Menkeu Akui Perubahan Drastis NPI - PERSOALAN AKUT DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah guna menjaga perekonomian di tengah tingginya tensi perekonomian global. Salah satu upayanya adalah memperbaiki kondisi neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang pada tahun ini mengalami perubahan drastis dan mempengaruhi nilai tukar rupiah.

NERACA

"Neraca pembayaran Indonesia (NPI) menghadapi perubahan yang sangat drastis pada 2018. Inilah yang harus diwaspadai oleh kita semua tanpa harus menjadi panik," tutur Sri Mulyani dalam laman resmi Facebook-nya, Sabtu (15/9).

Menurut dia, pada 2016 dan 2017, kondisi transaksi berjalan yang terdiri dari neraca perdagangan, jasa, dan pendapatan primer mengalami defisit masing-masing sebesar US$17 miliar (1,8% terhadap PDB) dan US$17,3 miliar (1,7%PDB). Namun, kondisi tersebut dapat ditutup oleh arus modal dan keuangan yang mencapai US$29,3 miliar pada 2016 dan US$29,2 miliar pada 2017.

Alhasil, neraca pembayaran pada 2016 dan 2017 mencatatkan surplus sebesar US$12,1 miliar dan US$11,6 miliar. Kemudian, cadangan devisa Indonesia meningkat bahkan mencatatkan pencapaian tertinggi sebesar US$132 miliar. "Memasuki 2018. normalisasi kebijakan moneter menyebabkan pembalikan arus modal dan keuangan dari negara emerging ke Amerika Serikat," ujarnya.

Kondisi ini, menurut dia, menyebabkan neraca pembayaran mengalami tekanan, karena arus modal ke Indonesia yang sebelumnya mencapai di atas US$29 miliar pada 2016 dan 2017, hanya mencapai US$6 miliar dalam semester 1-2018. Penurunan tajam arus modal tersebut ini makin diperparah dengan defisit transaksi berjalan pada semester pertama 2018 yang justru meningkat menjadi US$ 13,7 miliar.

"Ini membuat secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit sebesar US$8,2 miliar. Hal ini menggerus cadangan devisa dan menekan nilai tukar rupiah. Masalah inilah yang sedang ditangani pemerintah," tutur dia.

Adapun salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah mengendalikan defisit transaksi berjalan (current account deficit-CAD). Ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor baik untuk barang maupun jasa. "Kelihatannya mudah, namun ini memerlukan kerja keras bersama," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan impor. Mulai dari pengenaan pajak impor pada barang-barang tertentu, penggunaan biodisel B20 sebagai pengganti solar (untuk membatasi impor BBM), serta peningkatan penggunaan komponen lokal pada proyek infrastruktur.

"Pemerintah juga melakukan seleksi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang memiliki konten impor besar untuk ditunda. Pemerintah juga menggunakan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance untuk investasi dalam negeri dalam rangka membangun instrumen hulu dan substitusi impor," ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu mengaku fundamental makroekonomi masih lemah seiring melebarnya defisit transaksi berjalan. Bahkan, menjadi titik lemah Indonesia yang selalu dilihat pelaku pasar.

Dia menuturkan, selama ini pemerintah tak pernah menganggap puas dengan posisi fundamental makroekonomi Indonesia, terlebih di tengah tekanan global seperti saat ini. Pemerintah cenderung fokus memperbaiki titik lemah saat ini, yakni defisit transaksi berjalan.

Data Bank Indonesia per akhir kuartal II-2018 menunjukkan transaksi berjalan mengalami defisit mencapai US$8 miliar atau setara 3% terhadap PDB, yang merupakan defisit terdalam sejak kuartal II- 2014 yang saat itu 4,3% terhadap PDB.

"Kalau menghadapi situasi eksternal, kami tidak bisa mengatakan fundamental kuat jadi tidak melakukan apa-apa, yang kami lihat adalah melihat ke pondasinya. Mana faktor yang dianggap market sebagai sumber paling lemah, selama ini kan dianggapnya dari neraca berjalan," ujar Sri Mulyani seperti dikutip CNNIndonesia.com, belum lama ini.

Pertumbuhan Investasi

Menkeu mengakui defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran secara keseluruhan merupakan momok atas rentannya Indonesia terhadap sentimen eksternal. Pasalnya, Indonesia jadi tidak bisa memupuk devisa untuk menghalau depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang kini sudah mencapai 9%, malah menguras devisa US$13,68 miliar sejak awal tahun ini.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengklaim pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menggejot ekspor. Salah satunya melalui penyederhanaan perizinan. "Sedangkan kebijakan untuk meningkatkan arus modal dan keuangan masuk ke Indonesia dilakukan dengan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia," ujarnya.

Tidak heran jika persoalan defisit transaksi berjalan akhirnya berdampak terhadap defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI), yang tentunya berkorelasi langsung posisi cadangan devisa (cadev). Sementara kecukupan cadev memang dibutuhkan bagi otoritas moneter untuk melakukan intervensi di pasar uang untuk mengantisipasi gejolak valuta asing (valas) demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia pun menyoroti lemahnya pertumbuhan investasi langsung asing sebagai biang keladi terjadinya defisit neraca pembayaran. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara merinci hingga semester I-2018, aliran investasi langsung asing hanya sekitar US$5,4 miliar. Meski mencatat nilai investasi tersebut positif, dia menganggap angka itu masih lebih kecil dibandingkan posisi 2016 yang mencapai US$16,1 miliar dan US$19,4 miliar pada 2017.

Menurut Mirza, lemahnya investasi langsung asing tak bisa mengimbangi defisit transaksi berjalan yang mencapai US$8 miliar hingga akhir kuartal dua kemarin. Kondisi ini juga diperparah dengan investasi portofolio yang minus US$1,1 miliar akibat derasnya aliran modal keluar (capital outflow).

"Hal ini membuat Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, meski dari sisi positif, sebetulnya pemerintah terus berusaha mendatangkan PMA untuk masuk ke Indonesia," ujarnya. Untuk itu, pemerintah perlu mendatangkan investasi langsung asing agar neraca pembayaran sedikit terdongkrak.

Menurut ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Pieter Abdullah, neraca pembayaran terdiri dari dua komponen utama, yakni transaksi modal dan finansial serta transaksi berjalan. Adapun, transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan, neraca pendapatan primer, dan neraca jasa.

Di satu sisi, memang benar bahwa investasi langsung asing membawa manfaat bagi transaksi modal dan finansial, sebab ada dana yang mengalir masuk ke Indonesia. Namun di sisi lain, banyaknya investasi langsung asing bisa berdampak buruk bagi transaksi berjalan.

Pieter beralasan, defisit transaksi berjalan memiliki komponen pendapatan primer, yakni dividen atau imbal hasil dari investasi di Indonesia. Investasi langsung asing tentu akan menarik imbal hasilnya dari Indonesia ke negara di mana penanam modal berasal. Sehingga, di saat yang bersamaan, investasi langsung juga bisa menjadi biang kerok keluarnya aliran modal.

Dia mencermati neraca pembayaran kuartal dua yang menunjukkan bahwa investasi langsung asing sebesar US$5,4 miliar tak sebanding dengan arus keluar pendapatan primer yang mencapai US$8,2 miliar. "Indonesia selalu defisit di neraca transaksi berjalan karena defisit di pendapatan primer, namun ini tidak sebanding dengan modal langsung yang masuk. Outflow-nya tidak bisa ditutupi dengan inflow, sehingga mau tak mau neraca pembayaran negatif," ujarnya.

Alih-alih fokus mendatangkan investasi langsung asing, pemerintah justru perlu menyasar pengendalian arus pendapatan primer. Menurut dia, langkah itu cukup efektif dalam menjinakkan neraca pembayaran di tengah seretnya investasi langsung asing.

Maka, pemerintah harus membuat regulasi agar imbal hasil dari investasi langsung tak keluar seketika dari Indonesia. Caranya, adalah memaksa sebagian imbal hasil investasi langsung agar kembali diinvestasikan di Indonesia.

Pieter mencontohkan, selama ini arus pendapatan primer selalu membebani transaksi berjalan sebesar US$8 miliar per kuartal, atau US$32 miliar per tahun. Jika pemerintah memaksa 25% dari jumlah tersebut untuk reinvestasi, setidaknya neraca pembayaran Indonesia tidak perlu rugi US$8 miliar per tahunnya.

"Yang perlu dilakukan adalah pengaturan modal masuk. Selama ini Indonesia mendewakan modal asing masuk, tapi ini strategi keliru karena menggerogoti defisit transaksi berjalan. Indonesia memang butuh modal asing, tapi bukan berarti tidak ada kemampuan tawar menawar," ujarnya.

Kendati demikian, dia tak menampik bahwa kebijakan ini bisa mengurangi arus investasi langsung asing ke Indonesia. Apalagi, investasi merupakan komponen penting di dalam Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga bisa jadi kebijakan ini malah menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Namun Pieter mengingatkan, reinvestasi punya dampak baik dalam jangka panjang. Jika neraca pendapatan primer membaik, maka defisit transaksi berjalan semakin mumpuni. Ujungnya, neraca pembayaran bisa kembali sehat sehingga serangan depresiasi bisa dilumat habis.

Defisit transaksi berjalan stabil diiringi nilai tukar yang mulus dan fundamental makroekonomi yang kuat diyakini menjadi daya tarik investasi luar biasa di kemudian hari. Makanya, pemerintah harus berani mengurangi investasi langsung asing dalam jangka pendek, tetapi bisa mendulang investasi yang lebih banyak di jangka panjang.

"Transaksi berjalan yang surplus ini menyebabkan rupiah lebih stabil, diikuti dengan fundamental yang baik akan menjadi daya tarik yang kuat agar investasi kembali masuk. Pemerintah harus tetap fokus, bereskan lingkaran setan neraca pembayaran ini dulu," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Defisit Transaksi Berjalan Melebar - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia masih tetap mengkhawatirkan. Sampai semester pertama 2018, defisit itu sudah mencapai US$8,03 miliar.…

Pengamat: Perubahan Asumsi Kurs Rupiah Realistis

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Katolik Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko menilai perubahan asumsi nilai tukar Rupiah dalam…

Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019 - BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OJK Batasi Rasio Kredit Bermasalah Fintech Tak Lebih 2%

NERACA Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh perusahaan financial technology (Fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending yang sudah…

RI BAKAL KENA IMBASNYA PADA KUARTAL III-2018 - China Alami Pertumbuhan Rendah 6,5%

Jakarta-Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistic-NBS) memprediksi pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2018 melambat di level terlemah sejak krisis…

KSPI Minta Kenaikan UMP 2019 Sebesar 25%

Jakarta-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun depan sebesar 25%. Sementara itu, pemerintah menetapkan besaran kenaikan…