OJK Awasi Aset Sebesar Rp7778 Triliun

NERACA

Jakarta—Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mesti dipimpin figus yang memiliki nasionalisme. Alasanya lembaga ini akan mengawasi aset lembaga keuangan yang nilainya sekitar Rp7.778 triliun setara dengan nominal Produk Domestik Bruto atau seluruh aktivitas ekonomi nasional. ‘’OJK harus dipimpin orang independen, takut pada Tuhan, memiliki integritas kuat dan nasionalisme tinggi," kata Presiden Direktur Nikko Securities Harianto Solichin di Jakarta,29/2

Lebih jauh Harianto menyebutkan aset keuangan itu berasal dari industri jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, leasing, financing, pasar modal, penjaminan, pegadaian, dan dana pensiun. Karena OJK lahir dari perpaduan keinginan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dan diharapkan berhasil baik sehingga berdampak pada dunia perekonomian Indonesia.

Harianto berharap seleksi Dewan Komisioner OJK yang saat ini sedang berlangsung berjalan baik dan calonnya independen dari berbagai kepentingan pribadi, politis, dan pengusaha. “Kita berharap proses seleksi DK OJK berjalan tanpa intervensi,”tambahna.

Sementara itu, Ketua Dewan Direktur SMC Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa satu kasus kecil saja sulit terselesaikan di KPK apalagi di OJK yang mengawasi ribuan triliunan aset keuangan. "OJK harus dipimpin oleh manusia setengah dewa, berbermoral, dan ahlak yang mulia," ujar Syahganda.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengungkapkan OJK perlu dipimpin orang-orang yang memiliki integritas, kemampuan, dan pengalaman di atas rata-rata penduduk Indonesia, bahkan manusia setengah dewa. Karena OJK akan mengawasi sektor keuangan, yang kini mengelola dana masyarakat sekitar Rp 7.000 triliun. "Bank saja kini mengelola uang masyarakat sekitar Rp 3.000 triliun, lalu pasar modal dengan jumlah hampir sama, lalu di industri asuransi sekitar Rp 400 triliun, dana pensiun Rp 250 triliun, dan reksadana Rp 300 triliun. Oleh karena itu, sekarang kita sedang mencari manusia setengah dewa untuk memimpin OJK," ujarnya

Menurut Harry, dengan kewenangan yang begitu besar, maka ke depan tidak ada lagi alasan ada lembaga keuangan yang tidak terawasi OJK, kecuali koperasi dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah (BMT). "Jangan lagi terjadi kasus Antaboga. di mana Bank Indonesia dan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan) mengatakan itu bukan wewenangnya. Ke depan tidak ada satu alasan pun lembaga keuangan tidak diawasi, kecuali koperasi dan BMT," katanya.

Sementara Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat, menegaskan, tidak ada lembaga yang sekuat OJK. Atas dasar itulah DPR ingin terlibat dalam pemilihan anggota dewan komisioner yang akan memimpin OJK. "Untung dulu kami tidak memberikan kewenangan penyidikan. Kalau diberikan, OJK akan benar-benar terlalu kuat," katanya. **maya.

Related posts