Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN

NERACA

Jakarta - Tiga pegawai KPK mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan penerbitan surat keputusan (SK) pimpinan KPK mengenai pengangkatan pejabat struktural di KPK.

Dalam dokumen yang diperoleh, gugatan didaftarkan ke PTUN Jakarta dengan nomor 213/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 17 September 2018 yang diajukan oleh penggugat I, penggugat II, dan penggugat III.

"Objek sengketa tata usaha negara dalam perkara tersebut adalah Keputusan Pimpinan KPK No. 1445 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penangkatan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Isntansi pada KPK; Keputusan Pimpinan KPK No. 1448/2018 tanggal 24 Agustus 018 tentang Penangkatan Pejabat Strutural setingkat Eselon III pada KPK," demikian tertulis dalam dokumen yang diterima di Jakarta, Senin (17/9).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Antara, tiga penggugat itu adalah Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi Sujanarko (jabatan sebelumnya adalah Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat); Koordinator Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Dian Novianthi (sebelumnya menjabat Kepala Biro SDM), dan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal pada Pusat Edukasi Antikorupsi Hotman Tambunan (sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran Biro Umum).

"Gugatan ini harus diajukan karena para penggugat menilai dasar, cara, proses, dan keputusan tergugat melakukan tindakan rotasi telah berlawanan dengan prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi, yaitu ketaatan pada asas, aturan hukum, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas," demikian disebutkan.

Menurut penggugat, putusan pengadilan atas sengketa ini akan menjadi preseden yang menentukan bagaimana paradigma KPK sebagai lembaga pembarantasan korupsi pada masa mendatang."Apakah prinsip ketaatan hukum, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas masih menjadi dasar utama dalam praktik birokrasi KPK, atau sebaliknya kekuasaan dan kepentingan pimpinan boleh mengesampingkan prinsip-prinsi tersebut?" kata penggugat.

Sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo sempat mengatakan bahwa rotasi itu diduga tidak transparan. Penentuan posisi rotasi yang tidak diketahui persis dasar kompetensinya dan dugaan pelanggaran prinsip-prinsip dasar KPK sehingga berpotensi merusak indepedensi KPK. Namun, pimpinan KPK pada tanggal 24 Agustus 2018 akhirnya melantik 14 orang pejabat struktural di tengah kritik para pegawai tersebut.

Saat pelantikan, Ketua KPK RI Agus Rahardjo mengatakan bahwa pimpinan KPK sudah mengeluarkan keputusan pimpinan KPK No. 1426/2018 tentang Tata Cara Mutasi di Lingkungan KPK merujuk pada peraturan KPK tahun 2006. Diakuinya bahwa pelantikan agak tertunda sedikit karena pimpinan ingin mengikuti aturan yang ada, kemudian keluar keputusan pimpinan.

Ia mengakui pula ada yang mempermasalahkan sebetulnya berwujud peraturan komisi, bukan keputusan pimpinan. Oleh karena itu, pihaknya me-"refer" pada peraturan tahun 2006."Di situ keputusan pimpinan segera setelah dilantik mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama peraturan di KPK yang sudah menunggu lama (tentang cara mutasi) segera diselesaikan," kata Agus pada tanggal 24 Agustus 2018. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Tahan Eddy Sindoro

KPK Tahan Eddy Sindoro NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro (ESI), tersangka…

Polri Tengarai Ada yang Hendak Mengadu KPK-Polri

Polri Tengarai Ada yang Hendak Mengadu KPK-Polri NERACA Jakarta - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menengarai ada pihak yang…

KPK: "Fee" Kasus Lampung Selatan Rp56 Miliar

KPK: "Fee" Kasus Lampung Selatan Rp56 Miliar NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi "fee" sekitar Rp56 miliar dalam…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat NERACA Jakarta - Indonesia membantu Palestina untuk peningkatan kapasitas bidang pengawasan keamanan obat, sebagai bagian…

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Nur Hidayati mengatakan…

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan operasi…