Jaksa KPK Tidak Memahami Proses Pemberian SKL

NERACA

Jakarta- Tim penasehat hukum terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Sjafruddin Arsyad Temenggung (SAT) menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak memahami proses pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada pemilik Bank BDNI. Akibatnya, dakwaan dan tuntutan jaksa terhadap SAT keliru.

Ahmad Yani, anggota tim penasehat hukum SAT, dalam keterangannya Sabtu (15/9) mengungkapkan, bahwa tidak ada satupun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang bisa membuktikan bahwa pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim (SN) sebagai pemegang saham pengendali BDNI tersebut melawan hukum.

Menurut Yani, JPU juga mencampur-adukkan antara kedudukan SAT sebagai Sekretaris KKSK dengan Ketua BPPN. SAT baru diangkat sebagai Ketua BPPN sejak tanggal 22 April 2002. Sementara Keputusan KKSK atau kebijakan Pemerintah terkait PKPS maupun Hutang Petambak sudah terjadi sebelum SAT menjabat Ketua BPPN.

Yani bahkan menuding JPU telah membuat penyesatan dengan menempatkan posisi SAT lebih tinggi, padahal secara hukum dan kelembagaan KKSK memiliki kewenangan lebih tinggi dibandingkan BPPN. “Itu artinya SAT tidak bisa dituntut telah melanggar hukum formil karena dia hanya melaksanakan perintah KKSK", tandasnya.

Tim Penasihat Hukum Jumat (14/9) telah membacakan pledoi sebanyak lebih dari 500 lembar dengan mengungkapkan fakta-fakta hukum penting yang membantah tuntutan JPU. Sehari sebelumnya SAT telah membacakan pledoinya secara pribadi setebal 110 halaman dengan judul “Perjalanan Menembus Ruang Waktu, Ketidakadilan dan Ketidakpastian: Mengadili Perjanjian Perdata MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) BDNI”. Sidang lanjutan untuk pembacaan putusan hakim dijadwalkan Senin, 24 September 2018.

Anggota Tim Penasihat Hukum lainnya, Jamin Ginting, mengungkapkan perkara yang didakwakan dan ditun‐ tut kepada SAT tentang dugaan misreprentasi oleh SN atas perjanjian perikatan perdata berupa MSAA yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah cq BPPN dengan SN. Dalam fakta persidangan, katanya, MSAA terbukti sebelumnya telah diubah 5 (lima) kali pada tahun 1998 sampai dengan 1999.

Namun setelah Sjamsul Nursalim menerima Release & Discharge (R&D) tanggal 25 Mei 1999 tentang pem‐ bebasan Kewajiban BLBI dan BMPK, tidak pernah ada lagi perubahan perjanjian MSAA, mengingat SN telah menyelesaikan seluruh kewajibannya yang dibuktikan dengan penerimaan Surat Pembebasan Kewajiban BLBI dan BMPK atau Release & Discharge tersebut. “Terdakwa tidak melakukan penghapus-bukuan dan/ atau penghapus-tagihan atas Hutang Petambak sebagaimana yang didalilkan oleh JPU".

"Dalam persidangan terbukti bahwa persetujuan penghapus-bukuan Hutang Petambak dilakukan oleh KKSK berdasarkan Keputusan KKSK tanggal 13 Februari 2004 dan terdakwa tidak pernah menindaklanjuti perintah KKSK tersebut di atas, karena masa kerja BPPN telah berakhir (sesuai dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004) tanggal 27 Februari 2004”.

Tim penasihat hukum menegaskan “SAT tidak terbukti secara hukum melakukan penjualan hak tagih utang petambak plasma PT. DCD dan PT. WM kepada Konsorsium NEPTUNE dari Group CHAROEN POKP‐ HAND sebesar Rp220 miliar. Dalam fakta persidangan, terbukti penjualan hak tagih Hutang Petambak dilakukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Perseroan) pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 30/KMK.01/2005”.

Terkait dengan adanya kerugian negara, Jamin meny‐ atakan “jika quad-non LHP BPK tahun 2017 digunakan untuk menghitung kerugian negara, maka tempus delicti (waktu perbuatan) dalam audit BPK LHP tahun 2017 timbul akibat penjualan utang petambak sebesar Rp 220 Milyar oleh PT PPA pada 2007. "Peristiwa tersebut terjadi setelah terdakwa tidak lagi menjadi Ketua BPPN dan bukan dilakukan oleh terdakwa”.

Fakta baru yang terungkap adalah Jika hak tagih utang petambak tidak dijual pada tahun 2007, maka Pemerintah cq Menteri Keuangan masih memiliki aset jaminan lahan petambak yang dijaminkan oleh 11.000 petambak, dimana berdasarkan Perjanjian Kredit antara BDNI dan petambak, masing-masing petambak menjaminkan tanah tambak seluas ± 0,6 hektar atau 6.000 m2 per petambak. "Sehingga total untuk 11.000 petambak seluas 60.000.000 m2 dan karenanya nilai aset jaminan petambak sekarang berkisar Rp 7,9 Triliun sampai dengan Rp 12,1 Triliun". mohar

BERITA TERKAIT

RUU Perkoperasian Harus Bisa Diselesaikan

RUU Perkoperasian Harus Bisa Diselesaikan NERACA Jakarta - Pengamat koperasi Suroto menegaskan, tantangan bagi Menteri Koperasi dan UKM yang baru…

Ketua MK Ingatkan Pentingnya Konstitusi Dalam Negara

Ketua MK Ingatkan Pentingnya Konstitusi Dalam Negara   NERACA Padang - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan orasi ilmiah pada…

KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD

KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapabilitas untuk…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BPOM Temukan 4.063 Situs Jual Obat Tidak Sesuai Ketentuan

BPOM Temukan 4.063 Situs Jual Obat Tidak Sesuai Ketentuan NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menjaring…

Ketum SOKSI: Indonesia Perlu UU Keamanan Nasional

Ketum SOKSI: Indonesia Perlu UU Keamanan Nasional NERACA Jakarta - Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ali Wongso…

Pengamat: Jokowi Hadapi Tantangan Pemberantasan Korupsi Cukup Berat

Pengamat: Jokowi Hadapi Tantangan Pemberantasan Korupsi Cukup Berat NERACA Jember, Jawa Timur - Pengamat hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi…