Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Depok Rp93 Miliar

Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Depok Rp93 Miliar

NERACA

Depok - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok Maya Febriyanti Purwandari mengatakan jumlah peserta BPJS yang menunggak iuran hingga pertengahan 2018 sekitar 200 ribu orang dengan nilai total sekitar Rp93 miliar."Peserta BPJS yang menunggak berasal dari mandiri kelas I, II, dan III," kata dia di Depok, Jumat (14/9).

Ia mengatakan penyebab para peserta enggan membayar iuran BPJS, yakni mereka tidak mampu membayar dan tidak sempat membayar karena kesibukannya ataupun karena kelupaan padahal mereka mampu untuk membayar iuran. Namun, pihaknya hingga saat belum mampu menentukan mana peserta BPJS yang tidak mampu membayar ataupun mampu namun tak sempat membayar iuran.

Untuk itu, pihaknya melakukan berbagai upaya penagihan, baik melalui surat tertulis ke alamat peserta BPJS yang menunggak, mengirim layanan pesan singkat, maupun surat elektronik. Untuk melakukan penagihan kepada peserta mandiri, pihaknya menambah 108 kader JKN yang berasal dari masyarakat untuk melakukan penagihan."Berbagai upaya terus kita lakukan karena tunggakan tersebut tentunya membebani anggaran kami," ujar Maya.

Untuk mempercepat "universal health coverage" (cakupan semesta) di Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Depok akan melakukan penambahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD berjumlah 67.934 peserta. Diperkirakan setelah penambahan PBI APBD tersebut, jumlah peserta JKN-KIS di Kota Depok telah mencapai 81 persen sehingga dibutuhkan sekitar 14 persen atau sekitar 263 ribu penduduk terdaftar lagi untuk mencapai "universal health coverage"."Komitmen Pemerintah Kota Depok dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS di Kota Depok sangat baik," kata dia.

Hal itu tampak dari penambahan PBI APBD Kota Depok yang sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, di mana salah satu isinya yaitu menginstruksikan kepada Kemendagri untuk memastikan gubernur, bupati dan wali kota mendaftarkan seluruh warga dalam Program JKN-KIS.

Dia mengatakan dalam rangka penyelenggaraan Program JKN-KIS di Kota Depok, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 129 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 32 puskesmas, 84 klinik pratama, 11 dokter praktik perorangan, dan dua dokter praktik gigi perorangan. Ant

BERITA TERKAIT

Kadar Gula Darah Tinggi Bahayakan Kesehatan

Upaya menjaga kadar gula darah dan membatasi asupan makanan bergula tak cuma harus diterapkan untuk penderita diabetes, tapi juga semua…

Bisnis Apartemen di Depok Investasi Menjanjikan

Bisnis Apartemen di Depok Investasi Menjanjikan NERACA Depok - Pengembang apartemen Cimanggis City Mall menilai Kota Depok Jawa Barat merupakan…

BPJS Ketenagakerjaan Serang Bidik Pekerja Sektor Kehutanan

BPJS Ketenagakerjaan Serang Bidik Pekerja Sektor Kehutanan NERACA Serang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Serang membidik pekerja…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Presiden : Keragaman Budaya dan Pancasila Adalah Identitas Bangsa Indonesia

Presiden : Keragaman Budaya dan Pancasila Adalah Identitas Bangsa Indonesia NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan untuk menjaga budaya…

Catat Kinerja Ciamik, Saham SILO Terus Naik

Catat Kinerja Ciamik, Saham SILO Terus Naik NERACA Jakarta - Pemegang saham PT Siloam International Hospitals, Tbk , dengan kode…

Jamkrindo Syariah Jalin Kerjasama Dengan PT NTB Syariah

Jamkrindo Syariah Jalin Kerjasama Dengan PT NTB Syariah  NERACA Jakarta – PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan lima jenis kerjasama dengan…