free hit counter

Problematika Pertanahan di Indonesia

Sabtu, 03/03/2012

Neraca. Permasalahan tanah di Ibu kota Jakarta memang sangat rumit untuk diselesaikan, saling mengakui pemilik lahan tanah, ini yang menjadi persoalan bagi para investor tanah untuk menginvestasikan dibidang tanah.

Memiliki sertifikat tanah adalah suatu keharusan bagi pemilik tanah dan bangunan. Jika Anda memiliki tanah namun tidak bersertifikat, hal tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan hal tersebut akan merugikan bagi Anda sendiri jika suatu saat terjadi suatu persengketaan terhadap tanah tersebut. Ada beberapa hak atas tanah yang bisa Anda miliki.

Menurut UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok atas tanah, dalam Pasal 16 disebutkan bahwa hak-hak atas tanah meliputi, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, dan hak di luar itu sesuai disebutkan dalam pasal 53. Bagaimana penjelasan mengenai hak-hak atas tanah tersebut? Mari kita simak yang berikut ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, memunculkan polemik baru ketika sebelumnya telah ada kewenangan Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong oleh pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Tanah KosongNext