Entah tak punya otak atau memang mau menang sendiri, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan kontrak koalisi mereka hanya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan dengan Partai Demokrat selaku peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum tahun 2009 silam.

Silat lidah memang membikin mual dan jengkel banyak rakyat. Pasalnya, Golkar dan PKS telah berseberangan dengan Demokrat dan partai koalisi lain dalam masalah Hak Angket Mafia Pajak, yang akhirnya kandas tersebut.

Kejengkelan banyak orang bukan lantaran mendukung salah satu pihak. Tapi lantaran  melihat polah dan perilaku dua partai anggota koalisi tersebut yang ‘mau enaknya sendiri’.

Pengajuan Hak Angket Mafia Pajak diplintir oleh Partai Golkar untuk melindungi Ketua Umum partainya yang perusahaannya ikut tersangkut kasus penggelapan pajak. Bahkan, banyak kalangan sangat percaya bahwa Gayus berani kabur keluar negeri dan petantang petenteng karena mendapat perlindungan dari partai dan ketua umumnya itu.

Hak angket itu memang disinyalir sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintahan SBY. Golkar memang bersikap nothing to lose. Syukur-syukurnya hak angket DPR bisa menggusur SBY hingga mereka berpeluang menjadi penguasa tanpa harus menunggu tahun 2014. Tapi kalaupun gagal, ya tak apa-apa. Toh namanya juga usaha. Golkar sangat yakin tak akan didongkel dari koalisi partai pendukung pemerintah lantaran suara mereka di DPR lumayan signifikan.

Ketika mereka kalah dalam voting hak angket, Golkar lantas beralasan bahwa mereka tetap loyal kepada pemerintah. Partai politik dan para politikus di Indonesia memang brengsek dan mau enaknya sendiri.  

Golkar dan PKS tercatat sudah dua kali mengganggu jalannya pemerintah lewat isu Century dan mafia pajak. Imbasnya, pemerintah tak bisa menjalankan program pembangunan ekonomi secara maksimal.

Padahal, perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh secara signifikan. Jika saja tak ada gangguan politik terhadap ekonomi, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia tahun 2009 dan 2010 tumbuh tinggi.

Untungnya, dalam tahun 2011 gangguan politik terjadi di awal tahun. Periode dimana perekonomian masih berjalan pelan. Itu sebabnya sangat penting bagi perekonomian nasional kondisi politik yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk “kaga puguh lagu”.

PKS dan Golkar sudah jelas merupakan dua  mitra yang telah berkhianat terhadap ‘the rulling party’. Andaikata Golkar dan PKS tak ditendang dari koalisi, bukan tidak mungkin, pengkhianatan itu akan diulang dan diulang lagi pada waktu-waktu mendatang.

Golkar dan PKS ibarat Kuti yang ingin merampas Majapahit dari tangan Kertanegara, atau Jayakatwang yang ingin menguasa Singosari. Tapi yang jelas, keduanya pandai bersilat lidah. Silat lidah yang mampu menipu banyak rakyat dan membuat ekonomi nasional macet.

Sudah saatnya para politikus tersebut kembali mengedepankan hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. Tapi kesejahteraan itu hanya bisa didapat dalam kondisi politik yang sehat dan bermoral. Sayangnya, tak ada satupun politikus di Indonesia punya moral. Semua politikus hanya bikin perut rakyat mual. Jadi, ya kesejahteraan rakyat memang masih sebatas mimpi.