Jakarta-Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, cadangan beras pemerintah aman sampai Juni 2019. Menurut dia, pihaknya sudah membuat tim dari berbagai elemen baik ahli independen, Kementerian Pertanian serta jajaran Bulog sendiri, guna menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional. Karena itu, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras.

NERACA

"Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga, masa kita harus bertahan pada impor?" ujar Budi Waseso yang akrab disapa Buwas seperti dikutip Antara, Rabu (19/9).

Buwas mengatakan, saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400.000 ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.

Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk Beras Sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100.000 ton. Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton.

Jika ditambah dengan serapan gabah dari dalam negeri sebesar 4.000 ton per hari (pada musim kering), Buwas memperkirakan stok akhir bisa mencapai 3 juta ton. Dia juga meyakini dengan posisi stok akhir Desember ditambah dengan serapan gabah hingga Juni 2019, Indonesia tidak perlu impor beras. "Saya tidak mau lagi berpolemik mau atau tidak impor. Karena ada analisa tadi tidak perlu impor, maka kebutuhan sampai Juni 2019 aman," ujarnya.

Menurut Buwas, data kebutuhan beras Indonesia sebesar 2,4-2,7 juta ton per bulan memang perlu dipertanyakan. Dari data tersebut, tercatat bahwa setiap orang mengonsumsi beras sebanyak 130 Kg per tahun. Data tersebut menurut Buwas menjadi rancu dan mengakibatkan asumsi bahwa kebutuhan beras lebih banyak dari yang seharusnya.

Dia meminta agar persoalan impor beras jangan dijadikan polemik untuk mencari popularitas, tetapi bagaimana sama-sama mencari jalan keluar lewat koordinasi dan komunikasi yang baik. "Kita harus berhitung betul, membiasakan cinta dalam negeri, produk negeri sendiri, memanfaatkan seefisien mungkin produk-produk dalam negeri, jiwa nasionalisme dibangun. Bagaimanapun untuk kepentingan bangsa ini, jangan mencari popularitas, yang dikerjakan untuk kepentingan negeri," ujarnya.

Buwas menjelaskan, izin impor sebanyak 1,8 juta ton merupakan izin yang diterbitkan dan dikeluarkan sebelum dirinya menjabat sebagai Dirut Bulog. Terkait yang 2 juta ton adalah perintah baru, yang belum ada izinnya. "Itu ada perintah baru untuk kita impor 2 juta ton, tapi menurut saya tidak perlu karena kita punya stok 2,4 juta," katanya.

Dia berkeyakinan sampai tahun depan Indonesia tidak membutuhkan impor beras, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim ahli yang berasal dari berbagai bidang ilmu yang dilakukan Bulog. Tim ini melibatkan ahli dari pertanian, ahli perekonomian, dari Bulog, Kepolisian dan BIN.

Menurutnya, keterlibatan BIN karena sesuai dengan bidangnya menganalisis bagaimana kemungkinan apabila stok beras betul-betul kurang dan apa dampaknya. "Itukan harus dianalisis berdasarkan beberapa situasi," ujarnya.

Hasil analisis tim tersebut menyatakan, produksi beras di Indonesia dalam prediksi cuaca kering, musim tanam yang kecil, bahkan hasil panen kecil, masih bisa menghasilkan antar 11 sampai 12 juta ton. Sementara kebutuhan nasional 2,4 juta ton. Berarti, lanjutnya, ada kelebihan berdasarkan hitungan riil, sehingga tidak harus impor.

Sementara itu, stok beras yang ada di Bulog yakni beras impor tidak bergerak karena tidak bisa diserap. "Kalau memang kenyataannya perlu impor ya kita impor. Benar-benar dibutuhkan, jangan sampai mengganggu petani, mengganggu pasar, mengganggu konsumen. Jadi Bulog terbebani, karena Bulog harus betul-betul berhitung secara riil," katanya.

Buwas juga mengklarifikasi data yang mengatakan setiap bulan dilakukan impor. Hal tersebut tidak benar, impor yang masuk adalah barang yang sudah diimpor sebelum dirinya menjadi Dirut Bulog yakni sebanyak 1,8 juta ton. Kedatangan beras impor tersebut dibuat bertahap, karena mengatur pasokan, selain itu beras impor yang masuk juga belum terserap semuanya. "Kenapa saya atur bertahap, supaya tidak mengganggu produksi petani, situasi harus kita amankan jangan sampai gejolak," ujarnya.

Bulog saat ini sedang mencari gudang untuk menyimpan beras yang kualitasnya sudah menurun, dengan meminta bantuan TNI AU meminjamkan gudang sebagai tempat penyimpanan. Dia menyebutkan, untuk menjaga kualitas, beras yang ada di gudang harus dihabiskan terlebih dahulu. Tetapi belum habis karena tidak dibutuhkan mengingat produksi nasional masih ada. Oleh karena itu beras tersebut menjadi cadangan untuk beras pemerintah yang digunakan untuk beras sejahtera, bantuan sosial ketika ada bencana, dan operasi pasar.  "Tapi Operasi Pasar kita masih menggunakan beras dalam negeri," katanya.

Secara nasional produksi normal yakni 15 sampai 16 juta ton. Lain halnya di musim kering menjadi 11 sampai 12 juta ton, sementara kebutuhan masyarakat Indonesia 2,4 juta ton.

Hingga September 2018

Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memberi izin kepada Perum Bulog untuk mendatangkan sisa jatah impor beras 1 juta ton hingga akhir September 2018. Sehingga total izin yang didapatkan adalah sebesar 2 juta ton.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, izin rekomendasi impor beras ini sudah lama dikeluarkan pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan berbagai pihak Kementerian/Lembaga. "Rakor itu dipimpin oleh pak Menko (Perekonomian, Darmin Nasution), dihadiri oleh pak Mentan (Amran Sulaiman), Dirut Bulog, dan juga saya serta Kementerian BUMN. Itu keputusan rakor," ujarnya di Jakarta, Senin (20/8).

Sebagai informasi, Bulog pada tahun ini telah merealisasikan jatah impor beras sesuai rakor sebanyak 1 juta ton, yakni pada Februari sebesar 500 ribu ton dan Mei sebesar 500 ribu ton.

Untuk perizinan impor ketiga sebanyak 1 juta ton yang habis masa berlakunya akhir Agustus 2018, Bulog telah mengajukan perpanjangan hingga 30 September 2018. Sehingga total impor beras akan berjumlah sekitar 2 juta ton.

Saat ditanya soal penggunaan beras impor tersebut, Enggartiasto menyebutkan, ia akan menyerahkannya kepada Bulog sebagai stok cadangan. "Nanti diserahkan kepada Bulog sebagai cadangan. Cadangan dulu, kalau perlu baru dipakai," ujarnya seperti dikutip Merdeka.com.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tjahja Widjayanti pernah mengatakan, Indonesia masih terus melakukan impor pangan untuk menjamin ketersediaan dan menjaga kestabilan harga pangan di dalam negeri.

Akibatnya, tren impor bahan pangan mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir. Pada periode 2015-2017, Kemendag mencatat peningkatan impor pangan sebesar 10 persen. Ini menunjukkan kebutuhan pangan masyarakat terus meningkat dan jenisnya semakin bervariasi.

"Soal ketersediaan stok, impor bahan pangan sampai saat ini menjadi salah satu instrumen perdagangan yang dilakukan pemerintah untuk kita bisa menjamin pasokan dan stabilisasi harga. Sesuai dengan amanah dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015," ujarnya dalam seminar nasional “Menelaah Model Konsumsi Pangan Indonesia Masa Depan” di Jakarta, belum lama ini.

Oleh sebab itu, Kemendag berharap bantuan dari para peneliti dan akademisi dalam menyusun proyeksi permintaan pangan Indonesia hingga 2045. Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan antisipasi terhadap lonjakan permintaan pangan ke depannya.

"Proyeksi permintaan pangan Indonesia hingga 2045, tidak hanya akan membantu seluruh pihak dalam memberikan gambaran mengenai jenis dan tingkat permintaan komoditas pangan yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat, namun juga akan menjadi dasar dan pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan pangan," ujarnya. bari/mohar/fba