KPPU Awasi Kemitraan Cegah Kerugian Usaha Kecil

KPPU Awasi Kemitraan Cegah Kerugian Usaha Kecil

NERACA

Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha terus mensosialisasikan pengawasan kemitraan untuk mencegah pelanggaran perjanjian yang bisa merugikan khususnya terhadap usaha kecil dan menengah.

"KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) kerap mendengar atau mendapat laporan tentang pelanggaran perjanjian kemitraan antara pengusaha besar dan kecil di sektor perkebunan, tetapi diakui belum ada kasus yang ditangani," ujar Komisioner KPPU RI Guntur Syahputra Saragih di Medan, Sumut, dikutip dari Antara, kemarin.

Dia mengatakan itu usai acara Sosialisasi Pengawasan Kemitraan Sektor Perkebunan Sawit yang digelar KPPU yang dihadiri berbagai kalangan. Laporan yang terbanyak diterima KPPU adalah dari kemitraan di sektor usaha perkebunan dan industri kelapa sawit.

Dia mengakui, sebagai usaha terbesar di Sumut, kemitraan di sektor perkebunan atau industri kelapa sawit berpotensi besar mengalami masalah akibat ingkar janji. Untuk itu, kata Guntur, KPPU terus mensosialisasikan peraturan kemitraan itu sekaligus meningkatkan pengawasan.

Dengan semakin diketahui oleh pengusaha kecil soal UU Kemitraan itu, KPPU berharap pelanggaran perjanjian bisa dicegah sehingga tidak ada yang dirugikan dan usaha bisnis di Indonesia berjalan sehat."KPPU tidak ingin ada usaha kecil dikuasai atau dikendalikan pengusaha besar sehingga pengusaha kecil mati atau tidak berkembang," ucap dia.

Ia menyebutkan, langkah awal yang akan dilakukan KPPU dalam pengawasan adalah dengan mencari draf perjanjian antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil."Oleh karena itu diharapkan kemitraan dibuat perjanjian kerja samanya," ujar dia.

Kemudian dia juga menjelaskan, dalam PP Nomor 39 Tahun 2014, pengusaha besar dan kecil harua semitra dan sejajar.

Kepala KPPU KPD Medan, Ramli Simanjuntak menyebutkan, di Sumut pengawasan kemitraan difokuskan ke sektor ritel, perkebunan dan peternakan karena bisnis itu cukup berkembang dan termasuk banyak dilakoni pengusaha kecil. Pengawasan dilakukan dari segala sisi termasuk dalam cara pembayaran dan hal kewajiban yang bisa sangat memberatkan pengusaha kecil.

Sekedar informasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur tentang tugas KPPU yakni melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Ant

BERITA TERKAIT

Jalin Kemitraan, PTPP Garap Lahan PGN

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) bersama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pemanfaatan lahan…

Menyamakan Persepsi Persaingan Usaha

Menyamakan Persepsi Persaingan Usaha NERACA Palembang – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Mahkamah Agung (MA) bekerja sama menyelenggarakan kegiatan…

Pantau Keberlangsungan Usaha Emiten - BEI Cabut Kelonggaran Cicilan Bayar Listing Fee

NERACA Jakarta –Memberikan penegakan kedispilinan terhadap emiten yang lalai menunaikan kewajibannya membayar listing fee tahunan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun NERACA Medan – Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan…

Penetapan Status Siaga Karhutla di Riau Dinilai Tepat

Penetapan Status Siaga Karhutla di Riau Dinilai Tepat NERACA Jakarta - Provinsi Riau menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan…

Ombudsman: TNI Masuk Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman: TNI Masuk Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu menilai salah satu arah baru…