Jangan Anggap Enteng Krisis

Pelemahan nilai tukar sebenarnya sudah terjadi 4-5 tahun yang lalu dan praktis tidak ada upaya kebijakan yang signifikan dan cukup serius dari pemerintah untuk menahan laju pelemahannya dalam 4 tahun terakhir ini. Atau dapat dikatakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan tidak dapat mengatasi pelemahan nilai tukar tersebut. Nilai tukar terkuat 5 tahun lalu berada pada kisaran Rp9.000 per US$, dan sekarang mencapai Rp15.000 per US$. Jadi kalau tidak diambil periode sepotong, maka pelemahan nilai tukar selama ini mencapai tidak kurang dari 60%. Data yang dipakai sepotong untuk memoles pelemahan nilai tukar adalah 8% dihitung dalam beberapa bulan terakhir saja.

Praktik memoles data untuk agar dilihat bagus oleh publik sudah terjadi secara terus-menerus sehingga lupa untuk membuat kebijakan makro yang nyata dan fokus pada masalah. Pelemahan nilai tukar selama 4 tahun terakhir adalah pelemahan yang terjelek. Menurut ekonom INDEF Faisal Basri, rata-rata nilai tukar tahun ini adalah terburuk sepanjang sejarah nilai tukar selama ini.

Lalu muncul kontroversi mendadak tanpa melihat proses yang terjadi sebelumnya. Kontroversi apakah Indonesia akan mengalami krisis seperti tahun 1998 sangat mengemuka sebagai diskusi publik. Yang satu menganggap bahwa nilai tukar sudah masuk ke dalam kawah panas krisis seperti tahun 1998, sementara ekstrim pihak satunya menganggap ekonomi baik-baik saja dan krisis tidak akan terjadi. Tetapi yang jelas di dalam kontroversi tersebut, terus keluar kampanye make-up dan pencitraan terus-menerus tanpa mau fokus ke permasalahan sebenarnya. Pelemahan nilai tukar yang dalam sekitar 60% selama 4 tahun terakhir ini adalah tanda bahwa kebijakan makro tidak pruden, tetapi karena pencitraan publik melihat kebijakan yang ada begitu pruden.

Persoalannya bukan pada kontroversi tersebut dimana satu pihak sudah menganggap Indonesia siap masuk jurang krisis. Kondisinya memang berbeda dimana ekonomi pada tahun 1998 bercampur aduk dengan kepenatan politik terhadap kekuasaan yang sudah lama bertahta dan tidak tahu kapan ujung selesai dan pergantiannya. Pada saat ini sistem ekonomi politik Indonesia lebih terbuka sehingga semua kemungkinan terlihat secara transparan. Tetapi hal ini tidak otomatis ekonomi Indonesia bebas krisis dan nilain tukar terkendali. Anggapan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja dan mencoba memoles-moles data ekonomi makro yang ada justru menjadi bumerang, dan bisa menjadi sikap lengah dan kemudian bisa menjerumuskan ekonomi Indonesia betul-betul ke jurang krisis.

Menurut ekonom senior INDEF lainnya, Didik J. Rachbini, pelemahan nilai tukar rupiah sebenarnya tidak kurang dari 60% selama beberapa tahun tersebut secara otomatis dapat menahan laju impor sehingga bisa memperkuat neraca perdagangan maupun neraca berjalan. Tetapi apa yang terjadi, kedua neraca yang sangat penting tersebut jebol karena memang terjadi kekosongan kebijakan ekonomi untujk menahan tekanan eksternal terhadap sektor eksternal dari ekonomi Indonesia. Ketika rupiah terpuruk ke puncak Rp15.000 per US$, maka make-up yang dilakukan adalah faktor eksternal. Ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kita punya masalah akut yang tidak mampu diperbaiki dan tidak ada kebijakan sistematis untuk mengatasinya selama ini, yakni defisit neraca berjalan. Inilah sesungguhnya penyakit struktural yang tidak diatasi dan tidak pernah dicoba untuk dikurangi “magnitute” defisitnya. Pemerintah membiarkan saja penyakit struktural ini terus berjala sembari melakukan make up dengan menyatakan bahwa pengelolaan makro ekonomi dilakukan secara sangat berhati-hati dan pruden. Padahal defisit neraca berjalan tahun lalu mencapai tidak kurang dari US$17,3 miliar dan tahun depan diperkirakan lebih dari US$24 miliar jika kebijakan ekonomi dilakukan secara enteng seperti sekarang (as usual).

Patut disadari, penyakit struktural selain defisit neraca jasa, sudah menjangkiti neraca perdagangan dimana pada saat ini kita mengalami defisit perdagangan tidak kurang dari US$3 miliar. Jadi, penyakit struktural ini jangan dianggap enteng dengan mengatakan kebijakan makro ekonomi sudah dijalankan secara berhati-hati dan pruden. Selama indikator makro tersebut memburuk, maka seribu kata pruden dan berhati-hati tidak akan punya makna karena ekonomi akan terus memburuk. Tetapi karena hebatnya penguasaan media dan media sosial, maka kebijakan yang ada dinilai sangat berhati-hati dan pruden.

Selain sektor luar negeri, sektor pemerintah juga mengalami masalah yang sama, yakni defisit primer anggaran APBN. Defisit ini artinya, APBN kita untuk membiayai pengeluarannya sendiri tidak cukup, apalagi untuk membayar utang. Karena kedalaman defisit ini, maka pemerintah harus mencari utang untuk tidak hanya menutup utang itu sendiri, tetapi juga menutup defisit dirinya sendiri. Karena itu, utang yang harus dibayar bunga dan pokoknya semakin besar dari tahun ke tahun.

Pembayaran bunga tidak bisa dihindari, tetapi pembayaran pokok diurai ke depan dan ditunda pembayarannya sehingga akan menjadi beban pada pemerintahan selanjutnya. Apakah dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan pruden dan sangat berhati-hati? Ekonom yang jernih jelas akan mengatakan tidak. Tetapi ekonom yang bisa berbohong dengan statistik pasti bisa menampilkan sisi lain seolah indikator kelihatan bagus.

BERITA TERKAIT

Kepemimpinan Kolaboratif pada Masa Krisis

Oleh: Anil Dawan Keluhan Wapres Jusuf Kala mengenai manajemen krisis Pemda Palu yang lemah dan banyak digantikan oleh TNI mengindikasikan…

KPPU: Regulasi Pemerintah Sumut Jangan Hambat Pengusaha

KPPU: Regulasi Pemerintah Sumut Jangan Hambat Pengusaha NERACA Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Sumatera Utara (Sumut) menggelar…

Ketua DPR: Kapolri Jangan Terpengaruh Rumor Dugaan Suap

Ketua DPR: Kapolri Jangan Terpengaruh Rumor Dugaan Suap NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kapolri Jenderal Tito…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Praktik Suap di Birokrasi

Praktik suap di kalangan birokrasi kembali menjadi sorotan masyarakat. Kini giliran kasus suap yang menyeret Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin,…

Utang untuk Kegiatan Produktif

Berita tentang semakin membengkaknya utang negara membuat rakyat khawatir dan resah. Belakangan ini berbagai pendapat mengenai permasalahan ini santer diperbincangkan.…

Inkonsistensi Kebijakan Strategis

Ketika menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan harga BBM untuk premium (bersubsidi) akan dinaikkan dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000 per…