NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih minimal lima tahun berturut-turut mempunyai korelasi dengan kinerja pembangunan. “Keuangan negara, termasuk dana transfer ke daerah, adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat, memperbaiki kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan," kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/9).

Sri Mulyani menyebutkan terdapat delapam pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut selama kurun waktu 2013-2017. Delapan pemerintah provinsi tersebut yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.

Rata-rata kinerja pembangunan di delapan provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan rasio gini. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di delapan provinsi tersebut adalah 5,96 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir yang tercatat 5,09 persen.

Sementara rata-rata tingkat pengangguran di delapan provinsi yang memperoleh WTP adalah 5,28 persen, lebih rendah dibandingkan 5,88 persen secara nasional. Kemudian, rata-rata IPM di delapan provinsi tercatat 69,86 atau lebih tinggi dari 69,55 secara nasional dan rasio gini tercatat 0,402 atau lebih kecil dari 0,418 secara nasional.

"Saya menyambut gembira, bahwa ternyata indikator WTP yang diharapkan merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah dan nasional yang baik, memang memiliki korelasi dengan tujuan akhir yang kita ingin capai," ujar Sri Mulyani. Menkeu juga berharap opini WTP menutup potensi terjadinya tata kelola buruk termasuk korupsi. "Banyak yang mendapatkan opini WTP, tetapi korupsi tetap jalan. Sepanjang Januari hingga Juli ada 19 kepala daerah ditetapkan tersangka oleh KPK," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah memberikaan penghargaan untuk 93 entitas kementerian lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang mendapatkan opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun (2013-2017) berturut-turut.

Beberapa kementerian dan lembaga yang mendapatkan penghargaan antara lain MPR, DPR, DPD, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Polri, dan KPK. Sementara delapan pemerintah provinsi yang memperoleh penghargaan yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 kembali memperoleh opini WTP dan mempertahankan capaian serupa pada tahun sebelumnya. Capaian opini tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya. Untuk 2017, jumlah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 entitas dari sebelumnya 73 entitas pada 2016. Sementara pemda yang mendapatkan WTP menjadi 411 pemda meningkat dibanding tahun sebelumnya 374 pemda.