NERACA

Jakarta – Pasca perseteruan jajaran direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dengan komisaris terkait dengan tuduhan miring adanya pengambilalihan perseroan secara paksa (hostile take over) oleh oknum investor, kini memasuki babak baru. Dimana perseroan siap membuka lembaran baru dengan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dengan agenda pengangkatan direksi baru.

Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin, disebutkan, RUPSLB akan digelar pada 22 Oktober 2018. Saat ini, komisaris tengah mencari direksi yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas dalam menjalankan mandat dan mampu memulihkan kondisi Perseroan dari keadaan saat ini dan membawa perseroan kembali pada the right track.

Kata komisaris AISA, Jaka Prasetya mengungkapkan, dewan komisaris mengutamakan direksi profesional yang dapat diterima semua kalangan, memiliki integritas, dapat dipercaya, dan memiliki pengalaman panjang. “Diharapkan direksi yang dipilih memiliki kompetensi dalam bidang industri yang digeluti AISA dan mampu memulihkan keadaan perseroan dan menghadapi tantangan di depan,”ujarnya.

Dewan komisaris juga berkomitmen untuk menjalankan good corporate governance dan transparansi pengelolaan perusahaan. Jajaran komisaris berharap, pascarapat umum pemegang saham luar biasa maka diharapkan direksi terpilih dapat segera melaksanakan investigative audit terhadap perseroan sehingga dapat menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan dari para stakeholders tentang hal-hal yang selama ini dipertanyakan terhadap kondisi perseroan. 

Asal tahu saja, kisruh internal dalam manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk antara jajaran direksi dan komisaris telah masuk ke ranah hukum. Dimana jajaran direksi AISA pimpinan Joko Mogoginta menggugat atas perbuatan melakukan hukum terhadap komisaris utama AISA, Anton Apriyanto, Kang Hongkie, Hengky Koestanto dan Jaka Prasetya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Agustus 2018.

Joko Mogoginta mengatakan, gugatan itu dilayangkan karena beredar pengumuman pergantian dewan direksi AISA. Jelasnya, Joko Mogoginta selaku direktur utama TPS Food sudah menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak sah dari sisi hukum dan tidak sesuai dari hasil RUPST tertanggal 27 Juli 2018 lalu, sehingga keputusan rapat dewan komisaris tidak sesuai dengan keputusan yang terjadi ketika RUPST.”Sekali lagi saya nyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada pergantian Dewan Direksi TPS Food dan keputusan Dewan Komisaris tidak sah dan dapat berimbas pada tindakan pidana, apalagi dengan diadakannya rapat Dewan Komisaris yang dilakukan tanggal 10 Agustus lalu dengan menghasilkan dan mengeksekusi hasil RUPST yang cacat,” papar Joko.

Pihak jajaran komisaris sendiri membantah adanya tudingan pengambilalihan paksa perseroan. Hal ini berawal RUPS perseroan yang berlangsung ricuh dan berakhir dengan walk out jajaran direksi perseroan. Pasalnya, lebih dari 50% pemegang saham tidak menerima laporan keuangan 2017. Pelaksanaan RUPS juga diwarnai oleh teriakan dari sejumlah pihak. Salah satunya, tudingan kepada direksi yang dinilai tidak becus dalam mengelola perseroan.