Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari semula Rp14.400 per US$.  Pemerintah juga mengubah target total produksi minyak dan gas (migas) naik dari 2 juta barel setara minyak per hari (bpd) menjadi 2,025 juta bpd. Perubahan asumsi makro tersebut akan tertuang dalam RAPBN 2019.

NERACA

Menurut anggota Banggar dari Fraksi PDIP Daniel Lumban Tobing, kecenderungan nilai tukar tahun depan masih berfluktuatif sehingga perlu disesuaikan. Anggota Banggar lainnya dari Fraksi PAN, Nasril Bahar, juga mengaku sempat meragukan asumsi kurs Rp14.400 US$, mengingat nilai tukar saat ini menyentuh Rp14.800 per US$.  Apalagi, memasuki tahun politik, dia menilai nilai tukar semakin berfluktuasi. "Kita akan masuk tahun politik ini, menambah nilai tukar tidak menentu," ujarnya di Gedung DPR, Selasa (18/9).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah sepakat dengan asumsi baru tersebut. Pemerintah juga mengklaim lebih percaya diri dengan asumsi kurs Rp14.500 - Rp14.600 per US$.  

Meski demikian, d ia tak sepakat dengan pernyataan tahun politik akan membuat nilai tukar lebih berfluktuasi. Menurut perkiraannya, kurs tahun depan akan lebih stabil, bahkan berpotensi menguat karena tekanan pakasr modal tidak akan terlalu dahsyat.

Mengutip pernyataan Bank Indonesia (BI), menurut Suahasil, The Fed kemungkinan tidak mengerek suku bunga acuannya sekencang tahun ini. Sebelumnya, BI memproyeksi kenaikan Fed Rate berkisar 125 basis poin. Kenaikan itu jauh lebih rendah dibanding tahun ini yang mencapai 175 basis poin.

"Kami hanya melihat rentang angka yang cukup nyaman. Kami memang nyaman di dalam rentang Rp14.400 hingga Rp14.700 per US$, seperti diusulkan BI. Namun, untuk mendesain APBN, kami pepetkan lagi ke angka Rp14.500 per US$. Kami nyaman dengan angka ini," ujarnya.  

Perubahan asumsi nilai tukar ini tentu akan berdampak pada postur penerimaan dan pendapatan APBN tahun depan. Hanya saja, pemerintah masih perlu menghitung lagi dampaknya ke pos-pos tersebut, termasuk besaran defisit APBN.

Di dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah, pendapatan negara tahun depan diproyeksi Rp2.142,5 triliun dan belanja sebesar Rp2.439,7 triliun. Artinya, pemerintah diproyeksi akan mengalami defisit Rp297,2 triliun atau 1,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kami belum hitung dampaknya ke penerimaan dan belanja untuk berikutnya. Yang jelas sebelumnya kami pernah menghitung, bahwa pelemahan rupiah sebesar Rp100 mengakibatkan net surplus bagi APBN sebesar Rp1,1 triliun hingga Rp1,2 triliun," ujarnya.

Pemerintah juga mengerek asumsi produksi siap jual (lifting) minyak sebesar 25 ribu barel per hari (bph) menjadi 775 ribu bph. Dengan demikian, target total produksi minyak dan gas (migas) naik dari 2 juta barel setara minyak per hari (boepd) menjadi 2,025 juta boepd.

Hal itu merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sektor ESDM. Keputusan itu diambil setelah rapat konsinyering pada Kamis (13/9). "Kami sudah mengambil keputusan, semoga ini yang terbaik," ujar anggota Komisi VII DPR Gus Irawan selaku pimpinan rapat, Senin (17/9).  

Anggota Komisi VII DPR Mercy Chriesty Barends meminta pemerintah berupaya untuk mencapai target yang telah disepakati. Sebagai catatan, meskipun naik dari asumsi awal, target lifting minyak tahun depan masih di bawah target lifting 2018 yang mencapai 800 ribu bph.
"Kami menerima baik ketetapan ini. Angka (lifting minyak) sudah baik, dan harus ada upaya yang keras," ujarnya.

Selain itu, Kementerian ESDM dan Komisi VII juga menyepakati alokasi subsidi listrik untuk penyambungan listrik golongan 450 VoltAmpere sebesar Rp1,21 triliun pada tahun depan. Namun, total subsidi listrik tetap sama dengan yang diusulkan dalam RAPBN 2019, yakni Rp57,67 triliun.

Nantinya, pembahasan hasil kesepakatan Kementerian ESDM dan Komisi VII tersebut akan digulirkan di Rapat Badan Anggaran DPR. "Kami terima dengan baik dan kami anjurkan sekiranya pimpinan berkenan untuk dapat melanjutkannya ke Badan Anggaran," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Adapun rincian asumsi dasar makro di sektor ESDM sebagai berikut:

1. Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$70 per barel
2. Lifting migas: 2,025 ribu boepd, terdiri dari :
      a. Lifting minyak: 775 ribu barel per hari.  
      b. Lifting gas: 1,250 juta boepd
3. Cost recovery: US$8-10 miliar
4. Volume BBM dan LPG bersubsidi: 15,11 juta kiloliter (kl), terdiri dari:
      a. minyak tanah: 0,61 juta kl
      b. minyak Solar: 14,50 jt kl
      c. LPG 3 kg: 6.987 juta metrik ton
5. Subsidi tetap Solar: Rp 2000 per liter
6. Subsidi listrik: Rp 57,67 triliun, terdiri dari:
      a. Subsidi tarif Rp 56,46 triliun
      b. Subsidi penyambungan listrik golongan 450 VA: Rp1,21 triliun

Pertumbuhan Impor

Selain itu, Kemenkeu juga memperkirakan kebijakan pembatasan impor mampu menekan pertumbuhan impor tahun depan menjadi 7,1% dibanding proyeksi tahun ini, yaitu berkisar 11,5%.

Menurut Suahasil, pertumbuhan impor semakin mengecil seiring dengan kebijakan impor yang ditempuh pemerintah, seperti menaikkan pajak penghasilan (PPh) impor.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 75,05% dari total impor pada periode Januari-Agustus atau senilai US$124,19 miliar, merupakan impor bahan baku. Sedangkan, 15,73% dari total impor merupakan barang modal. "Sehingga kami masih memperkirakan bahwa impor akan tinggi, namun masih akan di bawah 2018. Kami perkirakan pertumbuhan impor akan berlanjut ke angka 7,1%,” ujarnya.  

Berbagai kebijakan yang bisa mengurangi nilai impor tersebut, yakni kenaikan tarif PPh impor bagi 1.147 pos tarif. Selain itu, implementasi pencampuran biodiesel sebesar 20% kepada BBM jenis Solar (B-20) diharapkan juga bisa menekan impor migas. Meski demikian, dia masih memperkirakan bahwa ekspor tahun depan tetap moderat. Kemenkeu beralasan perang dagang antara negara maju masih akan terjadi tahun depan.

Sementara, pertumbuhan ekonomi global akan stagnan dan volume perdagangan dunia akan sedikit turun. Diperkirakan pertumbuhan ekspor tahun depan akan berkisar 6,3% atau lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar 7,2%.

Namun, dengan pertumbuhan impor yang melemah setidaknya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan dan bisa membantu penguatan nilai tukar rupiah ke depan. "Ekspor terus positif dan ada moderasi di kisaran 7% yang sudah dimulai sejak semester II 2017," ujar Suahasil.

Meski kinerja ekspor netto masih belum bisa menyokong pertumbuhan ekonomi, ia yakin pertumbuhan sebesar 5,3% pada tahun depan bisa dicapai. Angka itu bisa didapat melalui konsumsi rumah tangga yang diprediksi tumbuh 5,1%, konsumsi pemerintah yang mencapai 5,4%, pembentuk modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 7%.  

"Dengan berbagai macam kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI), kami nyatakan target pertumbuhan ekonomi tahun depan 5,3% ini realistis dengan tekanan pasar dunia. Meski, ada potensi penurunan ke bawah 5,3%," ujarnya. bari/mohar/fba