Rupiah Belum Stabil, Utang Luar Negeri Naik 4,8%

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri Indonesia mencapai US$358 miliar atau setara Rp5.191 triliun (kurs 1 dolar AS = Rp14.500) per akhir Juli 2018, naik 4,8% dibanding periode sama 2017. Meskipun naik, jika dibandingkan pertumbuhan penarikan Juni 2018, utang asing Indonesia melambat. Di Juni 2018, utang luar negeri naik 5,5% (yoy).

"Utang luar negeri (ULN) akhir Juli 2018 sebesar US$358,0 miliar, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral US$180,8 miliar dan utang swasta termasuk BUMN sebesar US$177,1 miliar." tulis Bank Indonesia dalam pernyataan persnya yang dikutip, kemarin. Secara rinci, ULN pemerintah pada Juli 2018 naik 4,1% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2018 sebesar 6,1% (yoy).

Meskipun pertumbuhan tahunannya melambat, namun jumlah utang luar negeri pemerintah di Juli 2018 mencapai US$177,4 miliar. Angka itu meningkat dibandingkan Juni 2018 karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, serta pembelian Surta Berharga Negara domestik oleh investor asing selama Juli 2018. "Pascakenaikan Fed Fund Rate pada pertengahan bulan Juni 2018, pasar keuangan mengarah pada level ekuilibrium baru dan investor asing kembali masuk ke pasar SBN domestik," menurut Bank Sentral.

Sedangkan ULN swasta pada akhir Juli 2018 mayoritas diajukan oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), dan sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,7 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada periode sebelumnya. BI memandang ULN Indonesia pada Juli 2018 masih terkendali dengan struktur utang yang sehat.

Hal itu juga tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juli 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34%. "Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara dengan kapasitas ekonomi setara (peers). Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir Juli 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,4% dari total ULN," menurut Bank Sentral.

Meningkatnya utang perlu diwaspadai terlebih nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung melamah. Maka Ekonom Instute For Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memproyeksikan rupiah bergerak pada level 14.840-14.990. “Pelemahan rupiah diwaspadai akan terus berlanjut hingga akhir September dipicu oleh rencana kenaikan Fed rate 25 bps,” ujarnya.

Bhima menjelaskan, sebelumnya bunga acuan The Fed yang naik berkebalikan dengan yield Treasury bond 10 tahun yang turun menjadi 2,88 persen per 6 September 2018. Prediksi ini sesuai dengan teori Inverted Yield Curves, dimana yield surat utang AS jangka panjang menurun sedangkan yield jangka pendek naik. “Artinya, ekspektasi investor dalam jangka pendek khawatir adanya market crash, dan lebih memilih membeli surat utang yang bertenor jangka panjang,” jelasnya.

Sementara dari dalam negeri, berbanding terbalik dengan yield Treasury bond. Yield SBN 10 tahun terus mengalami kenaikan menjadi 8,69 persen. “Yield yang naik di negara berkembang mencerminkan tingkat resiko berinvestasi semakin besar, apalagi Indonesia masuk kedalam Fragile Five, 5 Negara paling rentan terpapar krisis," katanya. Sehingga konsekuensinya pelaku pasar masih melanjutkan flight to quality, beralih ke aset yang lebih aman salah satunya greenback (dollar). “Indikator US Dollar Index berada pada level 95,3 atau naik 3,5% sejak awal tahun 2018. Kenaikan dollar Index jadi indikasi tren super dolar akan berlanjut hingga akhir tahun,” pungkasnya.

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore bergerak menguat sebesar 13 poin menjadi Rp14.867 dibandingkan posisi sebelumnya Rp14.880 per dolar AS. “Mata uang rupiah relatif terjaga seiring dengan mulai berkurangnya arus modal asing yang keluar," kata Analis Senior CSA Research Institue Reza Priyambada. .

Dia menambahkan pemerintah yang terus berupaya untuk mengendalikan defisit neraca berjalan sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) turut direspons positif pasar. “Pemerintah Indonesia berupaya mengendalikan impor. Kebijakan itu juga mendapat dukungan dari lembaga Dana Moneter Internasional (IMF)," katanya. bari

BERITA TERKAIT

Pengamat: Perubahan Asumsi Kurs Rupiah Realistis

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Katolik Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko menilai perubahan asumsi nilai tukar Rupiah dalam…

Menteri Luar Negeri - Masa Depan Indonesia Tergantung Pengelolaan Laut

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Masa Depan Indonesia Tergantung Pengelolaan Laut Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa…

Utang untuk Kegiatan Produktif

Berita tentang semakin membengkaknya utang negara membuat rakyat khawatir dan resah. Belakangan ini berbagai pendapat mengenai permasalahan ini santer diperbincangkan.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OJK Batasi Rasio Kredit Bermasalah Fintech Tak Lebih 2%

NERACA Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh perusahaan financial technology (Fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending yang sudah…

RI BAKAL KENA IMBASNYA PADA KUARTAL III-2018 - China Alami Pertumbuhan Rendah 6,5%

Jakarta-Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistic-NBS) memprediksi pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2018 melambat di level terlemah sejak krisis…

KSPI Minta Kenaikan UMP 2019 Sebesar 25%

Jakarta-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun depan sebesar 25%. Sementara itu, pemerintah menetapkan besaran kenaikan…