NERACA

Tangerang - Kampanye negatif berkait isu lingkungan masih menjadi tantangan utama pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan di Indonesia. Namun, sepanjang pengembang pembangkit listrik energi baru terbarukan taat asas menjalankan seluruh regulasi dan proaktif membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, maka pemerintah tetap mendorong pembangunan untuk menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan

Hal ini mengemuka dalam seminar bertajuk "Energi Baru dan Terbarukan, Strategi dan Teknologi" yang digelar dalam peringatan Hari Listrik Nasional ke-73 di Balai Sidang Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (19/9). Diskusi menghadirkan pembicara Nisriyanto, yang mewakili Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Priandaru, dan praktisi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) Anton Sugiono.

"Meskipun pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan ramah lingkungan dan berperan penting dalam menyerap emisi karbon, masih ada organisasi nonpemerintah yang menyebar kampanye negatif. Padahal, pembangkit listrik tenaga air justru akan merawat kelestarian hutan agar sumber air yang menjadi bahan baku EBT tetap lestari," kata Anton.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, penggunaan energi terbarukan menjadi prioritas sementara energi berbasis fosil seperti solar dan batubara diminimalkan. Dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027, kontribusi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik ditargetkan naik mencapai 23% pada tahun 2025.

Beberapa energi primer yang diharapkan meningkat kontribusinya adalah panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air. Termasuk yang kini dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan yang berkapasitas 4x127,5 MW. PLTA Batang Toru akan memanfaatkan kolam penampung yang tidak luas sehingga tidak akan mengubah bentang alam dan berdampak minimal pada ekosistem yang ada di sekitarnya.

Dalam pengembangan PLTA Batangtoru, kata Anton, aktivis organisasi nonpemerintah lingkungan menuding NSHE membuka vegetasi hutan primer. Padahal sesungguhnya, kata Anton, proyek tersebut dibangun di lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan bekas tanah pertanian warga, seperti kebun karet tua.

NSHE pun kemudian proaktif membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti para pakar Universitas Sumatera Utara dan Institut Pertanian Bogor dan pihak lainnya. Kolaborasi NSHE dengan para pemangku kepentingan diharapkan mendorong percepatan pembangunan PLTA Batangtoru yang ditargetkan beroperasi tahun 2022.

Pembangkit berteknologi canggih ini didesain irit lahan dengan hanya memanfaatkan badan sungai seluas 24 Hektare (Ha) dan lahan tambahan di lereng yang sangat curam seluas 66 Ha sebagai kolam harian untuk menampung air. Air kolam harian tersebut akan dicurahkan melalui terowongan bawah tanah menggerakkan turbin yang menghasilkan tenaga listrik sebesar 510 MW.

PLTA Batang Toru sangat efisien dalam penggunaan lahan, terutama jika dibandingkan dengan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat yang membutuhkan lahan penampung air seluas 8.300 Ha untuk membangkitkan tenaga listrik berkapasitas 158 MW. Tersedianya sumber energi baru ini akan membantu kemandirian energi di Sumut. Saat ini PLN menyewa kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) dari Turki yang menyalurkan listrik 240 MW yqng mwmbuat pasokan istrik di Sumut saat ini surplus sekitar 160 MW. 

Pemerintah menargetkan suplai listrik sebesar 100.000 MW tahun 2025, dengan 23.000 MW di antaranya berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT. Hal ini membuat pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 MW listrik berbasis EBT setiap tahun. Adapun Nisrianto mengungkapkan, pemerintah saat ini sangat mendukung pengembangan EBT untuk menggantikan energi fosil secara bertahap. Berbagai regulasi dibangun dan pengaturan tarif pun kini semakin positif aehingga investasi EBT untuk memenuhi kebutuhan energi rakyat Indonesia dalam beberapa dekade mendatang semakin bergairah.