PT MCT Minta Perlindungan Hukum Kepada Kabareskrim

PT MCT Minta Perlindungan Hukum Kepada Kabareskrim

NERACA

Jakarta - PT Mas Capital Trust (MCT) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto karena laporan pidana di perusahaan investasinya, PT West Point Terminal (WPT), tak kunjung tuntas.

Dalam kasus yang telah berjalan 3 tahun sejak 2015 ini, Polisi telah menetapkan tiga warga negara Tiongkok perwakilan dari Sinopec Group sebagai tersangka dugaan penggelapan dana PT WPT, namun akibat berlarutnya kasus pidana ini, proyek pembangunan depo minyak di Batam senilai 840 juta dolar AS yang sudah "groundbreaking" pada 2012 sampai saat ini belum dibangun.

"Kami mendukung dan sangat sependapat dengan orientasi program Bapak Kabareskrim, yang intinya bahwa selama mereka (pelaku usaha) berbuat benar, Polri akan menjaga mereka. Polri juga berkomitmen untuk tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Masyarakat sekarang mengharapkan satu proses hukum yang betul-betul berkeadilan," ungkap kuasa hukum PT MCT Neshawaty Arsyad, dalam siaran persnya, Senin (17/9).

Neshawaty menjelaskan Polda Kepri telah menetapkan tiga orang direksi yaitu Zhang Jun, Ye Zhijun dan Feng Zigang sebagai tersangka sejak tahun 2015.

Ketika kasus ini dipindahkan ke Bareskrim Mabes Polri, pada bulan Februari 2017 Polri telah meminta Interpol untuk menetapkan ketiganya sebagai DPO dan status "red notice". Permintaan itupun diterima oleh kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis, dan ketiganya langsung mendapat status buron interpol pada 28 Februari 2017. Namun, kata Neshawaty, pada 31 Maret 2017 kliennya menerima email mengenai Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) No S.Tap/07/III/2017/Ditreskrimum yang menyatakan bahwa kasus ini dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

SP3 itu kemudian digunakan oleh para tersangka warga Tiongkok untuk melepaskan diri dari status "red notice". Namun, hasil telaah Divisi Hukum Mabes Polri menyatakan bahwa SP3 31 Maret 2017 tidak benar dan tidak tercatat dalam administrasi Polri, sehingga status ketiga pejabat Sinopec itu sebagai DPO dan "red notice" masih berlaku sah. Pada 6 Februari 2018 PT MCT kembali menerima SP3 No. 245.a/II/2018/Dittipidum mengenai kasus tiga tersangka pejabat Sinopec. Penyidikan dihentikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

Atas keputusan SP3 6 Februari yang dikeluarkan Mabes Polri tersebut, pihak MCT kemudian mengajukan permohonan Pra-Peradilan dan hasilnya pada 27 Maret 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan SP3 No. 245 tersebut.

Hakim tunggal Kartim Haeruddin dalam putusannya menyatakan bahwa SP3 No. 245 tanggal 6 Februari 2018 itu tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Di mana polisi dalam memutuskan SP3 tidak pernah menghadirkan pelapor dan terlapor saat gelar perkara kasus tersebut.

Hakim juga menyebut pihak Polri juga tidak menghadirkan penyidik yang sudah ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. Dalam putusannya, hakim Kartim menyatakan bahwa Polri harus melanjutkan kasus pidana tiga pejabat Sinopec itu.

Penyidik juga diperintahkan untuk menetapkan kembali ketiganya dengan status DPO dan red notice. Dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan Pra-Peradilan Penyidik diminta segera menyerahkan berkas kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Kepri.

Atas putusan Pra-Peradilan itu, kuasa hukum pelapor meminta penanganan kasus ini dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus).

Pemindahan penanganan kasus ke Tipideksus dinilai tepat mengingat dalam kasus ini para tersangka diduga telah melakukan sejumlah transaksi perbankan yang merugikan perusahaan, misalnya, para tersangka melakukan transfer dana milik perusahaan ke sejumlah rekening di luar negeri dan memasukkan kembali ke rekening di Indonesia. Namun, dana yang diduga digelapkan senilai 1,5 juta dolar AS, sementara sekitar 1,2 juta dolar modal usaha PT WPT juga raib.

PT MCT merupakan pengusaha nasional, pemegang saham PT WPT, sebuah "joint venture" dengan anak usaha Sinopec Group yaitu Sinomart KTS Development Limited."Kami berharap kepada Kabareskrim agar penanganan kasus di PT WPT dapat menjadi prioritas, sehingga ada kepastian hukum atas investasi yang telah dikeluarkan PT MCT selama 6 tahun ini. Sebagai pengusaha lokal di Batam, kasus ini membuat posisi kami sangat berat," imbuh Neshawaty. Ant

BERITA TERKAIT

APT Minta Bursa Tidak Transaksikan BFIN - Masih Proses Sengketa

NERACA Jakarta – Mendorong adanya kepastian hukum dan tanpa adanya intervensi, PT Aryaputra Teguharta (APT) meminta dan mengingatkan operator bursa…

Bareskrim: Gunawan Jusuf Permainkan Hukum Praperadilan

Bareskrim: Gunawan Jusuf Permainkan Hukum Praperadilan NERACA Jakarta - Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel…

Peluncuran Buku Revolusi Senyap untuk Para Ibu Tangguh - Entaskan Kemiskinan Lewat Kepercayaan dan Pemberdayaan Kepada Ibu-ibu

Peluncuran Buku Revolusi Senyap untuk Para Ibu Tangguh Entaskan Kemiskinan Lewat Kepercayaan dan Pemberdayaan Kepada Ibu-ibu NERACA Jakarta – Penerbit…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat NERACA Jakarta - Indonesia membantu Palestina untuk peningkatan kapasitas bidang pengawasan keamanan obat, sebagai bagian…

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Nur Hidayati mengatakan…

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan operasi…