NERACA

Jakarta - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menilai langkah pemerintah melakukan penundaan sejumlah proyek infrastruktur kelistrikan bukanlah solusi tepat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang melemah. Sekretaris Jenderal MKI Heru Dewanto di Jakarta, Kamis (13/9), mengatakan kondisi nilai tukar rupiah yang melemah bersifat hanya sementara, berbanding terbalik dengan proyek infrastruktur kelistrikan yang sifatnya jangka panjang.

Dia mengatakan fluktuasi rupiah ini kan sifatnya jangka pendek, jadi harus dicari solusi jangka pendek juga. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti pembangkit itu kan rencana, pengembangan sampai operasinya jangka panjang. "Dampaknya bisa jangka panjang, misalnya kurangnya suplai listrik ke depan. Jadi saya pikir ini agak 'mismatch' (tidak cocok) antara masalah dengan solusi," katanya.

Heru menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang langkah menunda proyek listrik lantaran dampaknya secara komersial terhadap perusahaan pengembang dan masyarakat yang menikmati listrik. "Perlu dilihat dampak komersialnya. Kalau proyek sudah jalan, tidak berhenti. Ujung-ujungnya dampaknya nanti ke tarif," katanya.

Ia menambahkan, proyek yang sudah melalui proses penandatangan perjanjian jual beli listrik (PPA/Power Purchase Agreement) tentu telah menentukan harga sehingga penundaan dua hingga tiga tahun akan berimplikasi pada tarif. "Maka biaya penundaan ini harus dilihat apa bisa mengkompensasi isu impor yang tujuannya untuk stabilkan rupiah ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pengurus Masyarakat Kelistrikan Indonesia Bambang Praptono mengatakan kemunduran proyek seyogyanya tidak berkaitan dengan nilai tukar rupiah. "Kemunduran proyek itu sebenernya tidak ada kaitannya dengan nilai tukar rupiah karena itu jangka pendek," katanya.

Pemerintah memutuskan untuk menjadwalkan ulang sejumlah proyek infrastruktur kelistrikan sebagai upaya mengendalikan impor komponen yang menyebabkan defisit transaksi perdagangan, sehingga nilai tukar rupiah terus melemah.

Perusahaan pembangkit listrik disinyalir tidak menaati kewajiban pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), sehingga impor komponen melambung. Proyek mana saja yang ditunda, Luhut mengatakan penundaan terhadap proyek-proyek kelistrikan yang belum mencapai penyelesaian pembiayaan (financial close).

Proyek kelistrikan yang belum "financial close" mencapai sekitar 15.200 MW. Proyek-proyek tersebut awalnya ditargetkan mulai 2019, namun akan ditunda pada 2021-2026. Meski ditunda, pemerintah memastikan target rasio elektrifikasi hingga 99 persen pada 2019 akan tetap tercapai.