Riset terbaru dari Nomura Holdings Inc menyatakan Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara berkembang yang mempunyai risiko kecil atas terjadinya krisis mata uang.

NERACA

Laporan analisis Nomura yang diterima di Jakarta, menyebutkan negara lain yang juga mempunyai risiko rendah terhadap krisis mata uang antara lain Brasil, Bulgaria, Kazakhstan, Peru, Filipina, Rusia dan Thailand. Laporan ini menyatakan berbagai langkah yang sudah dilakukan otoritas moneter maupun pemerintah Indonesia untuk menjaga pergerakan nilai tukar telah berjalan dengan efektif.

Indonesia juga dinilai telah memiliki cadangan devisa untuk menahan depresiasi rupiah serta berbagai upaya untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan dan membuat APBN yang kredibel.

Dalam kesempatan ini, Nomura juga memberikan sinyal bahwa tujuh negara berkembang mengalami risiko krisis nilai tukar yang tinggi yaitu Sri Lanka, Afrika Selatan, Argentina, Pakistan, Mesir, Turki, dan Ukraina.

Sebanyak lima dari tujuh negara tersebut telah jatuh ke dalam krisis mata uang atau menjadi sasaran dari program penyelamatan Dana Moneter Internasional (IMF).

Riset Nomura ini didasarkan pada model peringatan dini yang bernama Damocles, yang mengacu pada salah satu tokoh dalam mitologi Yunani.

Damocles dibangun untuk mengidentifikasi potensi krisis mata uang di 30 negara berkembang dengan mempelajari beberapa indikator, termasuk cadangan devisa, tingkat utang, suku bunga, aliran dana dan impor.

Semakin tinggi skor Damocles di suatu negara, maka semakin rentan negara tersebut mengalami krisis, seperti yang saat ini dialami Sri Lanka dengan nilai 150, atau yang tertinggi diantara negara berkembang lainnya.

Damocles tidak melihat negara berkembang sebagai satu kesatuan yang homogen, karena terdapat negara-negara yang mempunyai indikator risiko krisis mata uang rendah.

Model ini dengan tepat telah memprediksikan sekitar 67 persen dari krisis mata uang di 54 negara berkembang sejak 1996, sekitar 12 bulan sebelum krisis terjadi.

Beberapa diantaranya seperti krisis finansial Asia pada 1997, krisis keuangan Rusia pada 1998 serta guncangan ekonomi yang baru-baru ini terjadi di Argentina, Turki, Afrika Selatan dan Pakistan.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk menjaga agar rupiah tetap perkasa di tengah amukan badai krisis global. Salah satunya, Bank Indonesia mendesak penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) luar negeri yang merambah pasar Indonesia menggandeng PJSP domestik, dan memastikan setiap transaksi menggunakan denominasi rupiah.

Desakan itu ditegaskan Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Onny Widjanarko, menanggapi dua PJSP lintas batas (cross border) yang menjual jasa sistem kepada turis asing di Bali.

Beberapa waktu lalu, dua PJSP asing itu juga bekerja sama dengan "merchant" atau sektor usaha seperti hotel di Pulau Dewata, dan menawarkan fasilitas pembayaran kepada turis asing. "Yang belum kerja sama, sudah kami stop 'merchantnya', sudah lapor kepada kami, sudah kami tegaskan," kata Onny.

Secara spesifik, Onny ataupun pejabat Bank Sentral lainnya enggan menyebutkan entitas dua PJSP asing tersebut.

Namun, Onny tidak membantah dan juga tidak membenarkan, ketika ditanyakan apakah dua PSJP asing tersebut adalah Alipay dan WeChat, seperti pemberitaan media nasional dalam beberapa waktu terakhir. "Sudah lapor kepada kami, sudah kami tegaskan itu. Namanya tidak perlu (disebutkan)," ujarnya.

Setelah BI melakukan tindakan tegas dengan menghentikan kerja sama antara "merchant" dan PJSP asing, Onny menyebutkan memang terdapat sejumlah PJSP asing yang langsung mengurus izin untuk bekerja sama dengan PJSP domestik.

Hingga awal September 2018 ini, terdapat satu PJSP luar negeri yang meneken kerja sama dengan PJSP domestik. Ihwal kewajiban kerja sama ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/VI/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik yang berlaku mulai 4 Mei 2018.

Dalam Peraturan itu disebutkan, setiap PJSP yang beroperasi di dalam negeri harus masuk ke Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). BI juga meminta PJSP luar negeri ini bekerja sama dengan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU ) IV. "Konversinya itu kami akan lakukan. Itu harus pakai rupiah, karena 'merchant' di Indonesia, nanti ada komisi yang harus dibagi dengan domestik," kata dia.

BI mendesak PJSP asing tersebut menyelesaikan kesepakatan kerja sama dengan PJSP domestik paling lambat tahun ini.

Dukungan DPR

Sementara itu, DPR RI mendukung langkah pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor, guna mengendalikan impor sekaligus meredam pelemahan nilai tukar rupiah. "Kebijakan pengendalian impor tidak salah dalam situasi gejolak nilai tukar mata uang dan nilai tukar rupiah menjadi melemah," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, pemerintah sudah menaikkan tarif PPh impor atau PPh Pasal 22 terhadap 1.147 komoditas.

Kebijakan Pemerintah tersebut, menurut Bamsoet, dapat dipahami bahwa hal itu dilakukan ketika durasi gejolak nilai tukar rupiah atau penguatan nilai tukar dolar AS, masih sulit diprediksi. "Pengendalian impor bukan kebijakan yang salah. Karena itu, pimpinan DPR mendukung dan sepakat dengan keputusan pemerintah," katanya.

Pimpinan DPR RI, menurut Bamsoet, mendorong Tim Ekonomi Pemerintah dan Bank Indonesia, agar terus mengkreasikan penyesuaian kebijakan untuk menanggapi ketidakastian global saat ini. Ketahanan ekonomi nasional, kata dia, bagaimana pun sedang diuji sehingga penyesuaian kebijakan memang diperlukan.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan adalah fakta bahwa Indonesia bersama banyak negara lain sedang menyongsong ketidakseimbangan atau disequilibrium baru, yang dipicu oleh gejolak nilai tukar valuta dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Untuk mereduksi ekses dari ketidakseimbangan baru itu, menurut dia, Indonesia harus melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi. "Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, Indonesia justru akan terlihat konyol. Sebab ketidakseimbangan baru itu akan menghadirkan beberapa dampak, langsung maupun tak langsung, akan membuat banyak orang tidak nyaman," katanya.

Namun setiap penyesuaian kebijakan, kata Bamsoet, hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat, guna menghindari salah persepsi. Misalnya, Pemerintah harus tetap mengkalkulasi kebutuhan konsumsi masyarakat serta menjaga kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri.

Sebagai contoh, kata Bamsoet, tetap harus dilakukan impor bahan bakar minyak (BBM) dan belasan komoditi pangan secara regular, guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Pemerintah secara reguler, juga harus melaksanakan kewajiban bayar atas utang luar negeri yang jatuh tempo, serta untuk menjaga aktivitas industri dan produksi, impor komponen barang modal harus bisa diatur sedemikian rupa. "Karena terjadi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, nilai belanja impor oleh Pemerintah dan swasta tentu saja mengalami pembengkakan," kata Bamsoet.

Ia menegaskan pada titik itulah pemerintah wajib terus dan berani mengkreasikan penyesuaian kebijakan, agar negara tetap mampu melayani masyarakat serta keuangan negara tetap dalam kondisi sehat dan terkendali. "DPR berharap Pemerintah tidak ragu untuk melakukan penyesuaian lainnya, kalau memang penyesuaian itu sangat diperlukan dan tak terhindarkan," kata Bamsoet. (ant)