Fraksi PAN Sukabumi Sesalkan SILPA Masuk di APBD Perubahan 2018

Fraksi PAN Sukabumi Sesalkan SILPA Masuk di APBD Perubahan 2018

NERACA

Sukabumi - Fraksi Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi menyayangkan jika dalam perubahan anggaran tahun 2018 terdapat anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp93 miliiar. Padahal, jika adanya SILPA bukan bisa dikatakan terjadi efesiensi anggaran, namun ada kegiatan yang tidak terlaksanakan.

"Menurut kacamata eksekutif SILPA itu karena adanya efesiensi anggaran. Justru adanya SILPA itu umumnya datang dari pekerjaan yang tidak terealisasikan," ujar Ketua Fraksi PAN Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Sukabumi tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018, di gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (19/9).

Bahkan berdasarkan Permendagri yang baru disebutkan, SILPA itu diprioritaskan untuk membayar hutang. Tapi, kenyataanya berbeda."Padahal sudah dijelaskan. SILPA itu harusnya bukan untuk dipakai kegiatan rutin, melainkan untuk membayar hutang dulu. Sebab hutang itu ada jangka pendek dan jangka panjang," bebernya.

Bahkan Faisal juga sangat menyesalkan, jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sukabumi lambat dalam penyampaian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Priorotas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2018 belum pernah tepat waktu. Artinya, kata Faisal terus mengalami keterlambatan, padahal itu merupakan agenda yang sudah menjadi rutin setiap tahunya."Selama saya menjadi anggota DPRD, KUA-PPAS-P belum pernah tepat waktu dan pasti lambat," tegas Faisal.

Untuk itu Faisal berharap, jika kedepan KUA PPAS baik itu perubahan anggaran ataupun murni diusahakan jangan lagi terjadi keterlambatan, sehingga kami (Dewan) bisa melakukan pembahasan dengan waktu yang cukup."Jika lambat begini kan, pembahasanya tidak bisa terperinci point-pointnya, Dan jika kita perlambat lagi, seolah dewan yang menghambat," tutur dia.

Selain itu Fraksi PAN juga mempertanyakan adanya item belanja tidak terduga sebesar Rp2,5 miliar pada belanja tidak langsung, karena sebenarnya bahwa dengan keberadaan akun atau item pembelanjaan tidak terduga dimaksud alokasi keuangan sebesar itu menjadi tidak jelas rencana penggunaanya. Arya

 

BERITA TERKAIT

Riset Tetra Pak: Perusahaan Makanan dan Minuman Berkomitmen Meminimalkan Penggunaan Plastik

NERACA Jakarta - Tetra Pak belum lama ini melakukan survei kepada perusahaan makanan dan minuman atas komitmen keberlanjutan yang dilakukan…

Pemkot Bogor Fokus Tangani Sampah dari Sumbernya

NERACA Kota Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Satgas Naturalisasi Ciliwung mendampingi warga di wilayahnya fokus menangani…

Beras Medium di Kota Sukabumi Alami Penurunan Harga

NERACA Sukabumi - Harga beras medium di sejumlah kios di Pasar Pelita dan Tipar Gede Kota Sukabumi alami penurunan harga…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Riset Tetra Pak: Perusahaan Makanan dan Minuman Berkomitmen Meminimalkan Penggunaan Plastik

NERACA Jakarta - Tetra Pak belum lama ini melakukan survei kepada perusahaan makanan dan minuman atas komitmen keberlanjutan yang dilakukan…

Pemkot Bogor Fokus Tangani Sampah dari Sumbernya

NERACA Kota Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Satgas Naturalisasi Ciliwung mendampingi warga di wilayahnya fokus menangani…

Beras Medium di Kota Sukabumi Alami Penurunan Harga

NERACA Sukabumi - Harga beras medium di sejumlah kios di Pasar Pelita dan Tipar Gede Kota Sukabumi alami penurunan harga…