Jakarta-Lembaga pemeringkat internasional Moody's mengungkapkan, empat perusahaan Indonesia rentan terhadap pelemahan rupiah jika depresiasinya terus berlanjut. Keempat perusahaan tersebut adalah: PT Lippo Karawaci Tbk, PT Alam Sutera Realty Tbk, PT MNC Investama Tbk, dan PT Gajah Tunggal Tbk. Sementara itu, pemerintah pangkas anggaran DPR sebesar Rp 2 triliun.

NERACA

Lembaga pemeringkat itu juga menilai kondisi fundamental ekonomi dan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini masih mampu menahan risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Alhasil, pelemahan lebih lanjut dikhawatirkan dapat menimbulkan efek negatif karena ketergantungan pemerintah dan korporasi pada utang luar negeri.

"Dalam beberapa tahun terakhir, pembuat kebijakan telah membentuk kebijakan moneter yang kredibel untuk mengurangi eksposur perusahaan terhadap fluktuasi mata uang. Tetapi penurunan cepat dalam cadangan devisa memperlihatkan semakin terbatasnya bantalan, " ujar Joy Rankothge, Vice President and Senior Analyst Moody's, Kamis (13/9).

Saat ini, menurut dia, pelemahan rupiah masih memiliki dampak terbatas pada posisi utang Indonesia. Namun, pelemahan lebih lanjut akan meningkatkan beban pokok dan biaya pembayaran utang.

Di sisi lain, jika tidak diatasi pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan tekanan pada inflasi. "Profil utang korporasi yang melemah dan kualitas aset bank yang menurun juga dapat mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi, " ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Seperti diketahui, rupiah telah terdepresiasi lebih dari 9% sejak Februari, meski sebenarnya masih lebih baik dari sejumlah mata uang lain. Depresiasi mata uang juga telah membuat impor Indonesia membengkak, salah satunya didorong impor barang modal untuk proyek infrastruktur dan kenaikan harga minyak.

Selama paruh pertama tahun 2018, defisit neraca berjalan Indonesia meningkat menjadi 2,6% dari PDB, dari posisi tahun lalu sebesar 1,4%.  Selain itu, cadangan devisa di bawah tekanan akibat intervensi bank sentral untuk terus mendukung rupiah dari US$125 miliar pada Januari menjadi US$111,7 miliar pada Agustus 2018.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) kembali mengimbau korporasi di dalam negeri untuk melakukan lindung nilai (hedging). Hal itu dilakukan untuk memitigasi risiko volatilitas nilai tukar, terutama bagi perusahaan yang memiliki utang berbentuk valuta asing (valas), serta melakukan aktivitas perdagangan ekspor maupun impor.

Pasalnya, saat ini, mata uang rupiah sedang mengalami tekanan. "Sejak 2014, BI telah mendorong hedging. Hedging itu pada dasarnya membuat neraca keuangan perusahaan semakin kuat untuk menahan pergerakan nilai tukar," ujar Direktur Eksekutif Departemen Internasional BI Doddy Zulverdi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, awal pekan ini.  

Langkah hedging, menurut dia, menjadi relevan di tengah ketidakpastian perekonomian dunia. Ketidakpastian itu dipicu oleh berbagai faktor di antaranya kenaikan suku bunga acuan negara maju, perang dagang, permasalahan ekonomi negara berkembang, serta pertumbuhan ekonomi yang berat sebelah. "Ibarat pesawat, hanya satu mesin yang menggerakkan karena ekonomi AS kuat, negera lain melemah, sehingga investor ragu dengan ketahanan ekonomi dunia," jelasnya.

Hedging, menurut dia, semacam asuransi bagi perusahaan untuk mengantisipasi musibah yang mungkin akan terjadi. Dalam hal ini, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS seperti yang terjadi pada pekan lalu, di mana kurs rupiah sempat menyentuh level Rp15 ribu per US$.  "Orang mana sih yang bisa memastikan kapan ia kena celaka atau musibah, yang penting dia sudah melindungi dari risiko," ujarnya.  

BI sendiri mengantipasi risiko dari perkembangan kondisi eksternal dengan menerbitkan aturan tentang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank.

Dalam aturan tersebut, BI telah mewajibkan perusahaan melakukan lindung nilai atas utangnya minimum 25% pada bank dalam negeri. Bank sentral juga berupaya untuk menambah instrumen hedging, sehingga bisa murah dan pilihannya lebih banyak.

Tingkat kepatuhan hedging juga terbilang cukup baik. Ia menyebutkan dari sekitar 2.800 hingga 2.900 perusahaan yang wajib lapor karena memiliki ULN, lebih dari 90 persen sudah melakukan hedging. "Yang belum itu bisa karena memang sudah terikat janji dengan perusahaan induknya untuk lindung nilai sendiri, sehingga bisa dikecualikan sementara," tutur dia.

Di negara lain, seperti Australia dan Korea, menurut Doddy, volatilitas mata uangnya juga cukup tinggi. Namun, korporasi di negara tersebut tidak serta merta menjadi bangkrut karena pergerakan nilai tukarnya karena terbiasa melakukan hedging.

"Jadi, tidak perlulah kita mencoba mencari-cari berapa level psikologis (rupiah) yang bisa memicu krisis atau kepanikan karena itu tidak relevan. Yang perlu kita lakukan adalah mendorong semua pihak, terutama yang memang memiliki risiko nilai tukar, terus berusaha mengasuransikan risikonya dengan hedging," ujarnya.

Pangkas Anggaran DPR

Pada bagian lain, pemerintah akan memangkas anggaran DPR untuk 2019 mendatang. Dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019, tahun depan nanti DPR rencananya akan mendapatkan jatah anggaran Rp7,7 triliun.

Tapi, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Ihsan Yunus mengatakan dalam pembahasan terbaru, anggaran dipangkas tinggal Rp5,74 triliun. Atas pemangkasan tersebut, BURT saat ini tengah memutar otak agar pemangkasan anggaran yang dilakukan tidak berdampak pada kinerja DPR. "Dengan ini, belanja barang kami hapus semua," katanya di Gedung DPR, Kamis (13/9).

Ihsan mengatakan pihaknya belum akan menyerah dengan pemangkasan anggaran tersebut. Pasalnya, kalau dipangkas otomatis anggaran DPR pada 2019 mendatang hanya akan bisa difokuskan pada belanja operasional.

BURT dan DPR akan berusaha berjuang agar pemangkasan anggaran yang dilakukan tidak menyentuh anggaran penting. Salah satu yang akan diperjuangkan, gaji dan kebutuhan operasional anggota DPR.

Selain itu, anggaran yang masih akan diperjuangkan menyangkut dana gaji honorer DPR yang berjumlah 260 orang. BURT juga akan berjuang akan seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPR bisa mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena tahun depan anggota DPR bertambah, ini konsekuensinya kemana-mana. Dari mulai mebel kantor, ruangan pasti bertambah, hal-hal yang tidak bisa dihindari. Gaji tenaga ahli bertambah, termasuk BPJS. Jadi masih ada belanja operasional yang masih kami perjuangkan," ujarnya.

Kendati anggaran dipangkas, DPR memahami bahwa ini adalah langkah penyesuaian mengingat postur APBN yang masih defisit. Adapun, nota keuangan RAPBN 2019 menyebut bahwa defisit APBN tahun depan akan berada di Rp297,2 triliun atau 1,84%dari Produk Domestik bruto (PDB).

Menurutnya, pemangkasan anggaran ini bukanlah murni inisiatif dari Kementerian Keuangan semata. Ihsan berujar, DPR juga memang berminat untuk mengurangi beberapa pos pengeluaran. "Kami paham bahwa kondisi negara yang prihatin ini maka harus ada beberapa anggaran yang dipotong. Intinya kami menyesuaikan dari pagu yang sudah ada, tapi diutamakan pemotongan itu jangan sampai ke arah operasional," ujarnya.

Menurut nota keuangan RAPBN 2019, belanja kementerian dan lembaga mendapat pagu anggaran sebanyak Rp840,28 triliun. Angka ini terbilang meningkat dibanding outlook tahun ini yaitu Rp813,47 triliun.

Sebelumnya dalam rapat paripurna DPR menyepakati laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 sebesar Rp7,72 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar Rp2 triliun dari anggaran tahun sebelumnya yang Rp5,7 triliun di 2018. "Kami sampaikan bahwa kebutuhan anggaran DPR RI Tahun 2018 sesuai usulan dari seluruh alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR serta Badan Keahlian DPR," kata Ketua BURT Anton Sihombing saat membacakan laporan dalam Rapat Paripurna DPR,

Pertama, satker dewan sebesar Rp4,86 triliun yang terdiri dari dua program, yaitu program pelaksanaan fungsi DPR sebesar Rp926 juta dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp3,93 triliun.

Kedua, satker Sekretariat Jenderal senilai Rp2,85 triliun. Anggaran ini terdiri dari dua program, yaitu program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp2,78 triliun, dan dukungan keahlian fungsi dewan sebesar Rp68,38 miliar.  "Besar harapan kami agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan anggaran DPR RI tahun 2019 ini," ujarnya.

Pada 2018, DPR mendapat anggaran sebesar Rp5,7 triliun dan Rp601 miliar di antaranya diperuntukkan sebagai anggaran pembangunan gedung baru dewan. bari/mohar/fba