Mantan Ketua MK - Hukum di Indonesia Amburadul

Mahfud MD

Mantan Ketua MK

Hukum di Indonesia Amburadul

Makassar - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa persoalan penerapan hukum di Indonesia saat ini amburadul sehingga harus menjadi fokus perhatian seluruh pihak.

Mahfud MD dalam acara kuliah umum di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Kamis (20/9), mengatakan persoalan jual beli hukum masih dan terus terjadi hingga saat ini."Lebih 50 persen persoalan negara ini bisa selesai dengan baik jika hukum ditegakkan karena masalah itu asalnya dari persoalan hukum," kata dia.

Ia menjelaskan, sejumlah persoalan menjadi amburadul seperti di bidang pendidikan, pemerataan, infrastruktur cepat rusak karena tidak diikuti sesuai sertifikasinya karena di korupsi. Begitupun dengan masalah kesehatan dimana banyak pasien terlantar karena anggaran yang telah disiapkan pemerintah justru dimanipulasi.

Lebih parahnya lagi, lanjut dia, karena pembentukan hukum saat ini bisa dibeli. Orang yang punya uang minta UU maka bisa membayar."Dahulu ada undang-undang kehutanan yang merugikan pengusaha, disuruh mengubah undang-undangnya. Undang-undang pesisir berubah, semuanya memberikan keuntungan bagi investor yang mengambil hak-hak masyarakat karena membayar anggota DPR," jelas dia.

Mantan Menteri Pertahanan itu juga mengaku jika pernah banyak yang tidak suka dan menilai jika dirinya memberikan kabar yang bohong soal jual beli undang-undang."Namun saya tegaskan mengetahui itu karena saya pernah menjadi Ketua MK. kata 'dan', serta 'atau' saja itu harus bayar,. Bahkan pernah terjadi undang-undang tembakau sudah dihasilkan namun hilang," ujar dia.

Begitupun dengan kondisi jelang Pilkada, kadang ada orang yang membayar untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan menjadikan sebagai seorang tersangka."Perkara-perkara (kasus pidana) itu bisa dibeli atau dibuka. Jadi bagi calon kepala daerah kita bisa beli agar bisa jadi tersangka sehingga gagal jadi calon," sebut dia.

Lalu, Mahfud MD mengaku paling menyukai jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) selama perjalanan kariernya. Ant

BERITA TERKAIT

Paviliun Indonesia di COP 24, Refleksi Implementasi Paris Agreement

Paviliun Indonesia di COP 24, Refleksi Implementasi Paris Agreement NERACA Katowice, Polandia -Indonesia membuktikan diri menjadi salah satu negara paling…

Taiwan Dukung Pertumbuhan Industri Non Migas Indonesia

HL6-4   NERACA   Jakarta - Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada tahun 2018 sebesar 5,6…

Ekspansi di Timur Indonesia - SOTS Siapkan Investasi Rp 250 Miliar

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan bisnis properti lebih agresif lagi di tahun depan, PT Satria Mega Kencana (SOTS) memiliki rencana…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

Kemendagri Perketat Pengawasan Cegah Jual Beli Blanko KTP Elektronik

Kemendagri Perketat Pengawasan Cegah Jual Beli Blanko KTP Elektronik NERACA Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperketat pengawasan internal…

Kementerian Pertahanan Raih Penghargaan dari Ombudsman

Kementerian Pertahanan Raih Penghargaan dari Ombudsman NERACA Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia meraih penghargaan dari Ombudsman dengan kategori penganugerahan…