Oleh : Toni Ervianto, Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia (UI)

Timses Jokowi-Ma'ruf Amin mengusulkan ada pertemuan secara berkala dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pertemuan dimaksudkan untuk mendinginkan tensi politik. Usulan yang dikemukakan politisi PDIP sekaligus Direktur Program Timses Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Aria Bima ini perlu direspon secara positif dan cepat, karena termasuk usulan yang masuk akal dan cerdas.

Bagaimanapun juga usulan yang dikemukakan Aria Bima ini selaras dengan keinginan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin agar Pilpres berlangsung dengan suasana yang sejuk dan damai, dengan membangun narasi-narasi yang sejuk, damai dan konstruktif serta edukatif.

Usulan Aria Bima ini tampaknya relevan dengan dinamika situasi dan kondisi yang berlangsung menjelang Pileg dan Pilpres 2019 yang tensi politiknya semakin memanas, karena diakui atau tidak psy-war, propaganda, ataupun bigotry dan hate-speech terkait Pilpres 2019 masih berlangsung sengit di pemberitaan media mainstream, media lokal apalagi di media sosial, dengan banyaknya botmageddon atau menjamurnya akun-akun palsu di twitter dan buzzer-buzzer bayaran yang melancarkan “negative campaign” kepada Paslon yang tidak didukungnya dengan menyerang unsur personal, sehingga sangat jauh dari cita-cita membangun sebuah civic virtue atau nilai demokrasi yang mengedepankan keberadaban bukan kebiadaban.

Menurut Stepen Macedo, dalam demokrasi substansial dimana masyarakat memilih demokrasi sebagai civic virtue, jalan hidup bangsa. Demokrasi substansial di tandai dengan munculnya sikap toleransi yang tinggi atas perbedaan dan mengedepankan rasionalitas (Lucien W Pye: 1965).

Memang fenomena botmageddon dan buzzer bayaran ini menjiplak kesuksesan pelakunya dalam Pilpres Amerika Serikat yang dimenangkan Donald Trump, sehingga fenomena ini menjadi mendunia. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Jennifer Grygiel, pakar media sosial di Syracuse University, New York, mengungkapkan, peran Medsos dalam pemilu presiden AS 2016 memberi "cetak biru" kepada banyak pihak di lingkup global untuk  menirunya. Namun pertanyaannya adalah apakah “cetak biru global” yang sebenarnya kurang sesuai dengan etika politik bangsa ini yang dikonstruksi melalui nilai-nilai agung, Pancasila harus diadopsi dalam Pilpres 2019? Sebaiknya tidak, karena efek negatif dari botmageddon dan buzzer bayaran pada titik puncaknya akan menimbulkan social unrest dan social uncertainty, dimana jika keduanya terjadi maka bisa dijamin aparat keamanan yang jumlahnya terbatas di Indonesia, akan kelabakan untuk menanganinya.

Patologi Sosial di Medsos

Patologi sosial yang masih sangat menguat dan intens terjadi di media sosial berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya di bidang analisis Medsos selama Agustus 2018 saja masih sering terjadi. Setidaknya teridentifikasi isu/materi hoax sebanyak 1.572.160 tweet di Twitter serta ujaran kebencian sebanyak 1.020.473 tweet selama periode Agustus 2018.

            Fakta diatas menunjukkan bahwa potensi keretakan sosial sudah sangat terpotret dalam berbagai “kicauan” di Medsos. Fakta ini juga menggambarkan bahwa Medsos menjadi sarana penting dalam Pilpres dalam menciptakan image buruk ataupun image positif bagi lawan politik masing.

Masifnya peredaran hoaks, fitnah dan caci maki, menunjukkan bahwa demokrasi kita masih mengalami cacat (defective democracy) dan terlalu dini untuk disebut terkonsolidasi, demikian dikemukakan Robert Dahl.

Kondisi ini juga menggambarkan masyarakat menyarankan “political disgrace”nya melalui Medsos, karena mungkin media komunikasi yang ada dianggap mereka sudah terokupasi kekuasaan, disamping itu ‘mati surinya” fungsi Parpol itu sendiri, termasuk pengguna Medsos tersebut mungkin tidak mengetahui ancaman pidana jika menyebarkan hoax ataupun ujaran kebencian.

Last but not least, kondisi ini juga menunjukkan literasi Medsos perlu dilakukan lebih intensif lagi, melibatkan banyak kalangan dan dengan kecerdasan dalam menyikapi perkembangan situasi, agar proses literasi dan edukasi tersebut bukan bersifat dogmatis dan monoton, sehingga tidak menarik bagi berbagai kalangan, khususnya kaum milenial untuk mengikutinya.

Memperhatikan fenomena patologi sosial di Medsos dan perkembangan situasi serta kondisi menjelang Pileg dan Pilpres yang sangat fluktuatif dan mencemaskan, maka usulan adanya pertemuan berkala antara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin dengan Timses Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menemui signifikansi dan relevansinya.

Bagaimanapun juga, ada beberapa dampak positif jika pertemuan berkala antara kedua kubu yang akan bertanding di Pilpres 2019 antara lain : pertama, kalangan elit politik akan memberikan edukasi politik yang positif dan konstruktif kepada calon pemilihnya, terutama pemilih milenial. Kedua, masyarakat semakin yakin bahwa Pilpres bukanlah pertarungan politik, namun hajatan politik yang menggembirakan karena kedewasaan dan keteladanan elit politik. Ketiga, pertemuan berkala bisa dijadikan sarana tabayyun politik, sekaligus meminimalisir peredaran hoax dan ujaran kebencian. Keempat, tingkat partisipasi politik akan meningkat, dan sebaliknya menekan jumlah Golput. Kelima, pertemuan berkala akan membuat komunikasi politik kedua kubu berjalan diatas rel yang benar