Politik dan Asian Games

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Haornas 2018 bertema ‘Ayo Olahraga Bangun Indonesia’selaras dengan pencapaian prestasi Asian Games dan diharapkan berlanjut pada Asian Para Games Oktober nanti. Asian Games menyisakan prestasi yang luar biasa, tidak saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi para atlet yang bertarung di 40 cabor selama perhelatan Asian Games ke-18 dari 18 Agustus – 2 September 2018. Sukses Indonesia sebagai tuan rumah dengan seremoni pembukaan dan penutupan yang menelan dana sekitar Rp.700 miliar memberikan nilai lebih dalam konteks persaingan era global di bidang olah raga, terutama di lingkup Asia dan tentu harus ditingkatkan dalam cakupan yang lebih luas misalnya olimpiade. Tentu ini menjadi tantangan yang tidak mudah, terutama pasca torehan prestasi medali selama Asian Games yang menempatkan Indonesia 5 besar. Selain itu, sejumlah cabor menjadi primadona bagi sejumlah negara dalam mendulang mendali, termasuk misalnya cabor silat ketika Indonesia mendominasi dan menjadi pendulang terbanyak bagi Indonesia.

Torehan prestasi Asian Games memang menarik dicermati dan relevansinya di tahun politik dan Haornas maka beralasan jika Asian Games juga dimanfaatkan Jokowi dan Prabowo untuk menarik simpati publik. Setidaknya, disejumlah cabor nampak antusias Presiden Jokowi dan capres Prabowo memantau pertarungan. Meskipun demikian, yang tetap harus dicermati adalah janji pemerintah terhadap bonus kepada para atlet yang berhasil memperoleh medali. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, kali ini bonus dijanjikan cair secepatnya dan sementara pihak mencermati hal ini sebagai bagian dari pencitraan di tahun politik dan tentu sah saja ini dilakukan pemerintah sebagai wakil dari petahana. Konsekuensi dengan torehan prestasi pada 5 besar maka janji bonus yang harus dicairkan pemerintah tidaklah kecil.

Komitmen

Pencairan bonus dilakukan minggu sebelum seremoni penutupan dan ini tindaklanjut instruksi Presiden Jokowi agar semua bonus atlet - pelatih diberikan secepat mungkin. Kebijakan ini sejatinya tidak terlepas dari komitmen pemerintah memberikan apresiasi kepada atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. Jadi, tidak peduli rupiah terpuruk, ancaman perang dagang atau penerimaan pajak melambat di sisa waktu 2018, yang pasti, bonus atlet harus dicairkan. Sejatinya jor-joran memberikan apresiasi kepada para atlet telah terjadi di tahun politik dan seremonialnya tidak bisa terlepas dari kesempatan pencitraan demi mendulang suara di pilpres 2019. Zuhri adalah salah satunya yang juga memperoleh momen dibalik pencitraan tahun politik sehingga mendapat banjir bonus. Oleh karena itu, momen Haornas harus menjadi spirit memacu prestasi olahraga.

Tahun politik memang memungkinkan semua momen dimanfaatkan untuk juga merebut simpati publik sehingga bisa disebut ini adalah kesempatan dalam kesempitan sembari kampanye terselubung. Bahkan, si Joni kecil pemanjat tiang bendera juga dimanfaatkan demi pencitraan di tahun politik. Tentu hanya petahana yang bisa memanfaatkan semua momen ini, meski di sisi lain kubu oposisi tentu juga meradang dengan semua momen itu karena tidak bisa maksimal memanfaatkannya untuk juga melakukan pencitraan dari sang kandidat yang akan bertarung di pilpres 2019. Artinya, perang hastag di medsos tidak cukup signifikan untuk mampu mendulang suara menuju pilpres, sementara masa kampanye sendiri belum ditetapkan. Di satu sisi, sisa waktu menuju kampanye pilpres harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan balutan seremonial yang intinya yaitu membangun citra positif di benak publik dan di sisi lain Asian Games menjadi saat tepat untuk melakukannya, termasuk juga menjadikan Erik Thohir menjadi Ketua Tim Sukses Kampanye duet Jokowi – Ma’ruf Amin.

Rincian bonus yang dijanjikan kepada para atlet pemenang medali relatif cukup besar yaitu untuk medali emas Rp.1,5 miliar, ganda-pasangan Rp.1 milar/atlet, tim-beregu Rp.750 juta/atlet, untuk medali perak perorangan Rp.500 juta, ganda-pasangan Rp.400 juta/atlet, tim-beregu Rp.300 juta/atlet dan untuk perunggu bagi perorangan Rp.250 juta, ganda-pasangan Rp.200 juta/atlet dan tim-beregu Rp.150 juta/atlet. Bukan hanya itu ada juga bonus yang dijanjikan individual, termasuk janji kemudahan menjadi ASN, belum lagi janji pembuatan rumah yang dilakukan oleh pemda dari asal si atlet. Artinya, banjir bonus kepada atlet memang dibenarkan sebagai bagian apresiasi dan sekaligus untuk memacu prestasi lanjutan yang lebih baik lagi kedepannya.

Konsekuensi

Politisasi lainnya yang juga menarik dicermati dari Asian Games adalah pembukaan dan penutupan yang spektakuler. Bagaimanapun juga, perhelatan Asian Games dan posisi Indonesia sebagai tuan rumah memang harus menyuguhkan atraksi yang luar biasa dan setidaknya menimbulkan kesan positif bagi para atlet dan juga liputan media se Asia. Hal ini adalah konsekuensi dan tanggung jawab meski tidak tertutup kemungkinan juga harus dan bisa dimanfaatkan untuk membangun pencitraan sebagai prestasi pemerintah di era kepemimpinan siapapun yang menjadi petahana. Artinya, tidak ada salahnya jika Presiden Jokowi juga memanfaatkan ini sebagai kesempatan emas menorehkan prestasi kinerjanya di era pemerintahannya sebagai catatan sejarah Asian Games.

Yang juga menarik dicermati, ternyata riuh di arus bawah pendukung Jokowi-Prabowo, termasuk juga perang hastag, teredam dengan pelukan Jokowi-Prabowo ketika Hanifan Yudani Kusumah setelah menang di cabor pencak silat menuju venue dan merangkul Jokowi-Prabowo. Apa yang dilakukan Hanifan adalah ekspresi kegelisahan melihat apa yang terjadi di arus bawah sementara pesta Asian Games sejatinya juga lebih menarik daripada ributan hastag ganti Presiden atau lanjutkan 2 periode. Penjabaran diatas tidak lain adalah politisasi dari Asian Games dan fakta bahwa Asian Games meredam riak konflik politik di arus bawah, meski hanya sesaat karena pasca Asian Games dipastikan riak konflik menuju pilpres akan semakin keras. Oleh karena itu, momen Haornas harus dimanfaatkan untuk memacu prestasi olahraga.

BERITA TERKAIT

Politik dan Ekonomi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Drama politik ekonomi semakin dipertontonkan para elite politik…

BUMN Memburuk di Tahun Politik

  Oleh: Djony Edward Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak zaman Orde Lama sudah mendapat julukan sapi perahan. Bahkan BUMN…

SDM Jadi Perhatian Pemerintah - Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan secara serius kualitas sumber…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kerugian PLN Hanya Sebatas Hitam di Atas Putih

  Oleh: Wawan A, Mahasiswa FE Universitas Sebelas Maret Kabar merugi datang dari sektor kelistrikan dalam negeri. Perusahan listrik negara…

Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara Gelombang Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai…

Urus Beras, Lupa Lahannya

Oleh: Sarwani Ribut-ribut mengenai jumlah produksi beras nasional bermula dari keputusan pemerintah untuk mengimpor sedikitnya 2 juta ton beras.  Kementerian…