NERACA

Jakarta - Perbankan di Indonesia perlu didorong memahami pentingnya penyaluran pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan karena bermanfaat mengatasi perubahan iklim hingga membiayai sistem ketahanan pangan berkelanjutan. "Isu keberlanjutan merupakan tantangan nyata bagi sektor keuangan, karenanya pemerintah telah mengeluarkan aturan keuangan berkelanjutan di tahun 2017," kata Manajer Keuangan Berkelanjutan WWF-Indonesia Rizkiasari Yudawinata, dalam rilis yang dikutip, kemarin.

Menurut dia, sudah seharusnya para lembaga jasa keuangan bertindak serius dan mendemonstrasikan komitmen melalui pengungkapan dan transparansi dalam strategi, kebijakan serta implementasinya, termasuk dalam hal ketahanan pangan Nusantara dan global. Ia mengingatkan bahwa kawasan ASEAN, di mana Indonesia ada di dalamnya, sangat rentan terhadap perubahan iklim yang bisa memperburuk ketahanan pangan dan air.

Semakin lambat bertransformasi, lajujutnya, bank-bank akan kehilangan kesempatan ikut mendorong pembangunan berkelanjutan dan mitigasi risiko perubahan iklim yang dapat mempengaruhi arus neraca mereka. Sebelumnya, Pemerintah dinilai perlu benar-benar mempertahankan kemampuan dalam menjaga harga pangan terutama setelah data BPS menunjukkan angka deflasi sebesar 0,05 persen pada Agustus 2018, serta melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS. "Pelemahan rupiah ini sangat memprihatinkan karena banyak komoditas pangan diimpor," kata Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Selasa (4/9).

Menurut dia, sejumlah komoditas pangan yang diimpor tersebut antara lain adalah komoditas beras, gula, kacang kedelai, serta susu. Politisi Gerindra itu menginginkan agar impor pangan dapat dikurangi ke depannya, dan jangan malah ditambah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto sebelumnya berharap harga bahan pangan dapat dijaga agar tidak bergejolak supaya inflasi dapat tetap terkendali hingga Desember 2018. "Kita ke depan perlu ekstra hati-hati. Memang di beberapa bulan tertentu ada komoditas yang bergeraknya agak liar, telur ayam kemarin bermasalah di Juni dan Juli tetapi sekarang sudah mengalami penurunan secara umum," kata Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/9).

Suhariyanto terutama mewaspadai kelompok pengeluaran untuk komponen bahan makanan yang tercatat mengalami inflasi dari tahun ke tahun (Agustus 2018 terhadap Agustus 2017) sebesar 4,90 persen.

Sebelumnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan kebijakan pemerintah dapat mendorong kestabilan harga pangan dalam rangka menjaga inflasi dan daya beli warga. "Stabilnya harga pangan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, salah satunya adalah menjaga nilai inflasi," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah sebaiknya tidak perlu memandang impor sebagai opsi yang merugikan karena impor dinilai hanyalah salah satu instrumen untuk menstabilkan harga pangan di dalam negeri.