Kenaikan BBM Bisa Berdampak Sistemik - PREMIUM MUNGKIN NAIK RP 1.000/liter

Jakarta - Rencana kebijakan kenaikan BBM tampaknya perlu disiapkan secara matang. Baik soal kepastian perhitungan angka kenaikan itu sendiri maupun sejumlah dampak ekonomi, terutama target pertumbuhan ekonomi, sosial dan politiknya. Hingga kini terus digodok besaran kenaikan antara Rp500 hingga Rp1.500/liter. Pemerintah dan DPR cukup alot menyepakati keputusan strategis tersebut.

NERACA

Selain berdampak pada naiknya inflasi, kenaikan BBM juga menghemat anggaran sekitar Rp40 triliun. Namun di sisi lain, bisa menyebabkan anjloknya investasi dan bertambahnya pengangguran. “Kenaikan harga BBM lebih berdampak sistemik berupa kemunduran ekonomi, ketimbang penghematan anggaran anggaran negara,” kata guru besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika kepada Neraca, Selasa (28/2)

Menurut dia, berdasarkan pengalaman 2005 terkait kenaikan BBM dari Rp2000/liter menjadi Rp4500/liter, maka ada penghematan anggaran negara dari pos belanja subsidi sekitar Rp40 triliun-Rp50 triliun. Demikian pula, kalau kenaikan harga BBM bersubsidi,dari Rp 4.500 menjadi Rp6.000 per liter.

“Di sisi lain, kebijakan itu menyebabkan investasi anjlok, pengangguran meningkat 250.000 orang, dan perekonomian mengalami kontraksi sekitar 0,6%, dari seharusnya tumbuh 6,1% menjadi 5,5%,” katanya.

Intinya, menurut dia, dampak penghematan yang diraih pemerintah tak sebanding dengan imbal baliknya. "Jadi kalau kita bandingkan tidak memadai. Kita hanya menghemat Rp50 triliun, tetapi yang dikorbankan mencapai Rp150 triliun. APBN memang selamat (via kenaikan harga BBM), tapi perekonomiannya tidak," tuturnya.

Lebih jauh kata Erani, perkembangan terakhir ini sepertinya pemerintah akan menaikkan harga BBM antara Rp500 - Rp1.500 per liter. “Namun pilihannya kemungkinan nanti naik sekitar Rp1.000 per liter karena nanti akan ada penghematan sekitar Rp40 triliun," ujarnya.

Menurut Erani, menaikkan BBM sampai Rp 1500/liter akan berdampak inflasi sekitar 2,5%-3%. Dampak lainnya, terkereknya sejumlah harga bahan pokok. Namun, kenaikan harga itu, menurut Erani lagi, merupakan pilihan logis jika dibandingkan opsi pembatasan BBM bersubsidi. Apalagi, hingga saat ini, kesiapan infrastruktur untuk program pembatasan BBM masih kurang.

Sementara itu, ekonom UGM, Anggito Abimanyu justru mendesak pemerintah secepatnya menaikan harga BBM. Alasannya demi mengimbangi kenaikan harga minyak dunia. BBM pun diusulkan dinaikkan paling lambat pada bulan Mei setelah APBN-P. "Apabila semakin lambat, akan muncul ketidakpastian sehingga harganya akan semakin mahal," jelasnya.

Menurut Direktur Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu, apabila kenaikan BBM dilakukan dalam tempo lama, nilai rupiah akan ikut terdepresiasi. Ekspektasi inflasi juga akan tinggi karena pengusaha sudah menaikkan harganya yang berakibat harga BBM harus dinaikkan lebih tinggi. “Semuanya tergantung seberapa cepat menaikkan,” terangnya.

Dampak Inflasi

Dari kajiannya, kata Abimanyu, kalau kenaikan BBM Rp1.000 dilakukan dalam tempo yang cepat, kenaikan inflasi tidak akan terlalu besar. Bahkan diperkirakan kenaikan inflasi akan mencapai 0,4%-0,6%.

Selain itu, apabila kenaikan BBM dilakukan setelah April, inflasi juga akan jauh lebih tinggi. Alasannya, pada April-Mei akan terjadi deflasi karena terjadi panen raya. Namun, apabila pemerintah lambat dan baru memutuskan bulan Juni-Juli, inflasi akan tinggi karena bersamaan dengan liburan sekolah sehingga inflasinya akan bisa lebih dari 1%.

Menurut Anggito, belajar dari pengalaman 2008, pemerintah lamban mengambil kebijakan sehingga justru terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. “Kalau ditunda lagi, kenaikan harga bisa lebih tinggi dari yang direncanakan sebesar Rp1.000,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik mengusulkan dua opsi terkait pengurangan besaran subsidi BBM. Salah satunya adalah kenaikan harga jual eceran BBM sebesar Rp 1.500/liter. "Opsi pertama, kenaikan harga jual eceran premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter. Jadi naik Rp 1.500 menjadi Rp 6.000," ujarnya.

BBM bersubsidi seharga Rp 6.000 per liter ini, kata Jero, pernah terjadi pada tahun 2008 . Jika dilihat dari kondisi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), harga Rp 6.000 pada tahun 2008 terjadi pada ICP yang lebih rendah ketimbang sekarang ini. Apalagi ini harga ICP bisa tembus US$121 ,75 per barel. Padahal asumsi ICP di APBN hanya US$90. "Tetapi kelihatannya ini masih bisa kita kerjakan kalau memang nanti disetujui oleh DPR," tambahnya

Oleh karena itu, jero menyebutkan asumsi ICP dalam APBN 2012 tidak lagi valid. Dan, ini akan diperbaiki dalam APBN-Perubahan 2012 yang segera diajukan pemerintah dalam waktu dekat. “Untuk bulan Februari ini, harga ICP diperkirakan tembus 120 dollar AS per barrel. "Sudah jauh di atas asumsi APBN 2012 yang (dipatok) 90 dollar AS per barrel," ujar Jero dalam paparannya di rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, kemarin.

Untuk bulan Februari ini, ICP pun diperkirakan mencapai lebih dari yang terjadi pada bulan lalu. Jero menyebutkan, ICP bisa mencapai US$121 ,75 per barel. Sebagai pembanding saja, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) berada pada harga US$108 ,56 per 27 Februari. Sedangkan minyak Brent sebesar US$124 ,17 per barel pada tanggal yang sama. "Diperkirakan ke depan akan terus cenderung lebih mahal lagi karena krisis selat Hormuz dan Iran dan lain-lain," tambahnya.

Opsi kedua adalah pemerintah tetap memberikan subsidi kepada harga eceran BBM dengan maksimal Rp 2.000 per liter untuk BBM jenis premium dan solar. Dengan opsi kedua ini maka berapapun harga minyak mentah dunia, harga eceran BBM akan tetap dapat subsidi. Maksudnya, kata Jero, pemerintah tidak akan kesulitan menghadapi fluktuasi harga minyak mentah dunia. "Dengan begini kita akan terbiasa menghadapi hal itu (fluktuasi harga minyak mentah dunia). Tidak setiap tahun kita membahas ini,” imbuhnya. mohar/novi/iwan/cahyo

BERITA TERKAIT

Puluhan Ribu Usaha Mikro Naik Kelas

Puluhan Ribu Usaha Mikro Naik Kelas NERACA Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementrian Koperasi dan UKM Prakoso BS mengungkapkan,…

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

CPPD Sukabumi Berhasil Tarik PKB Sebesar Rp 104.578.000 - Lakukan Opgab Tiga Hari

CPPD Sukabumi Berhasil Tarik PKB Sebesar Rp 104.578.000 Lakukan Opgab Tiga Hari NERACA Sukabumi - Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online - DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…