TKI Diluar Negeri Sumbang Devisa US$5,8 Miliar

 

 

NERACA

 

Jakarta – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri telah mendatangkan devisa untuk negara mencapai US$5,8 miliar. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan nilai tersebut tercatat hingga Juli tahun ini. Nusron mengatakan hingga akhir tahun nanti, paling tidak sumbangan devisa dari TKI bisa mencapai 10,8 miliar dolar AS. “Biasanya setiap tahun bisa sampai 10,6 miliar dolar AS," ujar Nusron di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Selasa (18/9).

Nusron mengatakan dari pendapatan devisa ini, maka ke depan BNP2TKI mengusulkan tambahan dana untuk pembekalan para TKI ini melalui dana KUR. Kata Nusron, pada 2017, alokasi KUR untuk TKI sebesar Rp 130 miliar. Sedangkan tahun ini, alokasi dana mencapai Rp 340 miliar. Penambahan KUR ditambah karena plafon yang ada saat ini kurang untuk memenuhi kebutuhan TKI. "Karena kurang, plafon yang udah ditentukan kemarin kurang, kenapa habis? Ini program KUR TKI dulu dulu nggak jalan," ujar Nusron.

Nusron mengatakan ada tujuh lembaga pendanaan yang siap untuk menyalurkan KUR ini. Ketujuh lembaga itu adalah BRI, Mandiri, BNI, Sinarmas, Arta Graha, CTBC, dan ITC Finance. "Yang baru mengajukan BFI Finance," ujar Nusron.

Data BNP2TKI mencatat nilai remitansi sepanjang 2017 mencapai $8,78 miliar atau setara dengan Rp118,83 triliun. Ditinjau dari negara asal remitansi pada 2017, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kawasan Asia Pasifik menjadi penyumbang remitansi terbesar mencapai $5,35 miliar, diikuti kawasan Timur Tengah dan Afrika yang mencapai $3,18 miliar. Arab Saudi masih menjadi negara asal kiriman remitansi terbesar ke Indonesia dengan nominal mencapai $2,76 miliar, diikuti selanjutnya oleh Malaysia yang sebesar $2,72 miliar.

Data tersebut juga mengindikasikan 67,8 persen dari jumlah PMI tersebut bekerja di wilayah Asia Pasifik dengan porsi terbesar Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Sementara itu, 30,5 persen dari total TKI bekerja di wilayah Timur Tengah dan Afrika, terbesar berada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Kuwait.

Angka remitansi 2017 mengalami penurunan sebesar 0,9 persen dibanding kucuran dana remitansi periode pada 2016 yang mencapai $8,86 miliar atau Rp119 triliun. Arus remitansi yang cukup deras mengalir ke Indonesia terjadi pada tahun 2015 lalu dengan nominal mencapai $9,42 miliar. Capaian tersebut merupakan perolehan yang paling tinggi, pada 2014 dan 2013, remitansi hanya tercatat $8,34 miliar dan $7,4 miliar. 

Per November 2017, laporan Bank Dunia menyebutkan sebanyak 9 juta penduduk Indonesia bekerja menjadi PMI di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebesar 53 persen bekerja di sektor informal dan sisanya 47 persen bekerja di sektor formal.

Kecenderungan ini berpengaruh terutama terhadap pekerja berketerampilan rendah yang dimiliki oleh Indonesia, sekitar 60% dari pekerja Indonesia saat ini tidak menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga tidak dapat bersaing untuk mendapat pekerjaan dengan tingkat produktivitas tinggi yang jumlahnya terbatas.

Laporan Bank Dunia juga menyebutkan sebanyak 32 persen PMI bekerja sebagai PLRT atau pengasuh anak. Pekerja pertanian sebesar 19 persen, pekerja konstruksi sebanyak 18 persen dan pekerja pabrik sebesar 8 persen. Sementara itu, PMI yang bekerja sebagai perawat lansia sebanyak 6 persen, pekerja toko atau restoran dan hotel sebesar 4 persen, supir sebesar 2 persen dan pekerja kapal pesiar sebanyak 0,5 persen.

 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…