Mantan Ketua MK - Hukum di Indonesia Amburadul

Mahfud MD

Mantan Ketua MK

Hukum di Indonesia Amburadul

Makassar - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa persoalan penerapan hukum di Indonesia saat ini amburadul sehingga harus menjadi fokus perhatian seluruh pihak.

Mahfud MD dalam acara kuliah umum di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Kamis (20/9), mengatakan persoalan jual beli hukum masih dan terus terjadi hingga saat ini."Lebih 50 persen persoalan negara ini bisa selesai dengan baik jika hukum ditegakkan karena masalah itu asalnya dari persoalan hukum," kata dia.

Ia menjelaskan, sejumlah persoalan menjadi amburadul seperti di bidang pendidikan, pemerataan, infrastruktur cepat rusak karena tidak diikuti sesuai sertifikasinya karena di korupsi. Begitupun dengan masalah kesehatan dimana banyak pasien terlantar karena anggaran yang telah disiapkan pemerintah justru dimanipulasi.

Lebih parahnya lagi, lanjut dia, karena pembentukan hukum saat ini bisa dibeli. Orang yang punya uang minta UU maka bisa membayar."Dahulu ada undang-undang kehutanan yang merugikan pengusaha, disuruh mengubah undang-undangnya. Undang-undang pesisir berubah, semuanya memberikan keuntungan bagi investor yang mengambil hak-hak masyarakat karena membayar anggota DPR," jelas dia.

Mantan Menteri Pertahanan itu juga mengaku jika pernah banyak yang tidak suka dan menilai jika dirinya memberikan kabar yang bohong soal jual beli undang-undang."Namun saya tegaskan mengetahui itu karena saya pernah menjadi Ketua MK. kata 'dan', serta 'atau' saja itu harus bayar,. Bahkan pernah terjadi undang-undang tembakau sudah dihasilkan namun hilang," ujar dia.

Begitupun dengan kondisi jelang Pilkada, kadang ada orang yang membayar untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan menjadikan sebagai seorang tersangka."Perkara-perkara (kasus pidana) itu bisa dibeli atau dibuka. Jadi bagi calon kepala daerah kita bisa beli agar bisa jadi tersangka sehingga gagal jadi calon," sebut dia.

Lalu, Mahfud MD mengaku paling menyukai jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) selama perjalanan kariernya. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR: Kapolri Jangan Terpengaruh Rumor Dugaan Suap

Ketua DPR: Kapolri Jangan Terpengaruh Rumor Dugaan Suap NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kapolri Jenderal Tito…

Ketua Komisi II DPRD: Walikota Sukabumi Secepatnya Lakukan Seleksi Dirut PDAM

Ketua Komisi II DPRD: Walikota Sukabumi Secepatnya Lakukan Seleksi Dirut PDAM NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota…

IMF : Menguntungkan atau Merugikan Indonesia?

  Oleh: Jasmin Erika, Peneliti LSISI Saat ini, Indonesia tengah menjadi tuan rumah bagi penyelanggaran Annual Meetings of the International…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat NERACA Jakarta - Indonesia membantu Palestina untuk peningkatan kapasitas bidang pengawasan keamanan obat, sebagai bagian…

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Nur Hidayati mengatakan…

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan operasi…