Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Kisruh lima tahunan terkait DPT ganda terulang lagi dan kali ini muaranya adalah untuk sukses pilpres 2019. Tidak bisa dipungkiri bahwa temuan sejumlah kasus tentang KTP fiktif telah mencoreng marwah hajatan pemilu, terutama pilpres 2019. Argumen yang mendasari adalah transparansi sebagai bagian dari komitmen luberjudil atau langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Betapa tidak, isu tentang DPT ganda seolah telah mencederasi marwah pesta demokrasi yang seharusnya bisa berjalan dengan ‘one man, one vote’ atau keadilan berbasis suara tunggal yang bisa diberikan oleh seorang pemilih saja, tidak ada pemilih ganda.

Mencermati isu DPT ganda maka tentu ini tugas berat bagi KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi, padahal persoalan yang dihadapai KPU sejatinya bukan hanya terkait DPT ganda tapi juga gugatan terkait legalitas mantan koruptor yang nyaleg. Meskipun ada pertentangan dan perdebatan, namun akhirnya nasib mantan koruptor yang nyaleg bisa tersenyum bangga karena hasil putusan MA memperbolehkan mantan koruptor nyaleg karena dianggap bertentangan dengan UU Pemilu sehingga otomatis Peraturan KPU – PKPU no.20 Tahun 2018 batal demi hukum. Putusan ini seolah menguatkan juga kemenangan mantan koruptor, koruptor dan para calon koruptor untuk terus menggerus uang rakyat dengan berbagai dalih dan modus.

Jika dicermati fluktuasi kasus menuju pilpres terus berkembang, misal selain kisruh DPT ganda, kontroversi caleg mantan koruptor, juga wacana debat terbuka yang memakai bahasa Inggris. Artinya semua upaya dilakukan oleh kedua kubu untuk mendapatkan predikat yang terbaik untuk mendapatkan simpati publik. Bahkan petahana juga diserang lawannya dengan dalih iklan yang berbalut prestasi pembangunan yang telah dicapai 5 tahun terakhir. Kelit yang disampaikan juga mengarah kepada tuntutan agar lawan juga bisa melakukan hal yang sama, termasuk membuat iklan layanan yang menunjukan juga prestasi yang telah diraih dalam kinerja jabatan publik.

Berbagai trik dan taktik serta strategi sejatinya telah dilakukan kedua kubu untuk terus menebar pesonanya demi mendapatkan simpati publik menuju pilpres 2019. Bahkan ada parpol yang melakukan strategi ‘bermuka dua dan berkaki ganda’ yaitu di satu sisi ikut memihak salah satu kubu sementara muka dan kaki yang lain memihak kubu pesaingnya sehingga kemudian ini memicu sentimen negatif terhadap loyalitas dalam koalisi yang dibentuk untuk kemenangan di pilpres 2019. Bahkan, gestur tubuh juga menjadi acuan untuk melihat sikap ketulusan dan loyalitas dalam membangun koalisi menuju pilpres 2019. Oleh karena itu, tentu ada yang meradang dengan sikap politik tersebut karena ini diyakini tidak konsisten dalam membangun jejaring koalisi untuk menang pilpres 2019.

Hebatnya lagi perang pernyataan juga semakin terbuka di ranah publik. Paling tidak, hal ini terlihat dari pernyataan salah satu kandidat tentang kondisi keekonomian sekarang yaitu uang Rp.100.000 bisa dapat apa? Sementara di sisi lain pernyataan juga bahwa semua kepala daerah tidak perlu bertindak sebagai jurkam menjelang pilpres dan atau menjadi pendukung terhadap salah satu capres – cawapres juga dikritik karena semua kepala daerah sejatinya adalah kader partai dan mesin partai yang juga berkepentingan terhadap kemenangan dan pemenangan kandidatnya yang diusung oleh partainya.

Fakta ini menguatkan argumen bahwa iklim sospol menuju pilpres memang semakin panas dan hal ini rentan memicu sentimen dan persepspan wait and see. Bahkan jika situasinya terus memanas dan ditambah sentimen terhadap nilai tukar rupiah maka situasinya bisa berubah menjadi wait and worry. Jika sudah demikian maka ini rentan terhadap gesekan secara horisontal sehingga pilpres sangat sensitif memicu terjadinya ‘sumbu pendek’.