. Nggak usah 5 persen seperti rumah subsid 6 persen saja saya kira bisa pindah karena mendekati saja itu sudah banyak yang berminat," tutur dia.

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Amran Nasution pernah bilang, sektor properti yang ia garap perkembangannya tidak cepat."Pertumbuhannya ini agak tak terlalu menggembirakan, karena setiap yang kita salurkan, perbankan juga berhak tidak terlalu menyetujui karena bank practice-nya tersendiri," jelas dia.

Sepanjang tahun lalu BPJS TK telah menyalurkan Rp 4,4 triliun untuk membantu kepemilikan rumah bagi para pesertanya.

Menurut Kepala Divisi Komunikasi BPJS TK, Irvansyah Utoh Banja mengungkapkan sepanjang 2017 angka ini masih belum mencapai target 2017."Pada tahun lalu target mencatatkan Rp 5 triliun untuk penyerapannya," kata dia. Mohar

BERITA TERKAIT

Penyakit Kesehatan Jiwa dalam Perlindungan BPJS

Kesehatan jiwa masih dipandang sebelah mata. Masyarakat masih menganggap remeh dan mengabaikan penyakit ini. Akibatnya, mereka enggan memeriksakannya secara medis.…

Perusahaan Properti Bekasi Fokus Garap Pasar Milenial

Perusahaan Properti Bekasi Fokus Garap Pasar Milenial   NERACA Bekasi - Kalangan pengusaha properti di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengincar…

BTN Ajak Generasi Milenial Jadi Pengusaha Properti

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong generasi milenial untuk menjadi pengusaha properti yang mumpuni. Salah satunya dengan aktif…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Jamkrindo Syariah Salurkan Dana Bantuan Bencana Sulteng

Jamkrindo Syariah Salurkan Dana Bantuan Bencana Sulteng NERACA Jakarta - Jamkrindo Syariah (Jamsyar) menyerahkan dana bantuan sejumlah Rp 111.500.000 kepada…

Sampai Oktober, 20 Kasus Konsumen Masuk ke BPSK Kota Sukabumi

Sampai Oktober, 20 Kasus Konsumen Masuk ke BPSK Kota Sukabumi NERACA Sukabumi - Sampai dengan akhir Oktober 2018, kasus sengketa…

Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018

Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018 NERACA Sukabumi – Diterbitkannya Peraturan Presiden nomor  20 Tahun 2018…