NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum bisa memastikan jangka waktu penundaan pembangunan proyek strategis nasional. "Memang kita masih konsolidasi mengenai itu, karena harus dihitung ditundanya berapa lama, karena setiap proyek itu tidak bisa ramai-ramai ditunda lima tahun," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Jumat (14/9).

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menunda proyek infrastruktur strategis yang selama ini menggunakan bahan baku impor dan membebani neraca transaksi berjalan. Pemerintah mengharapkan dengan pengurangan impor bahan baku atau bahan modal, maka terjadi perbaikan defisit neraca transaksi berjalan, yang saat ini menjadi salah satu alasan depresiasi rupiah terhadap dolar AS.

Darmin mengatakan lama penundaan masing-masing proyek tersebut bervariasi dan tidak sama, karena semua disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi dari penundaan proyek. "Misalnya proyek listrik ramai-ramai digeser lima tahun, tapi kemudian tiga tahun dari sekarang (kebutuhannya) kurang. Nanti bagaimana? baru sibuk mencari? itu repot namanya. Ini satu per satu masih dihitung," ujarnya.

Ia juga memastikan tidak hanya proyek di ketenagalistrikan yang bisa mengalami penundaan, karena proyek infrastruktur di sektor lainnya juga dapat terkena penghentian sementara. Namun, Darmin menegaskan proyek yang ditunda sebagian besar merupakan proyek infrastruktur yang belum memasuki masa pemenuhan penyelesaian pembiayaan (financial closing). "Semua yang belum 'financial closing', karena kalau sudah 'financial closing', nanti marah yang investasi," ujar Darmin.

Proyek Listrik

Sementara itu, Perusahaan penyedia teknologi energi General Electric (GE) menilai langkah pemerintah untuk melakukan penundaan proyek ketenagalistrikan perlu dipertimbangkan dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah. "Kami hanya penyedia teknologi, bukan pengembang langsung. Tapi jangan sampai karena ada gangguan yang 'temporary' (sementara), itu merusak program besar 35.000 MW," kata Country Director GE Power Indonesia David Hutagalung.

Menurut David, program pembangkit listrik 35.000 MW merupakan program positif dan mendapat sorotan dunia. Seluruh pemangku kepentingan ketenagalistrikan tentu menyambut program tersebut karena memberi peluang dari sisi pendanaan, teknologi, hingga pengadaan dan konstruksinya. "Ini momentum yang baik, jangan sampai 'confidence' (keyakinan) yang ada hilang, takutnya," katanya.

Perusahaan asal AS itu, lanjut David, juga berharap bisa diajak berkomunikasi dengan pemerintah terkait rencana kebijakan yang akan digulirkan sebagai upaya menjaga iklim investasi. "Kalau boleh kami dari industri diajak diskusi. Semangatnya untuk memberikan pandangan," ujarnya.

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) juga menilai langkah pemerintah melakukan penundaan sejumlah proyek infrastruktur kelistrikan bukanlah solusi tepat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang melemah. Sekretaris Jenderal MKI Heru Dewanto mengatakan kondisi nilai tukar rupiah yang melemah bersifat hanya sementara, berbanding terbalik dengan proyek infrastruktur kelistrikan yang sifatnya jangka panjang.

"Fluktuasi rupiah ini kan sifatnya jangka pendek, jadi harus dicari solusi jangka pendek juga. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti pembangkit itu kan rencana, pengembangan sampai operasinya jangka panjang. Dampaknya bisa jangka panjang, misalnya kurangnya suplai listrik ke depan. Jadi saya pikir ini agak 'mismatch' (tidak cocok) antara masalah dengan solusi," katanya.