Peradi Banding Atas Putusan PN Jakpus

Peradi Banding Atas Putusan PN Jakpus

NERACA

Jakarta - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Ketua Umum Fauzie Yusuf Hasibuan akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait pengurus Peradi versi Ketum Juniver Girsang.

"Oh pasti dong (banding), sudah pasti. Kami kecewa melihatnya, bukannya dia (majelis) seperti yang disebutkan dia, faktanya nyatakan kalau ada peraturan yang tidak menemukan mengatur secara jelas suatu hal atau sama sekali tidak ada pengaturannya, maka hakim harus carikan dasar hukum," kata Thomas Tampubolon, Sekjen Peradi versi ketua umum Fauzie Yusuf Hasibuan di Jakarta, Kamis (13/9).

Sapriyanto Refa, kuasa hukum dari Peradi versi Ketum Fauzie menyatakan akan banding."Gugatan ini akan terus berjalan, kecuali di antara pihak ada menyelesaikan di luar pengadilan. Tidak akan berhenti di sini," ujar dia.

Kendati demikian, lanjut Refa, pihaknya akan menunggu salinan putusan untuk mempelajarinya kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menurut dia, pihaknya harus banding atas putusan ini."Kami akan menerima dulu [salinan] putusannya, kemudian akan banding. Kita harus banding, kita akan uji putusan ini sampai ke Mahkamah Agung," kata dia.

Langkah hukum akan terus ditempuh supaya ada kepastian hukum kepengurusan Peradi mana yang sah. Pasalnya, kata Refa, pengurus DPN Peradi versi Munas Pekanbaru adalah pengurus yang sah karena munas dilakukan sesuai dengan ketentuan AD/ART."Kami akan kaji dan yang pasti kami tidak akan mundur dalam perkara ini, karena bagaimanapun juga kami adalah yang sah," kata Refa.

Sedangkan soal bahwa gugatan yang diajukan pihaknya dan eksepsi termohon 1 dan 2 yakni Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution selaku Ketum dan Sekjen ditolak untuk seluruhnya karena harusnya perkara ini diselesaikan dulu di Mahkamah Advokat ataupun apapun namanya, menurut Refa, organ ini belum ada di DPN Peradi.

"Ya kita enggak punya, karena enggak punya, kita harus ke pengadilan. Di sinilah kita mengadunya, buktikan dulu siapa yang sah di antara kita. Kan dalam pertimbangannya bahwa yang sesuai hasil Munas yang sesuai AD/ART," ujar dia.

Majelis hakim yang dipimpin Budhy menyatakan menolak provisi penggugat dan eksepsi tergugat untuk seluruhnya."Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," ujar dia.

Majelis menyatakan, PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara dualisme kepengurusan yang seharusnya diputuskan terlebih di Mahkamah Advokat mengingat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa organisasi advokat adalah wadah independen.

“Oleh karena mekanisme mahkamah advokat belum ditempuh sehngga PN tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap perselisihan organisasi Peradi yang telah dinyatakan independen, state organ yaitu sebagai organ negara dalam arti luas," ujar dia.

Secara tidak langsung, majelis memerintahkan Peradi untuk membentuk Mahkamah Avdokat atau organ dengan nama lain yang berwenang mengadili perselisihan internal organisasi seperti di partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Ant

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua MK - KPU Sudah Benar Ikuti Putusan MK

Mahfud MD Mantan Ketua MK KPU Sudah Benar Ikuti Putusan MK Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD…

GMF Anggarkan Capex di Atas US$ 50 Juta

NERACA Jakarta – Tahun ini, PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk (GMFI) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) lebih…

CHA: Harus Ada Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi

CHA: Harus Ada Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi NERACA Jakarta - Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018 dari Kamar Perdata,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperketat aturan…

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian NERACA Jakarta - Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012,…

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat hal terkait…