Jakarta-Bank Dunia menilai kondisi Indonesia jauh berbeda dengan Turki dalam mengantisipasi guncangan ekonomi global. Turki merupakan negara terparah yang diindikasikan dengan depresiasi mata uangnya, Lira, hingga 40% terhadap US$. Sementara itu, Presiden Jokowi berhasil membawa pulang kesepakatan bisnis US$6,2 miliar atau setara Rp81,7 triliun dari 15 proyek kerja sama antara pengusaha Korea Selatan dan Indonesia.

NERACA
Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, situasi yang terjadi di Turki mendapatkan sorotan dari seluruh dunia termasuk kondisi rupiah sedang volatile. Tetapi, kondisi Turki dan Indonesia jauh berbeda. Dia menjelaskan, bahwa memang ada kejadian-kejadian ekonomi di dunia, seperti perang dagang dan potensi Brexit. Namun, Indonesia berhasil merespon dengan baik.

"Pasar melihat bagaimana kebijakan serta respon dari pemerintah, dan kami melihat sebuah kabinet yang bekerja sangat baik bersama-sama dalam menangani isu fiskal, dan sebuah bank sentral independen yang telah menunjukkan komitmen pada stabilitas," tutur Chaves seperti dikutip Liputan6.com, belum lama ini.

Chaves juga memuji Gubernur BI Perry Warjiyo yang telah menaikkan suku bunga hingga 5,5%, dan karena komitmen Perry untuk tetap siaga dan proaktif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun juga dipuji karena berkolaborasi dengan baik dengan Bank Indonesia.

Lebih lanjut, Chaves memberi contoh betapa berbedanya Indonesia dan Turki. Sementara kondisi Indonesia lebih kompak, apa yang terjadi di Turki justru sebaliknya. Di sana, pemerintahan Erdogan terang-terangan menentang rencana kenaikkan suku bunga oleh bank sentral.

"Pemerintahan dan bank sentral (di Turki) tidak bekerja bersama. Faktanya, mereka memberi pesan yang berbeda. Jadi, tidak adanya kredibilitas kebijakan, serta respon, terhadap kejadian eksternal. Itulah mengapa pasar, di antara banyak pihak lainnya, telah menghukum pemimpin Turki sedemikian rupa," ujarnya.

Bank Dunia pun memastikan kondisi Indonesia sekarang tidak sama dengan 1998 ketika rupiah terdepresiasi sebanyak 32% dalam semalam. Depresiasi rupiah pada 2013 pun sebetulnya lebih parah, yakni 21% ketika ada situasi global, yakni taper tantrum. "Hari ini, fundamental ekonomi negara ini lebih kuat. Inflasi lebih rendah, dan ada cadangan yang cukup, serta cadangan moneter internasional. Kebijakan fiskal sangat pruden, kebijakan moneternya kredibel. Ini artinya garis pangkal terhadap situasi sekarang lebih kuat," ujar Chaves.

Secara terpisah, Dekan FEB UI yang juga komisaris utama BNI Ari Kuncoro menegaskan pihak yang menyebut Indonesia persis seperti 1998 adalah hoaks belaka. "Jadi, kalau membandingkan itu harus apel dengan apel. Jadi kalau kita membandingkan kita harus lihat mulainya itu dari mana. Kalau dari 98, itu kita mulai dari Rp 2.500, Rp 3.000, kemudian terjadi tekanan sehingga sampai ke Rp 10 ribu," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, persentase kenaikan rupiah pada 1998 yang terbilang tinggi tidak sama dari kenaikan sekarang. "Kalau dilihat dari April, itu (rupiah) sekitar Rp 13.500, sekarang Rp 14.938. Itu kalau kita lihat sekadar 11% kenaikannya," ujarnya.

Ari tidak segan menyebut berita-berita negatif terkait rupiah sebagai hoaks. Ditambah lagi, penyebaran berita seperti itu hanya menambah ketidakpastian yang merugikan semua orang. "Jadi hoaks-hoaks seperti itu tidak produktif, karena ini dampaknya global, jadi tidak perlu nakut-nakutin, sebab situasi ini temporer," tegas dia. 

Permasalahan lain dari penyebaran hoaks, seperti tentang potensi krisis, adalah bisa membuat paranoid orang-orang awam. Pasalnya, mereka akan terpengaruh untuk menyimpan dolar tanpa tujuan produktif. Permintaan dolar pun meningkat tanpa guna yang jelas. "Adanya hoaks itu, bagi orang yang sebenarnya awam, itu akan menimbulkan kebutuhan yang tidak perlu pada dolar. Dia akan menyimpan (dolar), bukan untuk kegiatan produktif, tapi berjaga-jaga, dan itu menyimpannya di bawah bantal," tutur Ari.

Kesepakatan Bisnis RI-Korsel

Sebagai bukti kepercayaan internasional terhadap Indonesia, adalah tercapainya kesepakatan bisnis antara pengusaha Indonesia dan Korea Selatan senilai US$6,2 miliar atau setara Rp 81,7 triliun dengan total 15 proyak. Hal ini merupakan hasil keseriusan Presiden Jokowi saat mengadakan lawatan kenegaraan ke Korsel baru-baru ini.

Menurut Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, selain 15 nota kesepahaman, lawatan Presiden Jokowi juga menghasilkan enam komitmen investasi yang bersifat business to business (B to B) antara swasta Indonesia dan Korsel, serta satu nota kesepaham antara BKPM dengan Hyundai Motor Compay.

"Dengan ditandatangani kesepahaman dan komitmen investasi tersebut, diharapkan sentimen pelaku usaha luar terhadap pasar nasional dapat menjadi lebih baik," ujar Thomas dalam siaran persnya kepada media.  

Thomas optimistis kerja sama dan investasi Korsel pada sektor industri utama dan otomotif akan terus meningkat. Diharapkan, kerja sama sektor otomotif kedua negara dapat mendukung masterplan industri otomotif di Indonesia dan menumbuhkan industri komponen dan supply chain-nya.

"Yang paling penting adalah meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk berinvestasi. Kebanyakan negara yang ekonominya sedang terpuruk, karena tidak bisa menjaga sentimen pasar atau pelaku usaha," ujarnya.  

Kunjungan Jokowi ke Korsel merupakan kunjungan balasan dari kedatangan Presiden Korsel Moon Jae-in ke Indonesia pada November 2017. Kunjungan Jokowi dilakukan melalui kegiatan Business Forum "Indonesia-Korea Business and Investment Forum 2018: Enhancing Industrial Cooperation." Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan penguatan kerja sama ekonomi RI-Korea, termasuk mengajak pelaku usaha Korea untuk memanfaatkan potensi pariwisata dan industri kreatif di Indonesia.
Berikut ini beberapa kesepakatan bisnis yang dihasilkan Presiden Jokowi dalam kunjungannya:

Daftar Nota Kesepahaman B2B:

1. Pengembangan PLTA Teunom 2 dan 3 di Aceh senilai US$800 juta
2. Pengembangan pabrik kimia (VCM dan PVC) di Merak, Banten, senilai US$200 juta
3. Pengembangan pabrik mesin diesel senilai US$185 juta
4. Pengembangan properti mixed-use MNC Lido City di Bogor, Jawa Barat, senilai US$150 juta
5. Pembangunan industri kosmetik di Karawang, Jawa Barat, senilai US$20 juta
6. Pengembangan PLTA Pongkeru 50 megawatt (MW) di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, senilai US$300 juta
7. Pengembangan PLTA Peusangan 4 di Bireun, Aceh, senilai US$430 juta
8. Pengembangan PLTA Samarkilang 77 MW di Bener Meriah, Aceh, senilai US$300 juta
9. Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta
10. Pengembangan properti City Gate 88 di Jakarta senilai US$70 juta
11. Pengembangan properti Vasanta Innopark di Bekasi, Jawa Barat, senilai US$300 juta
12. Kerja sama strategis di bidang Intelligent Transportation System (ITS)
13. Kerja sama strategis di bidang pengembangan ekosistem start-up
14. Engineering/Procurement/Constructions of Jawa 9&10 (2x1.000 MW) Coal Fired Steam Power Plant Project US$3 miliar
15. Kerja sama strategis di bidang pengembangan pusat teknologi alat-alat permesinan di Bandung, Jawa Barat

Daftar Komitmen Investasi yang diumumkan:

1. Industri kabel listrik oleh LS Cable & System - PT Artha Metal Sinergi di Karawang, Jawa Barat, senilai US$50 juta
2. Industri alas kaki oleh Parkland di Pati, Jawa Tengah, senilai US$75 juta
3. Industri tekstil dan garmen oleh Sae-A Trading di Tegal, Jawa Tengah, senilai US$36 juta
4. Industri alas kaki oleh Taekwang Industrial di Subang dan Bandung, Jawa Barat, senilai US$100 juta
5. Industri manufaktur turbin dan boiler oleh World Power Tech - PT NW Industries di Bekasi, Jawa Barat, senilai US$85 juta
6. Jasa pembiayaan untuk modal ventura oleh Intervest - Kejora Ventures di Jakarta senilai US$100 juta.

Selain Korsel, Jokowi juga menginginkan kerja sama perdagangan yang dijalin oleh Indonesia dengan Vietnam terus ditingkatkan. Ia ingin, nilai perdagangan antara Indonesia dan Vietnam, yang dalam dua tiga tahun belakangan ini baru mencapai US$6,8 miliar dapat ditingkatkan menjadi US$10 miliar, atau setara Rp148,2 triliun pada 2020. bari/mohar/fba